25 DPR Aceh Masuk Daftar ODP Covid 19

Parlementaria

Daily Mail Indonesia.net. BANDA ACEH - Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), termasuk pimpinan masuk dalam daftar Orang Dalam Pemantauan (ODP) virus corona (Covid-19). Berdasarkan data yang diperoleh, semua anggota DPR Aceh yang masuk dalam daftar ODP Covid-19 itu memiliki riwayat perjalanan dinas ke luar kota atau daerah terjangkit yakni ke Jakarta.

Status ODP merupakan, seseorang yang baru mengunjungi atau memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit, atau tinggal di area transmisi lokal lainnya di Indonesia. Wakil Ketua DPR Aceh, Hendra Budian membenarkan data tersebut, tetapi dirinya juga merasa bingung kenapa dimasukkan dalam kategori status ODP. 

Padahal, kata dia, jika dilihat dari waktu yang tertulis dalam data tersebut, itu merupakan jadwal Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

 "Setahu saya itu jadwal SPPD anggota DPR Aceh. Kenapa ODP, itu kurang mengerti juga saya, apa karena baru pulang dari sana (Jakarta)," kata Hendra Budian saat dikonfirmasi wartawan Kamis (26/3). 

Hendra juga mengakui bahwa sesuai tanggal yang tertera dalam data tersebut, anggota DPR Aceh memang melakukan perjalanan atau kunjungan kerja ke Jakarta "Pada tanggal tersebut anggota DPRA yang bersangkutan, termasuk saya kan ada di Jakarta, termasuk pak ketua ada ke Jakarta dan ke Yogyakarta," tutur Hendra Budian.

"Tapi kalau saya kan besok itu berakhir masa karantinanya," sebut Hendra. Berdasarkan data tersebut, berikut nama-nama 25 anggota DPR Aceh yang berstatus ODP. 

1. Safaruddin, (Wakil Ketua III) kembali dari Jakarta 2. Hendra Budian (Wakil Ketua II), dari Jakarta 3. Khairil Syahrial, dari Jakarta 4. Zaenal Abidin, dari Jakarta 5. Hendri Yono, dari Jakarta 6. Khalili, dari Jakarta 7. Asrizal Asnawi, dari Jakarta 8. Wahyu Wahab Usman, dari Jakarta 9. Martini, dari Jakarta 10. Mukhtar Daud, dari Jakarta 11. Dahlan Jamaluddin (Ketua), dari Jakarta dan Yogyakarta.  12. Dalimi (Wakil Ketua I), dari Jakarta 13. T Ibrahim, dari Jakarta 14. Herman, dari Jakarta 15. Alaidin Abu Abbas, dari Jakarta 16. Tantawi, dari Jakarta 17. Muhammad Yunus, dari Jakarta 18. Nora Indah Nita, dari Jakarta 19. Nurdiansyah Alasta, dari Jakarta 20. Teuku Sama Indra, dari Jakarta 21. Edi Kamal, dari Jakarta 22. Ihsanuddin MZ, dari Jakarta 23. Attarmizi Hamid, dari Jakarta 24. Fakhrurrazi H Cut, dari Jakarta, dan 25. Tgk Syarifuddin, juga dari Jakarta (*)

DPRA "Hentikan Polemik Politik, Eksekutif dan Legislatif Mari Kita Fokus Tangani Wabah Covid-19

           Foto Azhar Abdurrahman

Parlementaria 

DailyMail Indonesia.net. Banda Aceh - Anggota DPR Aceh, Azhar Abdurrahman, meminta polemic politik dihentikan sementara di Aceh. Kemudian eksekutif dan legislative sama sama focus dalam penanganan wabah Corona agar tidak kuburan massal tambahan di Aceh.

Hal ini disampaikan Azhar Abdurrahman kepada wartawan, Rabu malam 25 Maret 2020.

“Konflik dan tsunami menciptakan banyak kuburan massal. Saat ini wabah Corona menjadi ancaman nyata di depan yang memerlukan perhatian semua. Maka permintaan saya, hentikan polemic politik sebelum ada kuburan massal tambahan di Aceh,” ujar politisi senior Partai Aceh ini.

Menurutnya, status bencana kemanusian secara nasional yaitu pandemi Virus Corona 2019 yang dimulai di Wuhan Cina telah menyebar ke 184 negara.

Penyebaran yang cukup masif ini merupakan test case Biologi War. Secara Umum di Indonesia terus mengalami meningkatnya jatuh korban.

“Bagi kita di Aceh, baru sebatas himbauan yang disampaikan Plt Gubernur dengan para Forkompimda, namun situasi ini tidak cukup. Karena fase ini semakin naik status nya, sehingga perlu penanganan yang serius.

Tapi di sisi lain, kita masih sibuk dengan situasi polemik politik baik di antara Kubu KAB dan KMP plus eksekutif,” ujar mantan bupati Aceh Jaya dua periode ini.

