Tim Kementerian Bappenas Tinjau Pembangunan Jalan ke Makam Cut Meutia

Tim Kementerian Bappenas dan Balai Pelaksana Jalan Nasional Banda Aceh Bersama Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Edi Anwar, saat meninjau  menuju jalan ke Makam Cut Meutia, Jum'at (29/1) Foto Dok: (mudawali)

LHOKSUKON  (DMI) -- Tim Kementerian Bappenas dan Balai Jalan Nasional turun bersama meninjau pembangunan jalan menuju lokasi makam Pahlawan Nasional Cut Meutia akan dikerjakan pada awal Februai 2021 ini. Dimulai dari jalan lintas Gampong Alue Rime, Kecamatan Pirak Timu hingga 4 kilometer.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Utara  Edi Anwar, minggu (31/1/2021) saat  ngopi bareng  D'royal coffee Lhokseumawe, ia menjelaskan, untuk pembangunan tahap awal ini sudah diplot anggaran Rp 19,8 miliar. Untuk jalan beraspal 1,2 kilometer dan sisanya pengerasan.

Sebagian besar anggaran juga akan digunakan untuk memotong bukit, pembangunan talud, gorong-gorong dan penimbunan. Sedangkan jarak menuju ke lokasi makam di kawasan pedalaman hutan Alue Kurieng mencapai 21 kilometer.

“Alhamdulillah, pengerjaan pembangunan jalan segera kita mulai pada bulan februari, tahap awal hanya empat kilometer, dimulai dari jalan terakhir aspal di Gampong Alue Rime, Kecamatan Pirak Timu,” ucap Edi Anwar.

Informasi yang diterima, proses tender proyek tersebut sudah dilakukan pada Februari 2020 di Banda Aceh dan dimenangkan oleh PT Irham Jaya. 

Beberapa hari lalu, Tim Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah meninjau kawasan jalan yang akan dibangun. Kunjungan itu juga bagian dari persiapan akan dimulai proyek ditahun ini.

Pembangunan jalan dimulai dari titik aspal terakhir di Gampong Alue Rime, tepat setelah jembatan Alue Rime di kawasan perkebunan sawit milik PT Perkebunan Nusantara 1 (PTPN 1).

Menurut Edi pihaknya telah mengusulkan anggaran ke pemerintah pusat sebanyak Rp 165 miliar. Besarnya anggaran yang diusul menimbang lokasi pembangunan harus melalui medan yang sulit, berbukit, curam, melintasi sungai dan lembah.

Ditahun 2018 lalu kembali diusulkan anggaran Rp 50 miliar, namun setelah direcofusing  oleh pemerintah pusat disetujui Rp 30 miliar bersumber dari APBN . Untuk tahap awal  ditahun ini diplot senilai Rp 19,8 miliar.

“Kedatangan tim  Bappenas  kemarin untuk melihat langsung akses kondisi  jalan menuju ke makam, sekaligus untuk perencanaan tambahan anggaran ditahun berikutnya. Sebab masih tersisa 17 kilometer yang membutuhkan biaya lebih besar lagi,” jelasnya.

Ia berharap di tahun berikutnya pemerintah pusat bisa mengalokasikan anggaran yang lebih besar lagi ditahun selanjutnya, karena selama ini masyarakat pedalaman sudah lama menunggu jalan layak melintasi ke lokasi pusara makam pahlawan Nasional kebanggaan masyarakat Aceh, Pungkasnya.(*)

Partai Golkar Aceh Gelar Bimtek Pengelolaan Sistem Informasi Data Base

LHOKSEUMAWE  (DMI) -- Partai Golkar Aceh gelar acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sistem Informasi Data Base di Aula Hotel Diana, Mon Geudong, Banda Sakti, Lhokseumawe. Kamis (28/01/2021) pukul 10.00 Wib.

Kegiatan Bimtek tersebut diikuti beberapa operator dan supervisor pengurus Partai Golkar Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Bireuen.

