Selasa, 30 November 2021

Vaksinasi Massal Berhadiah Paket Umroh Tahap 2 Telah Digelar, Ini Peraih Hadiahnya

Dailymailindonesia.net, Banda Aceh, Vaksinasi massal tahap 2 berhadiah paket umroh gratis yang digelar atas kerja sama Polda Aceh dengan BPP Hipmi di Kompleks Masjid Jamik Al Ittihadiyah, Seulimeum, Aceh Besar, pada Selasa (30/11/21) telah tergelar dan undianpun telah dilakukan Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, S. H., M. M, bersama sejumlah pejabat lainnya.
".Dari hasil undian itu terpilih 23 Masyarakat, 5 Bhabinkamtibmas dan 5 Babinsa yang berhasil menjadi penerima hadiah paket umroh gratis," jelas Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Winardy, S. H., S. I. K., M. Si, dalam siaran persnya. 
Kabid Humas selanjutnya menyebutkan 23 masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota seluruh Aceh yang berhasil menerima hadiah paket umroh gratis tersebut, ini nama-namanya beserta asalnya :
PEMENANG PAKET UMROH TAHAP 2 (MASYARAKAT) 
1. Banda Aceh
Fadlen 

2.Aceh Besar
T. M.  Agil 

3. Pidie 
Muhammad 

4. Pidie jaya 
Salawati 

5.Bireuen
Mursalin 

6.Aceh Utara
   Nadia

7. Lhoksumawe 
Sindy saputri 

8. Aceh Timur
MUHAMMAD NABIL ALHADY
 
9. Langsa
M.  Nasir 

10. Tamiang 
Eva trisna 

11. Aceh Jaya
Zahara 

12. Aceh Barat
Soniadi 

13. Nagan Raya
Ayu darma

14. Abdya
Oulia urrahma 

15. Aceh Selatan
Linda wati 

16. Subulussalam 
Zainul 

17. Aceh Singkil
 FILINA NDRURU  

18. Aceh Tenggara
Piero gde tarigan 

19. Bener Meriah 
Firdaus 

20. Aceh Tengah 
M. Nur 

21. Gayo Lues
Tradesna sinaga 

22. Sabang 
Juelhadi 

23. Simeulue
Lucy sarah.
Selain itu ada 5 Bhabinkamtibmas dan 5 Babinsa juga sebagai penerima hadiah paket umroh gratis. Mereka adalah para Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang berprestasi dalam bertugas di daerahnya masing-masing, tutup Kabid Humas. (Sumber: Humas polda Aceh) 

Dayah Mahyal Ulum Al Aziziyah Peringati Maulid Nabi, Kapolda Dan PJU Polda Aceh Dapat Undangan

Dailymailindonesia.net, Banda Aceh, Dayah Mahyal Ulum yang berlokasi di Desa Dilib Bukti Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Selasa (30/11/21).
Terkait peringatan Maulid Nabi di Dayah tersebut, Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, S. H., M. M, dan sejumlah Pejabat Polda Aceh dapat undangan dan menghadiri kegiatan tersebut.

Demikian Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Winardy, S.H., S.I.K.,M.Si, dalam keterangan tertulisnya.
" Kapolda Aceh bersama para pejabat Polda Aceh datang untuk menghadiri Maulid Nabi di Dayah Mahyal Ulum Al Aziziyah sekira pukul 14.30 wib yang disambut langsung Pimpinan Dayah tersebut Tgk.H.Faisal Ali dan sejumlah pengurusnya, " ujar Kabid Humas.

Sejumlah pejabat Polda Aceh lainnya yang hadir dalam undangan Maulid Nabi itu, Wakapolda Aceh Brigjen Pol.Dr.Drs. H. Agus Kurniady Sutisna, M.M.,M.H, Irwasda Polda Aceh Kombes Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah,M.M, dan sejumlah PJU Polda, kata Kabid Humas.
Selanjutnya yang hadir Kapolres Aceh Besar  AKBP Riki Kurniawan,S.I.K.,M.H dan sejumlah personel jajarannya, tambah Kabid Humas.

Kapolda Aceh dalam kesempatan itu turut meninjau lingkungan Dayah Mahyal Ulum Al Aziziyah yang selama ini menjadi lembaga pendidikan terpadu, pungkas Kabid Humas.(sumber: Humas polda Aceh) 

Kapolda Aceh Hubungi Penerima Hadiah Paket Umroh Gratis Vaksinasi Massal

Dailymailindonesia.net, Banda Aceh, Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, S. H., M. M, setelah memencet pengundian hadiah paket umroh gratis Vaksinasi Massal yang digelar atas kerja sama antara Polda Aceh dengan BPP Hipmi di kompleks Masjid Jamik Al Ittihadiyah Seulimeum, Aceh Besar, pada Selasa (30/11/21), kemudian terpilih salah satu masyarakat di Kabupaten Pidie dan langsung menghubunginya serta berbicara dengan masyarakat tersebut.

Setelah terhubungi dengan penerima hadiah umroh gratis di Kabupaten Pidie itu, Kapolda Aceh menyampaikan ucapan selamat atas hadiah umroh yang diterimanya, kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Winardy, S.H., S.I.K.,M.Si, dalam keterangan tertulisnya.

" Kapolda Aceh juga menyampaikan bahwa hadiah umroh itu akan disalurkan melalui Polres setempat untuk diberikan kepadanya dan nanti personel Polres setempat yang menghubunginya lagi pada saat penyerahan hadiah kepada masyarakat tersebut, " ujar Kabid Humas.

Kegiatan Vaksinasi Massal yang digelar itu berhadiah undian paket umroh gratis untuk masyarakat di seluruh Aceh dengan 23 orang yang terpilih setelah pengundian dan 5 orang Babinsa dan 5 Bhabinkamtibmas yang sebanyak yang berprestasi dalam bertugas di jajaran Provinsi Aceh, sambung Kabid Humas.

Masyarakat yang diundi dalam hadiah umroh gratis adalah masyarakat yang melakukan vaksin dari tanggal 10 hingga 30 November 2021 di seluruh Provinsi Aceh, ucap Kabid Humas.

Dalam undian itu tidak hanya Kapolda Aceh saja yang mengundi tapi termasuk Wakil Bupati Aceh Besar, Kasdam IM, Dandim Aceh Besar, Ketua Hipmi Aceh dan sejumlah Pejabat Polda Aceh, terang Kabid Humas lagi.

Masyarakat yang terpilih sebagai penerima hadiah paket umroh gratis ini nanti juga akan diumumkan  jugasecara live streaming di akun Instagram @bidhumaspoldaaceh, pungkas Kabid Humas. (Sumber: Humas polda Aceh) 

Kapolda Aceh Hadiri Vaksinasi Massal di Masjid Jamik Al Ittihadiyah Seulimeum

Dailymailindonesia.net, Banda Aceh, Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, S. H., M. M, menghadiri kegiatan Vaksinasi Massal yang digelar di kompleks Masjid Jamik Al Ittihadiyah Seulimeum, Aceh Besar, Selasa (30/11/21).

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Winardy, S.H., S.I.K.,M.Si, dalam keterangan tertulis menyebutkan, kegiatan Vaksinasi Massal yang digelar  dari pagi hingga selesai tu berhadiah undian paket umroh gratis untuk masyarakat yang melaksanakan vaksin mulai sejak 10 hingga 30 November 2021 di seluruh Provinsi Aceh.
" Jumlah hadiah paket umroh gratis dalam Vaksinasi Massal itu, masing-masing disediakan untuk masyarakat sebanyak 23 paket umroh, untuk Bhabinsa yang berprestasi  sebanyak 5 paket dan untuk Bhabinkamtibmas  berprestasi juga sebanyak 5 paket umroh, " jelas Kabid Humas.

Jadi dalam kegiatan itu akan dilakukan pengundian hadiah paket umroh gratis kepada masyarakat sebanyak 23 orang, masing-masing setiap Kabupaten/Kota akan terpilih 1 orang  yang berpeluang mendapat hadiah paket umroh gratis tersebut, sebut Kabid Humas.
Sedangkan untuk 5 orang Babinsa dan 5 orang Bhabinkamtibmas yang terpilih mendapatkan hadiah umroh gratis adalah mereka yang punya prestasi dalam bertugas di daerahnya masing-masing, ujar Kabid Humas.
Setelah dilakukan pengundian, pengumuman hadiah umroh gratis nanti juga akan diumumkan secara live streaming di akun Instagram @bidhumaspoldaaceh, tutur Kabid Humas.

Vaksinasi Massal yang berhadiah paket umroh gratis yang digelar di Masjid itu atas kerja sama Polda Aceh dengan BPP Hipmi, ucap Kabid Humas lagi.

Kemudian kepada masyarakat yang menerima vaksin juga akan diberikan bansos, kata Kabid Humas. 
Dalam Vaksinasi Massal itu selain dihadiri Kapolda Aceh, juga hadir Kasdam IM, Wakapolda Aceh, Irwasda Polda Aceh, Wakil Bupati Aceh Besar, Dandim Aceh Besar, Kapolres Aceh Besar, Ketua Hipmi Aceh, sejumlah Pejabat PJU, Bhayangkari dan sejumlah undangan lainnya, sebut Kabid Humas. 