Acara itu, ikut di hadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Lhokseumawe Nila Rufaida. Ketua DPD II Partai Golkar Aceh Utara As’adi, Ketua DPD II Partai Golkar Bireuen Mukhlis, dan Tim DPD I Partai Golkar Aceh diwakili oleh Roy Vahlefi.

Dalam sambutannya Nila R mengatakan, kegiatan ini merupakan program unggulan yang digagas oleh Ketua DPD I Partai Golkar Aceh T. Muhammad Nurlif.

“Kita yakin, program ini sangat penting, dan akan di contoh seluruh DPD I se-Indonesia, dan ini merupakan produk dari Aceh,” kata Nila.

Nila menambahkan, melihat wajah peserta yang hadir hari ini mereka adalah generasi milenial paham ilmu teknologi informasi. “Saya yakin mereka akan cepat dan mudah menguasai ilmu yang akan diberikan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Roy Vahlefi menegaskan bahwa kehadiran kami disini tidak hanya sekedar melaksanakan proses Bimtek, ada sesuatu yang harus kita lakukan yaitu konsolidasi dengan DPD II Partai Golkar.

Roy menjelaskan, “ini program perdana dari Aceh, yang insyaallah akan dipresentasikan T. Muhammad Nurlif kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.”

Sambung Roy, setelah mengikuti Bimtek pengelolaan sistem informasi data dipastikan efektivitas, efesiensi, dari penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Kedepan agen-agen suara tidak akan berani mendatangi Golkar. (*)

Alif Carwash Doorsmeer Buka 24 Jam di Keude Aceh

LHOKSEUMAWE, DAILY MAIL INDONESIA. NET - Acara  peresmian pesijuk usaha Doorsmeer  Alif Carwash  oleh Tgk Hanafiah dilakukan pada hari, Senin, (25/01/ 2021) yang beralamat Jl Pase Keude Aceh depan Polsek Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Grand Opening Alif Carwash Dorsmeer yang dirintis di resmikan  (peusijuek) olehTgk Hanafiah, Pemilik Doorsmeer menjelaskan, Doorsmeer eksklusif ini memiliki luas Area  dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang diperlukan, letaknya yang strategis, menjadikan Doorsmeer ini tampil beda dan menarik, sebut mahdar.

"karena motto kami itu adalah cepat, bersih dan nyaman. Dikerjakan dalam waktu singkat, tapi hasilnya tetap kinclong, dan bersih", ucap dia.

Dikatakan Mahdar Doorsmeer Alif Carwash yang berada di jalan pase lhokseumawe Aceh selain memiliki peran khusus mencuci mobil juga berdekatan dengan menyediakan jasa angkutan PT. Bahtera, pencucian mobil di Buka 24 Jam setiap hari di lhokseumawe.

Grand Opening tersebut di hadiri oleh berbagai unsur mulai dari PNS, TNI Polri juga masyarakat tersebut terlihat mengucapkan selamat kepada  sang Direktur yang memimpin tempat usaha cucian mobil itu, terlihat ia juga tanpak gembira dan selalu tersenyum saat menyambut sejumlah tamu yang datang, sembari meminta agar berdoa supaya usaha yang di gelutinya sukses.

Tutur  Mahdar  lagi,  Doorsmeer kami memiliki Hedrolik ada 2 untuk mobil terbaik dan harga cuci per mobil Rp 50.000, plus service itu sudah wajar di lhokseumawe.[]

Bupati Tulang Bawang Lantik 53 Pejabat Eselon lll dan lV

Tulangbawang,-BIN.com Bupati kabupaten Tulang Bawang melantik 53 pejabat eselon lll dan lV lingkup Pemkab Tulang Bawang. Rabu (20/1/2021).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator dan pejabat pengawas dilingkup pemerintah kabupaten Tulangbawang oleh Bupati Tulangbawang sekaligus penanaman 106 pohon di BMW sport center kabupaten setempat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, forkopimda, tokoh adat , pejabat tinggi pratama dilingkup pemerintah kabupaten Tulangbawang, camat, dan para insan pers.

Bupati Tulangbawang, Winarti dalam arahannya, mengatakan,  memberikan seluas-luasnya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang muda tanpa meninggalkan yang tua atau senior dalam mengembangkan potensi atau inovasi untuk Berkarir.

Menurut Winarti, Birokrasi memang tidak perlu lemah tapi ada rasa kemanusiaan yang tetap diperhatikan.

" Saya memberikan kesempatan kepada semuanya tunjukkan bahwa saudara bekerja ada regulasi yang mengaturnya, loyalitas terhadap pimpinan itu jelas sesuai dengan regulasi," kata Winarti.

Masih Winarti, dia berharap, 25 program unggulan bergerak melayani warga yang pro rakyat semoga di inovasikan dengan baik untuk melayani masyarakat.

Usai melantik, kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan penanaman pohon yang berjumlah 106 bibit pohon. Bibit pohon tersebut terdiri dari bibit pohon nangka dan bibit pohon sukun.(Reky pratama)

PNL Tandatangani MoU Dengan Dinas Pendidikan Dan 80 SMK Di Tanah Rencong

LHOKSEUMAWE, DAILY MAIL INDONESIA. NET - Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL), Rizal Syahyadi menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Aceh dan 80 SMK Negeri dan Swasta yang berada di Tanah Rencong, Selasa (19/1/2021) di Aula Lantai III Gedung Utama PNL. Kepala Dinas Pendidikan Aceh diwakili Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Kabid SMK), Azizah.

Direktur PNL, Rizal Syahyadi mengatakan, bahwa di dalam pendidikan dosen dan guru bukan hanya sekedar pengajar tetapi harus bisa menjadi mentor dan fasilitator, coach, friends/parents serta brother and sister. 

Dosen dan guru harus mampu melihat passion, minat dan bakat siswa dan mahasiswa. “Lulusan vokasi bukan hanya sekedar mendapatkan ijazah dan transkrip, tetapi lulusan pendidikan vokasi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi dan English Proficiency, karena syarat kompeten, aku bisa perform dan aku mampu perform”, ungkap pria yang biasa disapa Didi.

Rizal Syahyadi menambahkan bahwa untuk tahun 2021 terdapat 11 program pengembangan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, di antaranya, fokus pada output dan outcomes, bukan hanya pada proses maupun administrasi, lulusan pendidikan vokasi harus dapat memuaskan DUDI, kompeten, unggul dan sesuai, serta menghasilkan produk nyata yang dilahirkan ke pasar/industry/ masyarakat, fokus kepada kebijakan utama, yaitu merdeka belajar, menjadi pembelajar pancasila dan kebijakan.

“Link and Super Match”, fokus pada program kerja utama, yaitu SMK Pusat Keunggulan, P3TV, PKK dan PKW, Training SDM Vokasi, SMK D2 Jalur Cepat dan Upgrading D3 menjadi Sarjana Terapan, pandemic Concern yang berdampak pada jenis kegiatan serta pola sasaran, salah satu cara yang dilakukan adalah mengurangi event luring, mix dengan daring meeting, melakukan kegiatan yang realistis di masa pandemic, serta terkait dengan kebekerjaan lulusan di masa pandemik, persiapan dan pelaksanaan kegiatan lebih awal. Penyediaan juknis/KAK kegiatan dirilis lebih awal dan komprehensif, serta meningkatkan kualitas sosialisasi persiapan kegiatan.

Sinergitas internal ditingkat lebih kuat dan mendalam antar Direktorat Teknis Diksi, serta peran strategis Direktorat Mitas DUDI diperkuat untuk mendukung program kerja ke seluruh Direktorat Teknis, termasuk peran penting Balai Besar agar disiapkan dengan baik.

Kolaborasi dengan stakeholder, yaitu meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder dan mitra, lintas Ditjen dan Lintas Kementerian, Pemda, serta IDUKA. Re-Branding yang kuat, cerdas dan impactfull. Setiap program kerja harus tersampaikan value dan message-nya dengan kreatif dan kekinian. Terukur dan akuntabel. Program dan kegiatan yang dilakukan selalu terukur dalam aspek kualitas capaian, aspek administrasi-akuntabilitas, serta concern pada data dan statistik.