Kegiatan itu juga melibatkan puluhan vaksinator dari Polri maupun Dinkes Aceh Besar serta Personel Polda Aceh dan jajaran Polres Aceh Besar. (Sumber: Humsa polda Aceh) 

Putri Anggreni Tambah Trip

catamaran, MV Putri Anggreni 02 yang akan melayani pelayaran dari Banda Aceh ke Sabang dan Pulo Aceh.

Dailymailindonesia.net, SABANG - Pelayaran kapal cepat MV Putri Anggraeni menambah trip untuk pelayaran rute Pelabuhan Balohan Sabang - Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh, dari satu trip menjadi dua trip sehari, mulai Senin (29/11/2021).

Kepala Cabang PT Putramaju Global Indonesia, H Musyaffak Asikin selaku operator MV Putri Anggraeni mengatakan, kapal akan ditambahkan jadwal, kini dari Banda Aceh menjadi pukul 07:00 WIB dan pukul 15:00 WIB.

Sedangkan dari Sabang pukul 10:00 WIB dan pukul 17:00 WIB.

Dikatakan, penambahan jadwal itu untuk menjadi bagian dari peningkatan pelayaran rute Banda Aceh-Sabang.
MV Putri Anggreni, kapal jenis Catamaran yang akan melayani pelayaran penumpang dari Banda Aceh ke Sabang dan Pulo Aceh. 

Pihaknya, ingin untuk terlibat terus dalam meramaikan pelayaran di rute strategis tersebut.

Selain itu, kata Musyafak, penambahan itu juga karena pihaknya melihat pandemi Covid-19 sudah mereda.

Dunia pariwisata juga mulai bangkit dengan mulai adanya pelaksanaan even.

Oleh karena itu, untuk menyambut bangkitnya kembali dunia pariwisata pihaknya menambahkan pelayaran.

Sementara Kapal cepat, juga ditambah menjadi empat trip, mulai Jumat (26/11/2021) hingga Minggu (28/11/2021).

Penambahan trip tersebut juga terkait dengan penyelenggaraan Tour de Sabang.

Kepala Pelabuhan Balohan , Agustiar mengatakan, sejak Jumat hingga Minggu ini, pelayaran kapal lambat ke Sabang ditambah dari tiga trip menjadi empat trip.

Dikatakan, untuk Jumat penambahan dilakukan karena banyaknya rombongan pesepeda Tour de Sabang.

Sementara untuk Sabtu hingga Minggu, memang sudah rutin ditambahkan jadwal pada akhir pekan.

Senin, 29 November 2021

Gagalkan Peredaran 9,4 Kg Sabu, Kapolres Lhokseumawe dan 14 Personel Dapat Penghargaan Dari Kapolda Aceh

Dailymailindonesia.net, LHOKSEUMAWE - Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto SIK MH dan 14 personel mendapat penghargaan dari Kapolda Aceh, penghargaan itu diberikan karena Polres Lhokseumawe berhasil menggagalkan peredaran 9,4 Kg Narkotika jenis sabu serta menangkap tujuh tersangka beberapa waktu lalu.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Ahmad Haydar dalam apel pagi yang dipusatkan di Lapangan depan, Mapolda Aceh, Senin, (29/11/21).

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Eko Hartanto SIK MH melalui Kasubag Humas Salman Alfarisi SH MH menjelaskan, pencapaian tersebut berkat kerjasama antara jajaran Polres Lhokseumawe dengan semua pihak yang telah ikut membantu Kepolisian, khususnya Polres Lhokseumawe.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang telah membantu memberikan informasi terkait penyalahgunaan Narkotika, dengan demikian telah ikut menyelamatkan generasi emas Aceh. Penghargaan ini, akan menjadi motivasi bagi jajaran Polres Lhokseumawe untuk bekerja lebih baik ke depannya," jelasnya. 

Sementara, Kapolda Aceh dalam arahannya pada acara penyerahan penghargaan mengungkapkan, diawal pelaksanaan tugasnya di Polda Aceh sudah merumuskan commander wishnya diantaranya berisi memberikan reward and punishment kepada personel Polda Aceh.

Selama ini yang banyak dilakukan Polda Aceh adalah memberikan punishment (hukuman atau sanksi) kepada personel jajaran Polda Aceh yang melanggar aturan baik itu kodek etik maupun disiplin. 
"Jadi hari ini kita berikan juga penghargaan atau reward kepada ratusan personel jajaran Polda Aceh yang berhasil dan berprestasi dalam melaksanakan tugas," ujar Kapolda Aceh. 

Personel yang mendapat penghargaan dari Kapolda Aceh diantaranya yang berhasil mengungkap kasus kejahatan dengan kekerasan, kejahatan menggunakan senjata api, pengungkapan narkoba dan berprestasi di bidang olah raga.(sumber: Humas polda Aceh) 

45 KK masyarakat pilar wih kiri di Iming-iming Rumah Bantuan Dari Dinas Perkim Provisi Aceh. Dan Wajip Bayar Rp 2150.000 ?

45 KK masyarakat pilar wih kiri di Iming-iming Rumah Bantuan Dari Dinas Perkim Provisi Aceh.  Dan Wajip Bayar Rp 2150.000 ?

Takengon-dailymailindonesia.net

Reje Kampung Pilar Wih Kiri Beserta Dusun menyapaikan kepada masyarakat nya bahwa ada program dari perkim propinsi Aceh bahwa ada program rumah bantuan yang mau di usulkan oleh bapak TRIKO SUSILO dan masyarakat wajip menyetor dana awal senilai Rp.2150.000(dua juta seratus lima puluh) itu untuk meteran listrik dan setelah di selusuri oleh pihak media bidik indonesia.com pada hari Senin 29 Nopember 2021ke instansi terkait di daerah ternyata program Tersebut tidak pernah ada,dan kalau pun ada apakah ada biaya yang di bebankan kepada penerima manpaat.

setelah di telusuri dari salah seorang narasumber inisial Y adalah seorang ibu rumah tangga mengaku juga telah menyetorkan uang tersebut kepada aparat desa  pilar wih kiri senilai Rp.2150.000 dan ada juga beberapa ibu rumah tangga yang inisialnya S dan M Sebahagian  tidak mau di sebutkan mamanya menyampaikan bahwa ada sekitar 45 KK yang sudah menyetor kepada pak reje kampung pilar wih kiri dan istri dari salah satu perangkat desa juga mengakui bahwa kami juaga ikut menyetorkan uang untuk rumah bantuan dari dinas perkim propinsi Aceh yang di urus oleh BPK TRIKO SUSILO.

dan salah satu ibu rumah tangga yang juga tidak mau di sebut inisialnya juga sempat menyampaikan , iya ya kalau maudapat rumah bantuan kenapa masyarakat harus membayar uang bukan nya bantuan itu tidak ada biaya ungkap nya tetapi kami sudah bayar ke pak reje pilar Weh kiri Jumiran.

setelah di kompirmasi pak reje pilar wih kiri tidak mengakui bahwa masyarakat nya menyetor uang ada tapi hanya Rp.200.000 (dua ratus ribu ) untuk biaya ADM dan itupun kan masih wacana untuk tahun 2022 dan masyarakat yang mana yang bilang kalau ada yang nyetor segitu yang mana orang nya ungkapnya tetapi masyarakat mengaku sudah menyetorkan uang tersebut dengan jumlah yg di minta yaitu dua juta seratus lima puluh ribu rupiah.

kaur pembangunan ekonomi kampung pilar wih kiri Suherman,
mengakui bahwa benar masyarakat di pungut biaya yang berjumlah 45 KK yang sudah menyetorkan uang untuk program aspirasi dari dewan DPRA dan pak TRIKO SUSILO juga dekat katanya dengan anggota dewan apabila bantuan rumah tersebut tidak benar di tahun 2022 bulan 7 (Tujuh) ini maka bapak TRIKO SUSILO akan mengembalikan lagi uang yang di setor masarakat tersebut ,dan beliau pernah pegang proyek PAMSIMAS di desa Kami jugak ungkap Suherman.

RED

Kunjungi Kriya Sriwijaya, Begini Kata Ketua Dekranasda Aceh

Dailymailindonesia.net, Palembang - Ketua Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh, Dyah Erti Idawati melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pusat Pameran Kerajinan Sumatera Selatan (Sumsel), Kriya Sriwijaya, Senin, 29 November 2021.
Agenda Kunker ke Kriya Sriwijaya ini bertujuan untuk mempelajari program kerja, proses pembuatan tenun, serta melihat langsung karagaman tenun dan  kerajinan tangan dari perajin di Sumsel.

Dalam kunjungan tersebut, Dyah dan rombongan disambut langsung Ketua Dekranasda Sumsel, Feby Deru.
Hampir dua jam lebih, istri Gubernur Aceh ini diajak berkeliling melihat beragam produk kerajinan tangan dan juga menyaksikan proses pembuatan tenun.