Efektif dan efisien dalam aspek realisasi pembiayaan, sumber daya, manajemen dan aspek lainnya.dan memaksimalkan teknologi digital dan TIK untuk meningkatkan efektivitas proses dan kualitas layanan. Koordinator Humas dan Kerjasama PNL, Muhammad Hatta mengatakan, PNL sebagai Perguruan Tinggi Vokasi Negeri (PTVN) memiliki peran strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Disamping itu PNL dituntut untuk terus menjalin komunikasi, membangun jejaring, dan memperkuat kemitraan dan kerjasama dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA), stakeholders maupun dunia pendidikan dalam upaya memperkuat positioning PNL sebagai penghasil tenaga kerja terampil yang siap pakai.

Hatta menambahkan penandatangan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, kolaborasi dan partnership antara PNL dengan Dinas Pendidikan Aceh dan SMK dalam bidang Pengembangan Pendidikan Vokasi, Pengembangan SDM dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“Untuk tahap ini sebanyak 80 SMK ikut berpartisipasi dalam penandatangan MoU baik secara tatap muka maupun desk to desk yang tersebar di kabupaten/kota yang ada di Aceh,” ujar pria yang sering disapa Bung Hatta ini.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, yang diwakili oleh Kabid Pembinaan SMK Azizah menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Aceh terus melakukan berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan untuk mewujudkan visi Pemerintah Aceh yaitu Aceh Caroeng melalui program-program peningkatan mutu serta mewujudkan SMK yang bermutu, unggul, merata, terampil, berkarakter dan berdaya saing dalam kebekerjaan, diantaranya dengan menjalin kerjasama dengan PNL dan berbagai pihak.

“Kami mengharapkan, mari kita saling bersinergi dalam hal meningkatkan kompetensi SDM khusus di SMK melalui kerjasama dengan PNL dalam beberapa hal, diantaranya Penyelarasan Kurikulum, Magang Siswa dan Guru, Guru Tamu, keterserapan siswa/ kebekerjaan da Pengabdian Masyarakat melalui SMK Membangun Desa,” ungkap Azizah.

Pembangunan Puluhan Kios di Pasar Inpres Lhokseumawe Sarat KKN

LHOKSEUMAWE, Daily Mail Indonesia. Net - Pembangunan puluhan kios yang berlokasi di lahan eks pemadam kebakaran pasar Inpres Kota Lhokseumawe milik Perusahaan Daerah Bina Usaha, Aceh Utara terindikasi sarat KKK (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Pasalnya pembangunan kios tersebut tidak adanya proses lelang (tender), kemudian kios dibangun oleh perusahaan milik kepala Dinas Disperindagkop Lhokseumawe yaitu CV Mahoni Kuta Blang.

Dalam aturan, PNS yang terlibat proyek dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf i UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.

Kemudian, pembangunan kios tersebut menggunakan perusahaan CV, hal itu sangat bertentangan dengan undang-undang jasa pengadaan yang mengharuskan PT, kerena pembangunannya menghabiskan anggaran di atas satu milyar.

Perusahaan Daerah Bina Usaha, Aceh Utara, dinilai telah melakukan kolusi dengan melakukan kerja sama secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan para kelompok dalam mengembangkan usaha peningkatan PAD di lahan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Seharusnya PD Bina Usaha melakukan proses tender, tidak menujuk salah satu perusahaan pengembang atas dasar suka sama suka kerena itu merupakan lahan milik pemerintah.

Kalau proses tender itu dilakukan maka tidak terjadi Nepotisme yang mengutamakan kerabat atau keluarga di dasari rasa kesukaan yang dapat memperkaya kelompok.

Apabila pembangunan kios itu di tender pemerintah bisa mendapatkan bagunan murah dan berkualitas. Masyarakat para pedagang bisa mendapatkan sewa kios dengan harga murah.

Pembangunan kios tersebut seharusnya pemerintah daerah atau PD Bina Usaha mengundang dan mengikut sertakan beberapa pengusaha lokal yang punya modal besar sesuai kapasitasnya, karena di Lhokseumawe dan Aceh Utara banyak sekali pengusaha besar berkaliber nasional yang mampu membangun dan tidak melanggar Undang-undang dan rambu-rambu KEPRES pengadaan barang dan jasa.

Dengan adanya beberapa perusahaan yang ikut proses lelang pihak PD Bina Usaha dapat mengevalusi perusahaan yang masuk dan dapat menentukan perusahaan terbaik dari semua perusahaan yang diundang oleh panitia yang di bentuk oleh PD Bina Usaha. Dari hasil evaluasi tersebut akan ditentukan pemenangnya tanpa KKN.

Selanjutnya, pembangunan kios tersebut juga tidak memiliki izin IMB yang di keluarkan oleh dinas terkait.

Kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan mengusung para pelaku yang mencari keuntungan dengan mengangkangi aturan pemerintah.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop) Ramli saat dikonfirmasi via telepon tidak menjawab, kemudian di datangi kekantornya dan ditunggu berjam-jam tidak juga datang.

Sementara itu Mohammad Faisal Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga kerja mengatakan pembangunan kios yang berlokasi di lahan eks pemadam kebakaran pasar Inpres Lhokseumawe hingga saat ini belum mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

“Mereka pernah datang kemari cuma menayangkan pensyaratan pengurusan IMB, tetapi berkasnya hinga saat ini belum juga dimasukan. Kalau berbicara aturan, setiap yang ingin membangun bangunan harus lebih dahulu memiliki IMB baru bisa membangun,” ucapnya.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara T. Asmoni, SE membantah pihaknya melibatkan CV Mahoni Kuta Blang sebagai pengembang

“Kita tidak ada kerjasama dengan CV Mahoni Kuta Blang, cuma mereka pernah mengajukan permohonan kerja sama. Kemudian kita tidak melakukan proses lelang karena tidak menggunakan uang negara,” jelasnya

Asmoni menjelaskan, pembangunan kios tersebut dikerjakan oleh PD Bina Usaha langsung, tidak melibatkan pihak lain dengan menggunakan uang pinjaman pribadi seseorang dan pinjaman Bank.

“Dari Disperindagkop kita cuma minta pendampingan kadis untuk pendampingan karena itu berada di wilayah pemerintahan Kota Lhokseumawe,” jelasnya.

Selanjutnya Asmoni mengatakan, karena PD Bina Usaha tidak dianggarkan uang dari pemerintah Aceh Utara maka pihaknya meminjam uang pembangunan kios tersebut dari pihak yang punya uang dengan utang secara pribadi.

“Terkait izin masih dalam proses. Kita mempercepat pembangunan agar pedagang cepat menempati kios tersebut,” ucapnya.

Kemudian dirinya menyebutkan, kios tersebut akan di bagun sebanyak 60 unit, dilahan seluas 6 ribu meter. Apalagi ada kemampuan uang akan dibangun lebih banyak lagi. []

Ketua DPRK Lhokseumawe Ismail Manaf Turun Kelapangan Diduga Proyek Fiktif

Lhokseumawe, Daily Mail Indonesia. Net  – Tim DPRK turun kelapangan,Terkait Proyek Pengamanan Pantai Cunda – Meuraksa dari Tahun 2015-2020 yang masih menjadi polemik di tengah masyarakat karena diduga adanya proyek fiktif.

Menanggapi polemik tersebut, dari hasil pantauan Pimpinan DPRK Lhokseumawe dan Komisi C pada Senin, 18 Januari 2020 disebut informasinya berawal dari laporan masyarakat juga media massa.

Kemudian mengacu data yang didapatkannya bersama Pimpinan dan anggota Komisi C DPRK Lhokseumawe, juga data publik yang ditayangkan pada Web LPSE Kota Lhokseumawe.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRK Kota Lhokseumawe, Ismail A Manaf mengatakan kepada media pada Senin (18/1) seusai meninjau langsung ke lokasi pekerjaan yang di duga selama ini terjadinya proyek fiktif.