Pada kesempatan itu, Dyah menyampaikan kekaguman atas inovasi produk dari hasil karya UMKM dan pencapaian yang telah dilakukan oleh Dekranasda Sumsel.
“Luar bisa kemajuan industri kerajinan Sumatera Selatan. Di sini semua lengkap ada produk tenun dari 17 kabupaten kota di Sumsel. Desainnya menarik dan anyaman sangkek purunnya bagus sekali,” ujar Dyah.

Ketua Dekranasda Aceh antusias dan siap mengadopsi cara Sumsel dalam mengembangkan produk-produk lokal, yang siap bersaing di pasar nasional.
“Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kami (Aceh). Kunjungan ini kami jadikan sebagai studi banding, supaya industri kerajinan Aceh ke depan bisa lebih maju seperti Palembang,” lanjut Dyah saat diwawancarai wartawan.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Sumsel, Feby Deru, mengaku bahagia atas kehadiran Dyah ke Kriya Sriwijaya. 

“Semoga apa yang ditampilkan Kriya Sriwijaya dan program yang telah dilakukan oleh Dekranasda Sumsel bisa bermanfaat bagi kemajuan industri kerajinan tangan di Aceh,” ujarnya.

Untuk diketahui, Kriya Sriwijaya merupakan salah satu program dari Dekranasda Sumatera Selatan yang baru diresmikan pada tahun 2020.

Tujuan didirikan Kriya Sriwijaya adalah sebagai pusat edukasi dan kerajinan dari 17 kabupaten/kota di Sumsel dengan menampilkan beragam karya dari pelaku UMKM, di antaranya songket, batik, gerabah, kerajinan anyaman purun, Kerajinan angkinan, dan ukiran.(sumber: Disbudpar Aceh) 

Kapolda Aceh Serahkan Penghargaan Kepada Empat Ratus Lebih Personel Jajaran Polda Aceh

Dailymailindonesia.net, Banda Aceh, Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, S. H., M. M, menyerahkan penghargaan kepada empat ratus lebih personel di jajaran Polda Aceh. 

Penyerahan penghargaan itu berlangsung dalam apel pagi yang dipusatkan di Lapangan depan, Mapolda Aceh, Senin, (29/11/21).
Penyerahan penghargaan dilakukan secara simbolis kepada sejumlah perwakilan diantaranya dari Densus 88 AT Polri, Dirresnarkoba Polda Aceh, Dirreskrimum Polda Aceh, Kabid Propam Polda Aceh, Kapolres Aceh Barat, Kapolres Pidie, Kapolres Aceh Timur, Kapolres Aceh Jaya, Wakapolres Bireuen dan sejumlah personel jajaran Polda Aceh lainnya.
Kapolda Aceh dalam apel pagi itu dalam sambutan diantaranya mengatakan, bahwa diawal pelaksanaan tugasnya di Polda Aceh sudah merumuskan commander wishnya diantaranya berisi memberikan reward and punishment kepada personel Polda Aceh.
Selama ini yang banyak dilakukan Polda Aceh adalah memberikan punishment (hukuman atau sanksi) kepada personel jajaran Polda Aceh yang melanggar aturan baik itu kodek etik maupun disiplin. 
" Jadi hari ini kita berikan juga penghargaan atau reward kepada ratusan personel jajaran Polda Aceh yang berhasil dan berprestasi dalam melaksanakan tugas, " sambung Kapolda Aceh. 

Personel yang mendapat penghargaan dari Kapolda Aceh diantaranya yang berhasil mengungkap kasus kejahatan dengan kekerasan, kejahatan menggunakan senjata api, pengungkapan narkoba dan berprestasi di bidang olah raga. 

Apel pagi di lapangan Mapolda Aceh diikuti Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Dr. Drs. H. Agus Kurniady Sutisna, M. M., M. H, Irwasda Polda Aceh Kombes Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M. M, para PJU Polda Aceh. 

Kemudian yang ikut apel pagi itu adalah barisan Pamen dan seluruh personel Polda Aceh. 

Pelaksanaan apel pagi tetap mematuhi prokes dengan menjaga jarak dan memakai masker.(sumber: Humas polda Aceh) 

Heboh, Kelompok Tani Serumpun Kasih Tanam Pisang di Jalan Rusak, Kadis PUPR Diam Membisu

Penanaman pohon pisang menjadi viral di Media Sosial (Facebook) setelah pemilik akun Facebook 'Wandy' mempostingnya melalui dua video yang berdurasi 30 detik dan 13 detik.

Dailymailindonesia.net, ACEH TAMIANG –Sekelompok orang yang menamakan dirinya dari Kelompok Tani Serumpun Kasih Dusun Dua Kampung Simpang Kiri Kecamatan Tengulun Kabupaten Aceh Tamiang menanam pohon pisang di badan jalan.

Penanaman pohon pisang tersebut menjadi viral di Media Sosial (Facebook) setelah pemilik akun Facebook ‘Wandy’ mempostingnya melalui dua video yang berdurasi 30 detik dan 13 detik.

Amatan awak media melalui dua video tersebut menggambarkan kekecewaan yang mendalam akibat jalan yang rusak parah bahkan tergenang air.

Postingan pemilik akun Wandy tersebut di share melalui akun group Facebook BERITA ACEH TAMIANG (BAT) mendapat like sebanyak 291 dan tercantum 64 komentar serta dibagikan sebanyak dua Kali.

Terkait postingan tersebut, awak media mencoba menghubungi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Tamiang Ir. Eddy Mofizal, M,Eng, SC melalui pesan Whatsapp pribadinya namun tidak ada respon (tidak balas). Begitu juga dengan melakukan panggilan Whatsappnya juga tidak di angkat. Senin (29/11/2021)

Diketahui Ir. Eddy Mofizal, M,Eng, SC sebelum menjadi Kepala Dinas PUPR Aceh Tamiang bertugas sebagai pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh.

Sampai berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Tamiang Ir. Eddy Mofizal, M,Eng, SC masih terkesan diam membisu, tidak ada respon.

Tampil Anggun, Ketua Dekranasda Aceh tiba di Palembang

Dailymailindonesia.net, Palembang - Ketua Dekranasda Aceh, DR. Ir. Dyah Erti Idawati, MT melakukan kunjungan kerja ke Palembang Sumatera Selatan, Senin (29/11). Kedatangan Ibu Dyah disambut secara langsung oleh Ketua Harian Dekranasda Sumatera Selatan Ir HJ. Ernila Rizar.

Ibu Dyah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Kota Palembang pukul 12.30 WIB didampingi oleh Duta Wisata Indonesia 2021 dan Rombongan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh.

Dengan menggunakan kebaya motif Aceh, Ibu Dyah disambut secara hangat yang disuguhi sajian kuliner khas Sumatera Selatan.
Di Sumatera Selatan, Ibu Dyah dijadwalkan akan menghadiri Malam Puncak Anugerah Pesona Indonesia 2021 yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin pada 30 November 2021 dan lakukan kunjungan kerja ke Kriya Sriwijaya untuk melihat langsung pusat industri kerajinan di Sumatera Selatan.(sumber: Disbudpar Aceh) 

Kuburan “Roh” Kemerdekaan Pers di Tengah Uji Materi UU PersOleh : Heintje Mandagi / Ketua Dewan Pers Indonesia

Dailymailindonesia.net - Baru-baru ini ‘Kuburan’ Kemerdekaan Pers kembali terisi ‘jasad’ karya jurnalistik. Kali ini ‘batu nisan’ kemerdekaan pers  itu bertuliskan nama Muhammad Asrul, wartawan media online Berita.News yang divonis bersalah dengan hukuman pidana 3 bulan penjara akibat karya jurnlistik. ‘Roh’ kebebasan pers milik Asrul ini pada akhirnya menyatu dengan jasad Udin wartawan Bernas dan Muhammad Yusuf wartawan Kemajuan Rakyat. 

‘Kuburan’ kemerdekaan pers milik Torozidu Lahia, wartawan Harian Berantas yang belum juga kering, kini sudah terisi lagi ‘jasad’ kemerdekaan pers milik Asrul. Kasus kriminalisasi pers yang dialami keduanya itu seolah –olah menyatu dengan ratusan ‘Roh’ kebebasan pers milik wartawan di berbagai penjuru tanah air yang terkubur di ‘pekuburan’ umum Kemerdekaan Pers Indonesia yang dibangun penguasa tunggal bernama Dewan Pers. 

Berkaca dari kasus Torozidu Lahia, wartawan Harian Berantas yang memberitakan kasus korupsi Bupati Bengkalis, justeru dihadiahi PPR Dewan Pers yang menyatakan media Harian Berantas tidak terverifikasi Dewan Pers dan Torozidu belum mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. Dan dengan entengnya Dewan Pers merekomendasi penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan di luar Undang-Undang Pers. 