“Terkait adanya anggapan proyek fiktif, tadi juga kita sudah memastikan menurut penjelasan Kadis PUPR Lhokseumawe proyek tersebut mereka ada mengerjakan sesuai kontrak di web LPSE di tahun 2020,” kata Ismail.

Meskipun pantauan segenap DPRK Lhokseumawe di lapangan belum sampai ke titik lokasi proyek karena terhalang tidak adanya fasilitas armada laut.

“Tadi memang belum sempat kita melihat langsung di titik proyek karena tidak ada fasilitas armada laut, tetapi secara visual sudah terlihat jelas,” sambungnya.

Kendati demikian, Ismail juga mengatakan agar masyarakat bisa bersabar sejenak karena polemik ini masih dalam tahapan penyidikan oleh tim penyidik.

“Kita tunggu saja, dalam hal proyek ini memang masih menjadi polemik di tengah masyarakat, semua pihak juga sedang tahap bekerja, jadi kita tunggu saja dari tim penyidik yang sedang bekerja,” Pungkas Ismail Manaf.

Bagikan Masker, Kasat Lantas Lhokseumawe Sosialisasikan Prokes kepada Siswa SMPN 5

LHOKSEUMAWE, DAILY MAIL INDONESIA. NET - Sat Lantas Polres Lhokseumawe menggelar kegiatan sosialisasi protokol kesehatan di SMP Negeri 5 Banda Sakti, pembagian masker itu dilakukan di pintu masuk sekolah, Rabu (13/1/2021) sekira pukul 07.00 WIB pagi.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Eko Hartanto, SIK, MH melalui Kasat Lantas Polres Lhokseumawe, AKP Radhika Angga Rista, SIK menuturkan, selain sosialisasi prokes, personil juga memberikan penjelasan kepada siswa tentang tata tertib berlalu lintas.

“Pembagian masker kita lakukan pukul 07. 00 WIB di pintu gerbang SMPN 5, saat para siswa masuk kesekolah. Selain memberikan masker juga mensosialisasikan protokol kesehatan. Dimana, setiap siswa sebelum masuk kelas harus mencuci tangannnya terlebih dahulu,” tuturya.

Selain itu, Kasat juga melakukan pemeriksaan satu per satu suhu tubuh  sebelum memasuki lingkungan sekolah. “Siswa merupakan generasi penerus bangsa, mereka adalah aset tak ternilai. Oleh sebab itu, sudah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menjaga. Semoga dengan kegiatan ini, seluruh siswa SMP N 5 terhindar dari Covid-19,” harapnya.

Kasat Lantas Polres Lhokseuawe, AKP Radhika Angga Rista, SIK sedang melakukan pemeriksaan dan memakaikan masker kepada siswa/siswi SMP Negeri 5 Kota Lhokseumawe, Rabu (13/01)

Kepala SMPN 5 Sri Aryati sangat menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sat Lantas Polres Lhokseumawe. Sebab, telah memberi perhatian dalam hal upaya pencegahan Covid-19 kepada dunia pendidikan, khususnya terhadap siswa-siswi sekolah.

“SMP Negeri 5  sendiiri, selama proses belajar tatap muka diperbolehkan oleh gugus tugas Covid-19 mendepankan protokol kesehatan. Siswa-siswi dan guru kita wajibkan memakai masker, kemudian mencuci tangan dan di ruangan tetap duduk berjarak. Dengan adanya pembagian masker ini, sudah sangat membantu pihak sekolah,” pungkasnya.

Kantor Gubernur Roboh Akibat Gempa Tadi Subuh



Sulbar - Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) di Mamuju roboh akibat gempa yang terjadi Pukul 2.30 Wita.

Selain kantor gubernur, bangunan hotel dan rumah sakit juga dilaporkan rusak parah. Banyak warga yang memilih bertahan di luar rumah. Karena masih takut gempa susulan.

Enam orang juga dilaporkan tertimbun reruntuhan gedung Rumah Sakit Mitra Manakarra, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Korban yang dilaporkan terjebak adalah perawat, pasien, dan keluarga pasien.

Gempa kembali terjadi di Kabupaten Majene. Menyebabkan sejumlah rumah dan gedung mengalami kerusakan.

Gempa terjadi pukul 2.30 Wita. Kekuatannya dirasakan warga lebih besar dari gempa sebelumnya.

"Isi rumah kami berjatuhan dan porak-poranda. Doakan kami semoga tidak terjadi lagi yang lebih keras," kata Arifin, warga di Mamuju, Jumat 15 Januari 2021.

Info gempa BMKG menyebutkan kekuatan gempa magnitudo 6,2. Lokasi 2.98 LS dan 118.94 BT. 6 Km timur laut Majene, Sulawesi Barat. Dengan kedalaman 10 km.

Gempa sebelumnya, Kamis 14 Januari 2021 tercatat oleh BMKG berkekuatan 5,9. Diikuti 3 kali gempa susulan dengan magnitudo 4,9.

Gempa juga dirasakan warga di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa yang berjarak ratusan kilometer dari Majene.

Sejumlah warga sudah melaporkan kerusakan antara lain Gedung Kantor Gubernur Sulbar, Hotel Dmaleo Mamuju, dan Hotel Matos Mamuju.

Warga juga melaporkan gedung sarang burung walet ambruk. Menimpa penghuni yang ada di bawah gedung.

Masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Agar menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, atau pun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan.

"Sebelum anda kembali ke dalam rumah," kata Kepala Pusat Gempa bumi dan Tsunami BMKG Bambang Setiyo Prayitno.

Warga Mengungsi Sejak Kemarin

Akibat gempa bumi yang terjadi sehari sebelumnya, Kamis 14 Januari 2021, warga Desa Lombong, Kecamatan Malunda Kabupaten Malunda mengungsi ke kandang ayam.

Mereka tidur di kandang ayam karena masih trauma dengan gempa susulan pasca digoyang gempa yang berkekuatan 5,9 magnitudo pada Kamis sore ( 14/1 ) sekitar pukul 13.35 Wita.

Kepala Desa Lombong Amiruddin saat dihubungi pojokcelebes.com -- jaringan suara.com membenarkan pasca gempa warganya hampir 80 persen mengungsi. Karena takut dengan adanya gempa susulan.

Warga yang mengungsi kebanyakan bertahan di pinggiran irigasi. Dengan memasang tenda dan sebagian tinggal di kandang ayam yang baru saja dibuat pemiliknya.

“Sampai malam ini hujan dan gelap dengan penerangan seadanya, warga saya hampir 80 persen masih bertahan di pengungsian. 

Mereka pasang tenda – tenda di dekat irigasi dan di tempat di ketinggian. Dan malam ini ada yang menginap di kandang ayam. Mereka lakukan itu karena takut gempa susulan,“ sebut Amiruddin.(*)

Sumber : Suara.com

Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Bapak Bakhtiar, SH., MH. sebagai Wakil Ketua PN Lhokseumawe Kelas IB

LHOKSEUMAWE, DAILY MAIL INDONESIA. Net - Pada hari ini, Jum’at 08 Januari 2021 pukul 09.30 Wib, bertempat di ruang Sidang Garuda Pengadilan Negeri Lhokseumawe diadakan acara Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Bapak Bakhtiar, SH., MH. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB.

Saat Pelantikan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Bapak Teuku Syarafi, SH., MH.  dan dihadiri oleh para saksi, para muspida kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, para tamu undangan, dan semua hakim, pejabat struktural dan fungsional, para staf dan tenaga honorer pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.      

Pengambilan sumpah dan pelantikan Bapak Bakhtiar, SH., MH. sebagai Wakil Ketua PN Lhokseumawe berlangsung dengan lancar dan khidmat.

Acara diakhiri dengan makan siang bersama di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Lhokseumawe mengucapkan Selamat Datang kepada Bapak Bakhtiar, SH., MH. di Pegadilan Negeri Lhokseumawe dan semoga selalu sukses. 

Mengingat posisi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1B akhirnya terisi setelah hampir dua tahun kosong. Dimana Mahkamah Agung menetapkan Bakhtiar SH MH, untuk mengisi jabatan yang telah lama kosong tersebut.