Ujung-ujungnya Torozidu dipejara, meskipun kemudian dinyatakan bebas murni. Namun sang Bupati Bengkalis akhirnya terbukti korupsi dan ditangkap KPK, serta divonis bersalah dan dihukum penjara sesuai perbuatannya sebagaimana apa yang pernah ditulis Torozidu di Harian Berantas. Ini bukti tulisan berita Torozidu benar tapi diganjar PPR Dewan Pers melanggar kode etik. 

Di penghujung 2018 lalu, almarhum Muhamad Yusuf, wartawan Kemajuan Rakyat dan Sinar Pagi Baru pun mengalami nasib yang sama diproses hukum pidana di luar UU Pers setelah PPR Dewan Pers diterbitkan. Yusuf tewas dalam tahanan. Meregang nyawa dalam status sebagai tersangka akibat karya jurnalistiknya. Kasus serupa juga dialami ratusan wartawan di berbagai daerah.

Kasus di atas memang berbeda dengan apa yang dialami Muhammad Asrul. Dewan Pers melakukan pembelaan dan menyatakan kasus Asrul harus diproses menggunakan UU Pers. Namun, polisi dan jaksa tetap meneruskan kasus tersebut hingga ke pengadilan. Dewan Pers pun menghadirkan saksi ahli. Namun majelis hakim tetap memvonis Asrul bersalah dan dipidana 3 bulan penjara. 

Lantas apa yang dilakukan Dewan Pers pasca putusan vonis Asrul tersebut adalah membuat surat pernyataan keprihatinannya. Tidak ada langkah luar biasa untuk mengatasi persoalan serius terkuburnya kemerdekaan pers ini. Isi surat pernyataan Dewan Pers terkait kasus Asrul tidak ada menyebutkan perjuangan organisasi pers tempat Asrul bernaung. Seakan-akan semua hanya mengenai Dewan Pers. Polisi, jaksa, dan hakim yang terlibat perkara Asrul ini seharusnya dilaporkan ke lembaganya masing-masing untuk diberi sanksi karena tidak profesional menangani perkara pers. 

Faktanya juga, organisasi pers tidak hadir di kasus Asrul. Padahal sebagai wartawan, Asrul wajib dilindungi oleh organisasi pers tempat dia bernaung. Hal itu karena organisasi pers tidak diberi ruang sedikitpun untuk mendampingi atau membela kepentingan Asrul di Dewan Pers. 

Ketika Asrul dilaporkan, Organisasi Pers tidak hadir. Dewan Pers yang maju sebagai pahlawan. Tapi sayangnya rekomendasi  Dewan Pers terlalu ‘banci’ dan maaf ‘abal-abal’ alias tak berkualitas. UU Pers sudah jelas Lex Specialis. Jadi, ketika wartawan dilaporkan, harus ada tindakan tegas memita kepolisian menghentikan penyidikan dan melimpahkan penanganan perkara pers ke Dewan Pers. 

Sebagaimana  lazimnya penanganan perkara dilimpahkan ke tingkatan yang sesuai dengan lokasi kejadian. Hal itu pun seharusnya berlaku di perkara pers. Karena kewenangan itu ada di Dewan Pers untuk menyelesaikan perkara pers, maka pihak kepolisian wajib melimpahkan berkas perkara ke Dewan Pers. 

Apapun alasan kepolsian untuk menerima aduan perkara pers dibalut UU ITE harus dihormati tapi perlu dikritisi. Karena Pers memiliki UU Pers yang melindungi kemerdekaan pers sebagai wujud perlindungan hakiki terhadap hak asazi manusia yang diakui dunia internasional. Tak heran Indonesia selalu berada di urutan menengah ke bawah dalam hal kebebasan pers internasional. 

Jika sekelas Dewan Pers tunduk kepada Kepolisian, padahal penanganan perkara pers adalah kewenangannya, maka apa gunanya Dewan Pers hadir sebagai lembaga independen jika tidak mampu bersikap menjalankan amanah UU Pers. 

MOU Dewan Pers dengan Polri sesungguhnya adalah bentuk pelecehan terhadap UU Pers. Pers seolah mengemis perlindungan hukum kepada polisi yang jelas-jelas hal itu adalah kewajiban Polri memberi jaminan perlindungan hukum kepada setiap warga negara. 

Organisasi pers yang menjadi induk pembinaan dan perlindungan pers sudah dirampas haknya oleh supremasi Dewan Pers. Setiap kasus perkara pers, tidak ada organisasi pers yang dihadirkan untuk melakukan pembelaan dan pembinaan, atau bahkan melewati tahapan sidang majelis kode etik di masing-masing organisasi pers sebagai wadah tempat wartawan bernaung dan berlindung. 

Mediator ‘abal-abal’ yang dihadirkan Dewan Pers dalam menangani aduan pers pun hampir seluruhnya tidak bersertifikat resmi sebagai mediator. Padahal setiap mediator harus bersertifikat dan disahkan Pengadilan. Akibatnya, wartawan yang menjadi pihak teradu selalu berada pada posisi lemah dalam penanganan perkara pers. 

Seharusnya penyelesaian perkara pers bukan PPR Dewan Pers yang jadi hasil akhir. Namun harus berdasarkan kesepakatan antara pengadu dan teradu. Bukan keputusan penilaian Dewan Pers. Itulah fungsi mediator dalam penanganan perkara pers agar tidak ada kriminalisasi pers. 

Dewan Pers juga, faktanya,  tidak membuka akses bagi masyarakat yang dirugikan akibat pemberitaan di seluruh Indonesia untuk menampung pengaduan. Dampaknya, warga masyarakat yang dirugikan pers terpaksa harus mengadu atau melapor ke Polisi. Dan ketika diproses pidana UU ITE dan pidana pencemaran nama baik, penyidik Polri dari seluruh Indonesia harus meminta PPR Dewan Pers di Jakarta yang anggotanya hanya berjumlah 9 orang saja. Tidak ada sikap Dewan Pers meminta pelimpahan penanganan perkara pers ke Dewan Pers agar tidak ada kriminalisasi. 

Sejatinya, pengadu dapat diberi keleluasaan untuk mendapatkan pelayanan hak jawab. Dan teradu yakni pimred media wajib menjalankan pemenuhan hak jawab teradu dan kewajiban koreksi. Peran mediator yang harus hadir di situ. Sayang sekali penyelesaian perkara ini hanya terhenti di PPR Dewan Pers. Dan kasus tetap berlanjut di kepolisian. UU Pers jadi memble atau tidak berfungsi. Peran organsiasi pers pun sama, yaitu tidak pernah diberi ruang. 

Organisasi pers sebagai wadah tempat wartawan bernaung pun tidak pernah menyelesaikan perkara pers menggunakan tahapan sidang majelis kode etik dan pemberian sanksi. Peraturan Dewan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik menjadi tidak berlaku atau tidak berguna tanpa implementasi karena semua terpusat di Dewan Pers. Padahal yang paling paham tentang anggota wartawan pastinya adalah pimpinan organisasi pers. 

Atas kondisi di atas, sudah barang tentu kesimpulan akhir harus disematkan kepada Dewan Pers yaitu gagal total dan tidak berguna dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga independen yang ditugaskan menjamin kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. 

Tak heran Uji Materi Undang-Undang Pers di Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya jalan keluar dari kegagalan Dewan Pers. Harus ada keputusan dan penilaian objektif Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melihat persoalan ini. 

Norma yang terkandung dalam UU Pers khususnya Pasal 15 Ayat (2) huruf f tentang fungsi Dewan Pers yang berbunyi “Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan“ harus dimaknai menjadi : “Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan” agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan juga tidak menghilangkan  fungsi dan kewenangan organisasi pers membuat peraturan pers untuk melindungi anggota wartawan dan perusahaan pers.

Buntut uji materi di MK, muncul reaksi berlebihan dari kelompok konstituen Dewan Pers. Ada pandangan hukum yang menyebtukan, uji materi UU Pers ini adalah kesesatan pikir dari pemohon dan jika dikabulkan akan menyebakan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan peraturan-peraturan pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan justeru bertentangan dengan kemerdekaan pers. 

Dewan Pers yang tak berdaya melawan kriminalisasi pers terhadap Asrul dan bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses kriminalisasi pers terhadap media yang belum terverifikasi dan wartawan yang belum UKW. 

Kelompok pers yang termarjinalkan juga sulit berkembang di berbagai daerah dengan stigma negatif media abal-abal dan wartawan abal-abal. Media Terverifikasi dan UKW menjadi jualan Dewan Pers untuk meraup untung dari bisnis UKW ilegal dan pengelompokan media terverifikasi. 

Segelintir pemilik media yang belum berbadan hukum dijadikan senjata pamungkas Dewan Pers untuk memotret puluhah ribu media online dengan stigma media abal-abal. Celakanya, pemerintah daerah ikut terbius dengan propaganda negatif Dewan Pers tersebut kemudian menerbitkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang mewajibkan kerja sama perusahaan pers dengan pemerintah daerah harus terverifikasi Dewan Pers.