Ketua PN Lhokseumawawe Klas I B, T Syarafi SH MH, awalnya menyebutkan, dia secara pribadi dan seluruh keluarga besar PN Lhokseumawe mengucapkan selamat datang kepada Bakhtiar.

"Dasarnya, saya sudah menjabat sebagai Ketua PN Lhokseumawe hampir dua tahun. Selama dua tahun tersebut jabatan Wakil Ketua kosong. Namun hari ini sudah kembali terisi," katanya.

Menurutnya, bukan hal yang mudah bagi Bakhtiar bisa menempati posisi Wakil Ketua di PN Klas I B. Karena tahapan panjang.

Diawali usulan T Syarafi ke Mahkamah Agung untuk dapat menetapkan seorang Wakil Ketua PN Lhokseumawe Klas I B yang sedang kosong. Sehingga dikumpulkan nama-nama yang memenuhi katagori untuk bisa menjadi Wakil Ketua di PN Klas I B.

Salah satu syarat adalah sosok yang pernah menduduki jabatan Ketua PN Klas II. Selanjutnya harus mengikuti uji kelayakan di Mahkamah Agung.

"Sehingga akhirnya Mahkamah Agung menetapkan Bakhtiar sebagai Wakil Ketua PN Lhokseumawe Klas I B," katanya.

Sehingga dia mengharapkan, Bakhtiar bisa segera beradaptasi di PN Lhokseumawe dengan rasa kekeluargaan dan dapat mengemban tugas sesuai tupoksinya secara maksimal. [Eri Iskandar]

PNA Usul Muharuddin Harun Dampingi Nova Iriansyah Sisa Masa Jabatan 2017-2022

Banda Aceh, DAILY MAIL INDONESIA. NET - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA) membenarkan terkait pengusulan nama H. Muharuddin Harun, S.Sos.I., MM Jabat sebagai Wakil Gubernur Aceh sisa masa jabatan 2017-2022.

Hal tersebut disampaikan Sekjen DPP PNA Miswar Fuady kepada  awak media ini pada Senin, kemarin, belum lama ini.

Miswar mengatakan, penetapan nama Muharuddin itu berdasarkan hasil diskusi di Majelis Tinggi PNA.

“Iya, SK tentang pengusulan Calon Wakil Gubernur Aceh sisa masa jabatan 2017-2022 dari PNA ini merupakan bahan diskusi di Majelis Tinggi Partai Nanggroe Aceh,” katanya.

Miswar menjelaskan, berdasarkan Pasal 16 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar PNA, bahwa Majelis Tinggi Partai Nanggroe Aceh memiliki kewenangan menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang diajukan oleh DPP PNA.

“Jika Majelis Tinggi PNA memutuskan nama calon yang lain, maka DPP PNA wajib menetapkan nama calon sesuai hasil permusyawaratan Majelis Tinggi PNA,” jelasnya.

Majelis Tinggi PNA ini sendiri, kata Miswar, berisikan 5 orang, yaitu Ketua Dewan Penasehat Pusat (Irwansyah), Ketua Komisi Pengawas Partai (Sunarko), Ketua Mahkamah Partai (Sayuti Abubakar), Ketua Umum DPP PNA (Irwandi Yusuf) dan Sekretaris Jenderal DPP PNA (Miswar Fuady).

“Ini sesuai SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor W1-675.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Nanggroe Aceh,” ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Muharuddin diusulkan mendampingi Nova Iriansyah berdasarkan surat DPP PNA Nomor 521/PNA/B/Kpts/KU-SJ/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.

Surat tersebut ditandatangani oleh Irwandi Yusuf selaku ketua DPP dan Sekjen DPP Miswar Fuady.

Muharuddin sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2009-2014.

Kemudian, pria kelahiran Matang Panyang, Aceh Utara 18 Juni 1978 ini juga tercatat sebagai Ketua DPRA pada periode 2014-2018, masyarakat di Aceh Sepakat beri dukungan dan serta layak untuk menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh, Pungkasnya. [Eri Iskandar]