Kendati pada prateknya, media terverifikasi Dewan Pers tidak ada jaminan memiliki jumlah pembaca organik dan banyak, serta konten beritanya berkualitas. Buktinya, baik rating media dan perolehan pendapatan iklan komersil masih jauh dari kata mencukupi biaya operasional. Wartawan yang bekerja di media terverifikasi masih begitu banyak yang tidak digaji. Dewan Pers pura-pura tutup mata dan gak tau apa-apa. 

Padahal monopoli belanja iklan oleh konglomerat media sudah berlangsung selama belasan tahun di negeri ini. Media dan pers lokal termarjinalkan tanpa solusi dari Dewan Pers. Ratusan triliun rupiah belanja iklan pertahun hanya dinikmati segelintir konglomerat media nasional. 

Lebih para lagi, pendapatan media mainstream nasional berjumlah triliunan rupiah per tahun tapi wartawannya masih jauh dari kata sejahtera. Sialnya, organisasi pers konstituen Dewan Pers hanya organisasi AJI yang konsisten berteriak sendiri soal batas minimal gaji wartawan pemula berada diangka 9 juta rupiah perbulan. 

Meski angka tersebut masih terlalu sedikit dibanding taruhan independensi wartawan tergadaikan akibat nyambi terima amplop dari nara sumber. Seharusnya, gaji wartawan level reporter yang bekerja di media nasional peraih pendapatan triliunan rupiah wajib menggaji wartawannya di angka 15 juta rupiah. 

Belum lagi peraih belanja iklan nasional itu adalah media televisi nasional yakni di angka 80 persen. Lembaga riset Media Business Nielsen Indonesia mencatat, nilai belanja iklan tahun 2020 di Indonesia sebesar Rp.229 triliun di semua tipe media yang dimonitor, yakni TV, Cetak, Radio dan Digital. Dan Nielsen menyebutkan, media TV masih menjadi ruang beriklan yang paling dominan yakni di atas 70 persen dari Rp.229 triliun belanja iklan tahun 2020 lalu. 

Berkaca dari kondisi ini, perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 17 ayat (3) UU Penyiaran menyebutkan, “Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan. 

Kemudian pada ketentuan pidana Pasal 57 huruf a. Disebutkan,” Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)” dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana pejara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi. 

Pada UU Pers juga diatur tentang kesejahteraan wartawan pada Pasal 10 yakni: “ Perusahaan Pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. 

Nah, kedua UU tersebut di atas sudah sangat jelas mengatur tentang pemberian kesejahteraan terhadap karyawan (termasuk wartawan pada UU Penyiaran) dan kepada wartawan dan karyawan pers (pada UU Pers). 

Lantas di mana kehadiran Dewan Pers dan organisasi konstituen Dewan Pers terkait perjuangan hak-hak wartawan dan karyawan pers di media mainsream nasional. Jangankan peberian saham atau pembagian laba, wartawan di media penyiaran swasta nasional saja masih ada wartawan yang tidak digaji tapi hanya dibayar berdasarkan jumlah berita yang ditayangkan di siaran berita televisi. Koresponden atau kontributor TV nasional di daerah banyak yang mengalami nasib tidak digaji tapi hanya dibayar per berita tayang. 

Muncul pertanyaan besar, adakah Dewan Pers dan organisasi konstituen IJTI melaporkan pidana pemilik Lembaga Penyiaran Swasta Nasional yang melanggar ketentuan pidana Pasal 57 huruf a. UU Penyiaran ? Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan bagian laba perusahaan dan jika melanggar kewajiban ini dapat dipidana dengan pidana pejara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Kemudian adakah Dewan Pers sebagai lembaga yang diakui negara memperjuangkan hak-hak wartawan untuk mendapatkan kesejahteraan dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya dari pemilik perusahaan pers ?. 

Kondisi ini yang menjadi perhatian serius organisasi-organisasi pers di luar konstituen Dewan Pers untuk membentuk Dewan Pers Indonesia yang independen dalam rangka memperjuangkan hak-hak wartawan dan media tersebut yang terabaikan. 

Dewan Pers Indonesia sudah bertekad untuk memperjuangkan kepentingan perusahaan-perusahaan pers lokal agar bisa mendapatkan porsi iklan komersil. Agar tidak ada lagi media lokal ‘mengemis’ iklan kerja sama dengan pemerintah daerah. 

Dan belanja iklan nasional yang mencapai ratusan trililun rupiah itu bisa terdistribusi ke seluruh daerah di Indonesia. Ke dapan nanti tidak boleh ada monopoli perusahaan agensi iklan yang hanya menyalurkan belanja iklan kepada media-media televisi nasional. 

Dewan Pers Indonesia saat ini sedang berjuang membina puluhan media online berbasis SEO Google agar bisa meraup untung dari belanja iklan di google yang cukup besar. Di tahun 2022 ada program Dewan Pers Indonesia melalui Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI) membina lebih banyak lagi media berstandar SEO Google.  Targetnya 1000 media online di 2022 sudah terpasang SEO Google pro. 

Dengan cara ini tidak ada lagi pemerintah bekerja sama hanya dengan media terverifikasi Dewan Pers. Karena media yang terpasang SEO Google pro pasti akan lebih berkualitas dibanding media terverifikasi Dewan Pers karena rating dan jumlah pembacanya pasti organik dan jauh lebih banyak dari media yang terverifikasi Dewan Pers. 

Jika seluruh media online lokal terdampak dengan program pemasagan SEO Gogle premium ini maka diperkirakan belanja iklan akan terbagi ke seluruh Indonesia atau tidak lagi domonopoli oleh media nasional yang berada di Jakarta saja. Karena kualtas media sudah merata di seluruh Indonesia.

Mengingat legitimasi Dewan Pers Indonesia belum juga disahkan oleh Persiden RI Joko Widodo maka sangat diharapkan permohonan uji materi UU Pers, khususnya Pasal 15 Ayat (3) bisa dikabulkan majelis hakim MK. Permohonan itu menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai : “Keputusan presiden bersifat administrasi sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers , perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres yang demokratis.” 

Penulis adalah Ketua Dewan Pers Indonesia, Ketua Umum DPP SPRI, dan Ketua LSP Pers Indonesia. ***

Mencekam! Ribuan Massa di Lampung Timur Dihadang Polisi saat Hendak Serang Desa Tetangga

Ribuan massa Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dihadang aparat kepolisian saat hendak menyerang warga desa di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. 

Dailymailindonesia.net, LAMPUNG TIMUR - Polisi berhasil menghadang ribuan massa dari Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, yang hendak melakukan penyerangan terhadap warga Desa Sindangsari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

Ribuan massa ini, bergerak pada Minggu (28/11/2021) tengah malam, sekitar pukul 23.45 WIB. Mereka emosi setelah seorang remaja warga Desa Gunung Sugih Besar, yang diketahui bernama Sulaiman (17) tewas.

Sulaiman yang masih berstatus sebagai pelajar ini, tewas pada Sabtu (27/11/2021) malam. Korban tewas setelah dihakimi massa, karena dicurigai hendak melakukan pencurian bersama dua temannya.

Ribuan massa ini, menuntut aparat kepolisian segera menangkap pelaku pengeroyokan, dan provokator yang menyebabkan Sulaiman tewas. Keluarga korban, tidak terima dengan tewasnya korban secara mengenaskan tersebut.

Polisi berupaya meredam amarah warga dengan melakuan mediasi, dan langsung melakukan koordinasi dengan aparat Polsek Tanjung Bintang. Warga diminta untuk menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian, serta menahan diri untuk kembali ke rumah masing-masing.

Hingga Senin (29/11/2021) dini hari, situasi masih mencekam. Ribuan massa masih berjaga di Jalan Sutami Lampung Timur, yang berjarak 10 km dari lokasi kejadian di Desa Sindangsari, Kecamatan Tanjung Bintang.

Sementara jenazah korban Sulaiman telah dimakamkan pihak keluarga di Desa Gunung Sugih Besar. Sejauh ini, polisi masih mengumpulkan keterangan saksi, serta megidentifikasi pelaku untuk dilakukan penangkapan.

Minggu, 28 November 2021

Briptu Vikry Lolos di Event Pra PORA, Kapolres Lhokseumawe : Teruslah Berlatih Harumkan Nama Baik Daerah dan Institusi

Dailymailindonesia.net, LHOKSEUMAWE - Seorang atlet Binaraga mewakili Kota Lhokseumawe, Briptu Vikry lolos dalam event Prakualifikasi Pekan Olahraga Rakyat Aceh (Pra PORA) XII di Banda Aceh, Minggu (28/11/2021).

Briptu Vikry yang selama ini berugas di Sat Samapta Polres Lhokseumawe  menunjukkan keahliannya di ajang tersebut setelah melakukan persiapan selama enam bulan. 
"Yang lulus di Pra PORA sebanyak lima orang di setiap kelas yang di pertandingkan,  nantinya akan mengikuti Pekan Olahraga Aceh ( Pora ) Tahun 2022 di Kabupaten Pidie," ujar Briptu Vikry.

Menurut Vikry, event Pra PORA dan PORA sendiri merupakan sebuah kegiatan olahraga yang bertujuan untuk menjaring atlet - atlet berprestasi untuk mengikuti pertandingan di event Nasional di Pekan Olahraga Nasional ( PON ) 2024, dimana Aceh sebagai Tuan Rumah. "Kebetulan ini pertama kali kita ikut, pertandingan," katanya.
Sementara itu, Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto SIK MH melalui Kasi Humas, Salman Alfarisi SH MH mengatakan, mendukung dan mengapresiasi atas prestasi Briptu Vikry dalam event Pra PORA yang berlangsung di Banda Aceh. 

Lanjutnya, Kapolres Lhokseumawe mengharapkan kepada Briptu Vikry supaya terus berlatih dan mempersiapkan diri untuk mengikuti event selanjutnya. Bahkan, bisa sampai pada PON 2024 mendatang atau di level Internasional.
"Teruslah berlatih, sehingga nantinya mampu mengharumkan nama daerah dan institusi Polri, khususnya Polres Lhokseumawe, kami sangat mendukung. Ukirlah sejarah di bidang Binaraga dengan menjadi juara," pintanya.(sumber: Humas polda Aceh) 

Sabtu, 27 November 2021

Sineas Aceh Putar Film Jalur Rempah

Dailymailindonesia.net, Banda Aceh, Ratusan warga kota hadir di Gedung Teater Taman Budaya Banda Aceh untuk menyaksikan pemutaran film "Uttary" yang dilaksanakan oleh Komunitas Aceh Bergerak pada Sabtu, 27 November 2021. 

Pemutaran film ini sebagai bentuk sosialisasi jalur rempah kepada seluruh masyarakat di Aceh. Dimana literasi jalur rempah masih menjadi wawasan yang baru bagi masyarakat kita.

Ambia Dianda, mengatakan, film Uttari yang kita laksanakan  pemutaran hari ini merupakan film produksi konunitas kreatif Aceh Bergerak. Film ini menceritakan tentang perjalanan Uttary yang menjelajah lima wilayah jalur rempah di Sumatera Utara. 

Walaupun film ini di buat di Sumatera, namun tim produksi dan pemeran utama dalam film itu merupakan komunitas yang berasal dari Aceh, ini menunjukkan bahwa komunitas kreatif film di aceh bisa menghasilkan karya film yang mempu bersaing di tingkat nasional.
Film Uttary sendiri di sutradarai oleh Davi Abdullah merupakan sutradara film Three Face In The Land Of Shariah yang meraih Piala Citra dalam Festival Film Indonesia 2021.

Selain pemutaran film Uttary, acara tersebut juga di isi dengan diskusi yang menghadirkan pembicara, Raihan Jeffri Sani sebagai pemeran film Uttary, Eva Hazmaini sebagai asisten produser, Tazkiyatun Nufus sebagai asisten sutradara, dan  Andi Irfan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Aceh.

Tiga Wanita sebagai pembicara ini, memang selama ini aktif dalam berbagai pembuatan film di Aceh. seperti Tazkiyatun Nufus yang pernah meraih berbagai penghargaan salah satunya piala Maya. 

Dalam pemutaran film kali ini juga dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin, SE, M.Si Ak(sumber: Disbudpar Aceh)

Pelaksanaan Vaksinasi Massal Serentak Di Aceh Hari Ini Pecahkan Rekor Tertinggi

Dailymailindonesia.net, Banda Aceh, Pelaksanaan vaksinasi massal serentak di seluruh Provinsi Aceh, hari ini Sabtu (27/11/21) memecahkan rekor tertinggi dengan capaian angka penerima vaksin hampir 24 ribu orang. 

Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, S. H., M. M, melalui Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy, S. H., S. I. K., M. Si, dalam siaran persnya menyebutkan, kegiatan vaksinasi massal serentak yang digelar hari ini dapat mencapai angka yang fantastis hampir 24 ribu orang yang melaksanakan vaksin. 
Secara detail hasil pelaksanaan vaksinasi massal di seluruh Aceh hari ini sebanyak 23.136 orang dengan jumlah lokasi sebanyak 256 titik, ujar Kabid Humas. 

Sedangkan vaksinator yang dilibatkan dalam vaksinasi massal itu mencapai 1.514 orang baik dari nakes Polri maupun Dinkes setempat, jelas Kabid Humas lagi. 
" Pelaksanaan vaksinasi massal secara serentak yang digelar hari ini dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri sampai  sampai tingkat Polres di Provinsi Aceh dalam rangka mendukung Pemerintah untuk akselerasi vaksinasi nasional, " terang Kabid Humas lagi. 

Selain itu, vaksinasi massal digelar di Aceh hari juga diwarnai pembagian bansos kepada masyarakat yang melakukan vaksin, tutup Kabid Humas.(sumber: Humas polda Aceh) 

Patung Jokowi Seberat 700 kg Diarak Warga NTT Keatas Bukit

Dailymailindonesia.net, KUPANG, Ratusan masyarakat Desa Sunu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), akhirnya berhasil mengarak patung Presiden Joko Widodo (Jokowi), dari tengah bukit menuju puncak bukit yang memiliki ketinggian ketinggian 1.074 meter di atas permukaan laut.

Warga sempat kewalahan untuk mengarak patung menuju puncak gunung, karena kondisi medan yang curam dan terjal serta hujan yang terus mengguyur wilayah itu.

Sehingga terpaksa disimpan sementara di tengah bukit.

Masyarakat pun membuka jalan menuju puncak bukit dengan cara menggali tanah dan batu menggunakan peralatan seadanya.

Setelah kondisi jalan sudah bisa dilewati dan tak ada hujan, patung itu akhirnya diarak menuju puncak bukit.

"Patung diarak kemarin siang, mulai pukul 12.30 Wita hingga pukul 17.00 Wita," ujar Kepala Seksi Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten TTS El Njukambani, saat dihubungi awak media, Sabtu (27/11/2021) .

Menurut El, butuh waktu 4,5 jam masyarakat mengarak patung seberat 700 kilogram dengan tinggi 3,5 meter itu, menuju puncak karena kondisi jalan yang curam.

El menyebut, jarak dari tengah bukit menuju puncak sekitar 400 meter.

Setelah tiba di puncak bukit, lanjut El, patung tersebut tidak langsung diletakkan di tempat dudukannya.

Sebab, kata dia, proses mendirikan patung dan waktu pelaksanaannya wajib diputuskan dalam rembuk bersama antara masyarakat, tokoh adat dan pemerintah setempat.

"Rencananya dalam Bulan Desember 2021 nanti. Untuk meletakkan patung di dudukannya, juga nantinya melibatkan TNI dan Polri melalui Koramil dan Polsek setempat," kata El.

El mengatakan, pembuatan patung Jokowi dan rencana diletakan di puncak Bukit Sunu, merupakan keinginan masyarakat Desa Sunu.

Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, lanjut dia, hanya memfasilitasi dan mendukung saja.

Rencananya, kata El, selain pendirian Patung Jokowi, akan dibangun juga fasilitas penunjang di jalur menuju puncak, seperti pembuatan beberapa lopo atau tempat istirahat, tempat sampah dan toilet.

Dia berharap, semua kegiatan itu nantinya akan berjalan lancar sesuai rencana.

Bupati TTS Epy Tahun mengatakan, pemerintah daerah sangat mendukung masyarakat yang meletakkan Patung Jokowi di puncak Bukit Sunu.

"Kami swadaya bangun tempat dudukannya dan pembuatan patungnya," kata Epy.

Epy berharap, lokasi patung itu akan menjadi tempat wisata baru di wilayah Kabupaten TTS.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video ratusan warga Desa Sunu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten TTS, NTT menggotong patung Presiden Joko Widodo menuju puncak bukit viral di sejumlah media sosial.

Video itu diunggah oleh diunggah di akun Instagram El Ndjukambani, @el.bastel.

Dalam video itu, terlihat warga dari semua usia dan gender, menarik patung seberat 700 kilogram dengan tinggi 3,5 meter, menuju puncak bukit yang berjarak sekitar dua kilometer.

Cabuli 2 Anak di Bawah Umur, Dukun Pengobatan Alternatif di Serang Ditangkap

Ilustrasi pencabulan

Dailymailindonesia.net, SERANG - Seorang pria yang berprofesi sebagai dukun ditangkap polisi, usai mencabuli dua anak di bawah umur, di Kota Serang , Banten. Saat ditangkap, pelaku terlihat pasrah tanpa perlawanan.

Kapolres Serang Kota, AKBP Maruli Achiles Hutapea mengatakan, pelaku sehari-sehari bekerja sebagai dukun pengobatan alternatif. Dia membuka praktik di wilayah Kota Serang, Banten.

"Kejadian ini terungkap setelah salah satu korban mengadukan apa yang dialaminya kepada orangtuanya. Kemudian, langsung melapor ke polisi," katanya, kepada wartawan, Sabtu (27/11/2021).

Ditambahkan dia, berdasarkan keterangan pelaku diketahui bahwa kejadian itu berawal saat dirinya menelepon korban untuk mendatanginya. Sejak awal, pelaku sudah berniat buruk terhadap korban.

"Setelah korban sampai di lokasi, korban disuruh masuk ke dalam kamar. Saat itu korban tidak curiga, karena kerap melakukan pengobatan alternatif di kamar itu," sambungnya.

Kemudian, pelaku masuk ke dalam kamar. Korban lalu dipijat bagian kepalanya oleh pelaku, sehingga tiba-tiba menjadi lemas. Saat itulah, pelaku melepaskan celana korban dan mencabulinya di kamar itu.

Tetapi beruntung, saat proses pencabulan terjadi seorang tamu mengetuk pintu. Kedua korban pun langsung disuruh keluar kamar dari pintu lainnya agar tidak diketahui tamu pelaku.

"Setibanya di rumah, salah satu pelaku menceritakan pengalamannya dicabuli sang dukun. Orang tua korban yang tidak terima langsung melapor ke polisi dan pelaku langsung diamankan," sambungnya.

Saat ini, pelaku sudah mendekam di balik jeruji besi Mapolres Serang Kota. Pelaku dijerat dengan UU tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara.

Empat Orang Terduga Penyerangan Pos Polisi Panton Reu, Menyerahkan Diri

Polisi perlihatkan barang bukti senjata api dan ratusan butir peluru penyerangan pos polisi Panton Reu, Polres Aceh Barat. 

Dailymailindonesia,net, ACEH BARAT - Sebanyak empat orang terduga pelaku penembakan pos polisi di Panton Reu, Kepolisian Resort (Polres) Aceh Barat, menyerahkan diri ke petugas.  Empat pucuk senjata api laras panjang yang digunakan untuk memberondong kantor pembantu kecamatan itu dan ratusan butir peluru ikut diserahkan ke aparat penegak hukum. 

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy, mengatakan, penyerahan diri para terduga pelaku penembakan pos polisi dilakukan pada dini hari, Jumat (26/11/2021) ke Polres Aceh Barat. 

Keberhasilan itu, diakui berkat bantuan dari pihak keluarga serta tokoh masyarakat, mereka berhasil dibujuk untuk tidak lagi bersembunyi dan melarikan diri.

"Keempat tersangka yang melakukan penyerahan diri, kita lakukan upaya pergerakan persuasif dan penggalangan yang melibatkan, keuchik, mukim dan keluarga, agar mereka menyerahkan diri. 

Proses yang kita lakukan sangat alot dan membutuhkan waktu lima hari untuk meyakinkan keempat tersangka ini," jelas kata Winardy saat konferensi pers, di Mapolres Aceh Barat, Sabtu (27/11/2021). 

Adapun para terduga pelaku yang menyerahkan diri berinisial DM (40), RZ (46), SJ (41), dan AF (38) yang bekerja sebagai petani.

 Sementara saat melakukan penembakan pos polisi, keempatnya berperan sebagai eksekutor atau yang memberondong peluru dengan senjata api. 

"Kita juga menerima penyerahan barang bukti empat pucuk senjata laras panjang,  1 pucuk M16, 3 pucuk AK 45. Kemudian 114 butir peluru kaliber 5,6, kemudian kaliber 7,62 283 butir, totalnya adalah 397 butir," ujar Winardy. 

Senjata api yang diserahkan terduga pelaku, merupakan sisa konflik yang masih disimpan. Kendatipun, keempatnya bukanlah afiliasi dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau kelompok separatis manapun.

Pihak kepolisian juga belum bisa memperlihatkan para tersangka, kata Winardy, saat ini terus dilakukan pemeriksaan secara maraton, namun tidak dilakukan penahanan karena mendapat jaminan dari mukim, aparat desa serta keluarga. Apalagi para tersangka cukup kooperatif saat hendak dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

 "Karena pertimbangan subjektif penyidik, karena itu mereka bersedia setiap saat jika diperlukan penyidik, dan mereka menjamin dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana, kemudian mereka kooperatif saat pemeriksaan," sebutnya. 

Kesal Dilaporkan Setubuhi Anak Tiri, Bapak di Tanah Datar Tikam 2 Paman hingga Tewas

Pria paruh baya di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, menikam dua orang hingga tewas dan satu lagi kritis. Foto/ilustrasi

Dailymailindonesia.net, TANAH DATAR - Diduga jengkel dilaporkan telah menyetubuhi anak tiri , pria paruh baya di Kabupaten Tanah Datar, menikam dua paman yang melaporkannya. Satu tewas mengenaskan di lokasi kejadian, satu lagi kritis.

Setelah puas membunuh, pria bernama Efendi Jalius, warga Gurun, Tanah Datar ini melarikan diri. Namun petugas Polres Tanah Datar berhasil membekuknya saat bersembunyi di kolong meja. "Pelaku sempat melawan saat akan ditangkap," terang Kasat Reskrim Polres Tanah Datar, Iptu Safri.

Petugas sigap dan bergerak cepat setelah mendapat laporan pembunuhan terhadap dua adik istrinya, yaitu Jefri dan Silya. Keduanya adalah warga Gurun, Tanah Datar. Dalam kejadian ini, Jefri tewas ditikam senjata tajam. Sedangkan Silya kritis.

Pembunuhan ini berawal dari perbuatan Efendi yang menyetubuhi anak tirinya. Perbuatan bejat itu diketahui keluarga istri tersangka, yaitu Jefri dan Silya. Kedua orang ini lantas mencari keberadaan tersangka.

Bertemulah mereka di sebuah warung. Terjadi adu mulut dan keributan di antara mereka. Di tengah pertengkaran itu, Efendi mengeluarkan pisau dan menghujami korban secara membabi buta.

Puas menganiaya korban, dia pun langsung kabur, namun berhasil ditangkap di persembunyiannya, daerah Sungai Tarab, Tanah Datar, Sumatera Barat.

Akselerasi Vaksinasi Serentak Indonesia, Kapolri: Agar Laju Pengendalian Covid-19 saat Nataru Bisa Dijaga

Dailymailindonesia.net, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung salah satu lokasi yang melaksanakan kegiatan 'Vaksinasi Serentak Indonesia' di Pusat Pengembangan (Pusbang) SDM Perhubungan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (27/11/2021).

Kegiatan akselerasi vaksinasi Covid-19 tersebut digelar serentak di 3.822 titik se-Indonesia, dengan target 1,1 juta masyarakat. Dengan adanya hal ini diharapkan target vaksinasi 70 persen di akhir tahun sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dapat terwujud. 
"Hari ini dilaksanakan secara serentak dengan target 1,1 juta sampai 1,6 juta. Harapan kita ini bisa tercapai dan khususnya di kabupaten Bogor yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Jabar, saya kira memang harus terus laksanakan akselerasi. Sehingga kemudian target pencapaian di akhir Desember ini bisa kita capai," kata Sigit kepada wartawan usai meninjau kegiatan 'Vaksinasi Serentak Indonesia'.

Menurut mantan Kapolda Banten ini, akselerasi vaksinasi ini sebagai salah satu strategi untuk antisipasi terjadinya laju pertumbuhan Covid-19 di periode Natal 2021 dan Tahun 2022 (Nataru). 
Dalam masa libur Nataru, Sigit menyebut, ada potensi pergerakan masyarakat. Sehingga, kata Sigit, pengalaman pada tahun lalu harus dijadikan pembelajaran dan kesiapan yang lebih baik guna mencegah lonjakan kasus Covid-19. 

"Sehingga tentunya menjadi perhatian kita semua agar di masa Nataru nanti laju pengendalian angka Covid-19 yang saat ini sudah behasil kita jaga, tidak kemudian meningkat. Karena pengalaman beberapa tahun lalu pasca-Nataru sempat terjadi kenaikan dua kali lipat. Pasca Idul Fitri mencapai kenaikan yang tertinggi. Sehingga kita ingin memastikan bahwa akselerasi vaksinasi menjelang Nataru betul-betul bisa kita tuntaskan," ujar Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri tersebut menekankan, dengan akselerasi vaksinasi, diharapkan bisa tetap mempertahankan tren positif pengendalian angka Covid-19 dewasa ini yang sudah sangat baik. 
"Angka Covid-19 yang saat ini bisa kita kendalikan untuk berada di bawah 1 positivity ratenya, lalu BOR-nya juga di bawah 4 sampai 5 persen betul-betul kita jaga," ucap Sigit.

Dengan terbentuknya kekebalan komunal dan imunitas di masyarakat, lanjut Sigit, hal itu akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Serta, Indonesia akan semakin siap menggelar perhelatan event nasional dan internasional kedepannya.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 ini tentunya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dimana pada kuartal II 2021 perekonomian Indonesia Tumbuh 7,07 persen dan 3,51 persen pada kuartal III 2021. Tentunya kita berharap Pandemi Covid-19 terus terkendali sehingga bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3,7-4,5 persen. 

"Karena memang ini semua berdampak pada aktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang saat ini mungkin sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat. Harapan kita dengan pengendalian laju Covid-19, ini maka pertumbuhan ekonomi dan juga kegiatan event nasional maupun internasional yang akan kita laksanakan kedepan semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan ini sangat penting buat posisi Indonesia, di mata internasional," papar Sigit.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyempatkan untuk menyapa langsung secara virtual wilayah lainnya yang menggelar kegiatan 'Vaksinasi Serentak Indonesia'. Diantaranya adalah, Aceh, Maluku dan Papua. 

Saat menyapa wilayah Aceh, Sigit menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tokoh agama, masyarakat dan adat yang telah ikut berperan aktif dalam percepatan akselerasi vaksinasi. 

"Salam untuk seluruh tokoh adat, agama dan masyarakat yang saya yakin dengan bantuan dari seluruh tokoh yang ada maka percepatan vaksinasi untuk Aceh bisa dilaksanakan. Tentunya TNI-Polri siap untuk kerja siang malam. Kami tentunya akan pantau terus. Apabila memang stok mulai habis segera diinformasikan sehingga kita bisa distribusi," kata Sigit.

Sementara saat menyapa Papua, Sigit menekankan untuk seluruh instansi terkait dan masyarakat terus bersinergi dalam rangka percepatan pembentukan kekebalan dan imunitas warga terhadap virus corona. 

"Walaupun kita baru saja laksanakan kegiatan nasional PON.  Harapan kita capaian vaksinasi bisa terlaksana dengan baik. Sehingga seluruh masyarakat Papua betul-betul memiliki kekebalan dan imunitas. Karena masih terjadi fluktuasi dan beberapa negara mengalami peningkatan. Saya harapkan Papua segera dipercepat vaksinasinya sehingga masyarakat semuanya dalam kondisi kuat, kondisi lebih imunitas dalam hadapi situasi Pandemi Covid-19," tutur Sigit.

Sedangkan wilayah Maluku, Sigit menerima laporan adanya kendala soal distribusi dan tempat penyimpanan vaksin Covid-19. Sebab itu, Sigit akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

"Kalau demikian nanti kita infokan terkait dengan sistem penyimpanan dan distribusinya. Sehingga vaksinnya tetap baik. Saya kira progresnya mudah-mudahan berjalan baik. Dua minggu kedepan saya akan cek pencapaiannya seperti apa. Saya kira dengan semangat yang ada pencapaiannya bisa dilaksanakan," ujar Sigit.

Dalam kesempatan itu, Sigit menerima laporan bahwa seluruh Indonesia sudah tidak adalagi masyarakat yang tidak mau atau menolak untuk dilakukan vaksinasi Covid-19. 

Tak lupa, Sigit menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TNI-Polri, tenaga kesehatan, Pemda, Forkopimda, vaksinator, relawan dan unsur masyarakat lainnya yang terus berusaha melakukan akselerasi vaksinasi meskipun di hari libur seperti saat ini. 

Untuk diketahui, kegiatan vaksinasi serentak se-Indonesia ini juga menyalurkan paket sembako ke warga yang paling terdampak perekonomiannya akibat Pandemi Covid-19.(Akselerasi Vaksinasi Serentak Indonesia, Kapolri: Agar Laju Pengendalian Covid-19 saat Nataru Bisa Dijaga 


Dailymailindonesia.net, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung salah satu lokasi yang melaksanakan kegiatan 'Vaksinasi Serentak Indonesia' di Pusat Pengembangan (Pusbang) SDM Perhubungan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (27/11/2021).

Kegiatan akselerasi vaksinasi Covid-19 tersebut digelar serentak di 3.822 titik se-Indonesia, dengan target 1,1 juta masyarakat. Dengan adanya hal ini diharapkan target vaksinasi 70 persen di akhir tahun sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dapat terwujud. 

"Hari ini dilaksanakan secara serentak dengan target 1,1 juta sampai 1,6 juta. Harapan kita ini bisa tercapai dan khususnya di kabupaten Bogor yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Jabar, saya kira memang harus terus laksanakan akselerasi. Sehingga kemudian target pencapaian di akhir Desember ini bisa kita capai," kata Sigit kepada wartawan usai meninjau kegiatan 'Vaksinasi Serentak Indonesia'.

Menurut mantan Kapolda Banten ini, akselerasi vaksinasi ini sebagai salah satu strategi untuk antisipasi terjadinya laju pertumbuhan Covid-19 di periode Natal 2021 dan Tahun 2022 (Nataru). 

Dalam masa libur Nataru, Sigit menyebut, ada potensi pergerakan masyarakat. Sehingga, kata Sigit, pengalaman pada tahun lalu harus dijadikan pembelajaran dan kesiapan yang lebih baik guna mencegah lonjakan kasus Covid-19. 

"Sehingga tentunya menjadi perhatian kita semua agar di masa Nataru nanti laju pengendalian angka Covid-19 yang saat ini sudah behasil kita jaga, tidak kemudian meningkat. Karena pengalaman beberapa tahun lalu pasca-Nataru sempat terjadi kenaikan dua kali lipat. Pasca Idul Fitri mencapai kenaikan yang tertinggi. Sehingga kita ingin memastikan bahwa akselerasi vaksinasi menjelang Nataru betul-betul bisa kita tuntaskan," ujar Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri tersebut menekankan, dengan akselerasi vaksinasi, diharapkan bisa tetap mempertahankan tren positif pengendalian angka Covid-19 dewasa ini yang sudah sangat baik. 

"Angka Covid-19 yang saat ini bisa kita kendalikan untuk berada di bawah 1 positivity ratenya, lalu BOR-nya juga di bawah 4 sampai 5 persen betul-betul kita jaga," ucap Sigit.

Dengan terbentuknya kekebalan komunal dan imunitas di masyarakat, lanjut Sigit, hal itu akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Serta, Indonesia akan semakin siap menggelar perhelatan event nasional dan internasional kedepannya.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 ini tentunya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dimana pada kuartal II 2021 perekonomian Indonesia Tumbuh 7,07 persen dan 3,51 persen pada kuartal III 2021. Tentunya kita berharap Pandemi Covid-19 terus terkendali sehingga bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3,7-4,5 persen. 

"Karena memang ini semua berdampak pada aktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang saat ini mungkin sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat. Harapan kita dengan pengendalian laju Covid-19, ini maka pertumbuhan ekonomi dan juga kegiatan event nasional maupun internasional yang akan kita laksanakan kedepan semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan ini sangat penting buat posisi Indonesia, di mata internasional," papar Sigit.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyempatkan untuk menyapa langsung secara virtual wilayah lainnya yang menggelar kegiatan 'Vaksinasi Serentak Indonesia'. Diantaranya adalah, Aceh, Maluku dan Papua. 

Saat menyapa wilayah Aceh, Sigit menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tokoh agama, masyarakat dan adat yang telah ikut berperan aktif dalam percepatan akselerasi vaksinasi. 

"Salam untuk seluruh tokoh adat, agama dan masyarakat yang saya yakin dengan bantuan dari seluruh tokoh yang ada maka percepatan vaksinasi untuk Aceh bisa dilaksanakan. Tentunya TNI-Polri siap untuk kerja siang malam. Kami tentunya akan pantau terus. Apabila memang stok mulai habis segera diinformasikan sehingga kita bisa distribusi," kata Sigit.

Sementara saat menyapa Papua, Sigit menekankan untuk seluruh instansi terkait dan masyarakat terus bersinergi dalam rangka percepatan pembentukan kekebalan dan imunitas warga terhadap virus corona. 

"Walaupun kita baru saja laksanakan kegiatan nasional PON. Harapan kita capaian vaksinasi bisa terlaksana dengan baik. Sehingga seluruh masyarakat Papua betul-betul memiliki kekebalan dan imunitas. Karena masih terjadi fluktuasi dan beberapa negara mengalami peningkatan. Saya harapkan Papua segera dipercepat vaksinasinya sehingga masyarakat semuanya dalam kondisi kuat, kondisi lebih imunitas dalam hadapi situasi Pandemi Covid-19," tutur Sigit.

Sedangkan wilayah Maluku, Sigit menerima laporan adanya kendala soal distribusi dan tempat penyimpanan vaksin Covid-19. Sebab itu, Sigit akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

"Kalau demikian nanti kita infokan terkait dengan sistem penyimpanan dan distribusinya. Sehingga vaksinnya tetap baik. Saya kira progresnya mudah-mudahan berjalan baik. Dua minggu kedepan saya akan cek pencapaiannya seperti apa. Saya kira dengan semangat yang ada pencapaiannya bisa dilaksanakan," ujar Sigit.

Dalam kesempatan itu, Sigit menerima laporan bahwa seluruh Indonesia sudah tidak adalagi masyarakat yang tidak mau atau menolak untuk dilakukan vaksinasi Covid-19. 

Tak lupa, Sigit menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TNI-Polri, tenaga kesehatan, Pemda, Forkopimda, vaksinator, relawan dan unsur masyarakat lainnya yang terus berusaha melakukan akselerasi vaksinasi meskipun di hari libur seperti saat ini. 

Untuk diketahui, kegiatan vaksinasi serentak se-Indonesia ini juga menyalurkan paket sembako ke warga yang paling terdampak perekonomiannya akibat Pandemi Covid-19.(sumber: Humas polda Aceh)