Kata Azhar, polemik ini sudah berjalan hampir sama usia Virus Corona di Wuhan di Cina sejak 2019. Sedangkan kondisi kemanusian di Aceh yang jumlah penduduk 5.5 juta jiwa, belum ada action jelas.

“Kita khawatir semakin lama polemik politik antar kubu eksekutif dan legislatif dan mengakibat jatuh korban jiwa manusia yang cukup banyak.”

Untuk menghadapi wabah Corona yang mematikan, harus ada keseriusan semua pihak dengan disertai beberapa tindakan.

Misal perlu tersedia peralatan, fasilitas penunjang bagi para medis yang merawat pasien korban Corvid 19, dan perlunya jaminan garansi bagi para medis jika terjadi Korban Jiwa atas mereka.

“Apakah pemerintah perlu menyediakan jaminan pendidikan dan kesejahteran bagi anak-anaknya , karena mereka sudah mempertaruhkan jiwa dalam ber kecamuk nya penyebaran virus tersebut.

Dan keterlibatan pihak aparat TNI dan polisi dalam penanganan status bencana nasional ini. Tentunya membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi penyedian anggaran untuk penanggulangan bencana kemanusian perlu dilakukan pergeseran APBA 2020 melalui usulan APBA Perubahan 2020, sesegera mungkin.”

“Kami dari 81 orang anggota DPRA pada prinsipnya setuju untuk kebutuhan penanganan Kemanusian ini. Karena ancaman pandemi Corvid 19 di Aceh akan memakan waktu yang lama, mungkin bisa melewati 6 bulan baru pulih.

Ancaman lain yang dikhawatirkan jika polemik politik ini ber kepanjangan tanpa solusi, maka Kuburan massal yang harus disiapkan.”

“Saran saya melalui kesempatan ini hentikan ego demi kemanusian, jika selesai penanganan Kemanusian mau lanjut lagi ber polemik, ya terserah.

Karena kita ketahui lembaga DPRA memiliki kewenangan pengawasan dengan persoalan-persoalan nya menjadi senjata, seperti Kasus Onkcologi, Kredit Bank Aceh, Multyear dan sejumlah perkara menjadi peluru yang sangat tajam. ya nanti kita pikirkan lagi.

Saran saya melalui kesempatan ini hentikan ber polemik , mari kita duduk di meja perundingan kembali antara ekskutif dan legislative. Jeda untuk kemanusian.

Forum ini dapat duduk bersama para Pimpinan Dewan, Plt Gubernur. Kodam IM. Kapolda Aceh. Kajati, KaBinda dan PYM Wali Nanggror Aceh. Demi kemaslahatan Rakyat Aceh.

Perlu segera di bahas. Sebagaimana besok Paripurna DPRA dengan sejumlah Agenda maka dapat diganti Rapat Paripurna Para Forum Pimpinan Aceh,” kata Azhar secara arif dan bijaksana.

Ketua DPR Aceh "Minta Tes Kesehatan Sopir Dan Penumpang Bus di Perbatasan Aceh"

              Foto Konferensi Pers Di Media Center DPRA Banda Aceh

PARLEMENTARIA

Daily Mail indonesia. net. BANDA ACEH - Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin S.IP menilai perlu adanya pemeriksaan kesehatan para sopir dan penumpang bus di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Menurutnya hal itu perlu dilakukan untuk menganti spasi masuknya virus corona ke aceh selain bandara dan pelabuhan.

Hal itu di ungkapkannya dalam konferensi Pers terkait anti spasi virus corona bersama wartawan di media center DPRA Banda aceh Kamis (19/03/2020).

Dahlan menjelaskan, sebelum mengadakan konferensi pers ini, pihaknya terlebih dahulu, sudah melakukan kunker (kunjungan kerja) ke RSUDZA, dan beberapa tempat lainnya, termasuk ke Bulog Aceh, untuk melihat stok pangan, terutama beras.

Kondisi  yang dimiliki RSUDZA untuk penanganan pasien suspect Covid-19, kata ketua DPRA, karena memang itu yang baru dipersiapkan, sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Direktur RSUDZA, Dr dr Azharuddin SpOT K-Spine FICS melaporkan kepada DPRA, persiapan pelayanan pasien supsect Covid-19, terus akan dioptimalkan, sesuai dengan perkembangan kasusnya di lapangan.

Bahkan persiapan kamar yang akan dilakukan, lebih dari yang ada saat ini hanya ada 6 ruang, katanya.

Dalam konfrensi pers tersebut, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin menyarankan, penanganan pencegahan kasus Covid-19, hendaknya jangan hanya difokuskan kepada pengobatannya.

Tapi harus lebih dimaksimalkan lagi penyuluhan pencegahannya kepada masyarakat.

Pemeriksaan scan suhu tubuh manusia, katanya, jangan hanya dilakukan di pelabuhan dan bandara, tapi di daerah perbatasan dan terminal bus juga harus dilakukan.

Karena di sana terdapat jumlah penumpang yang banyak dari berbagai jurusan.

Pemerintah Aceh, kata Dahlan, perlu membuat posko kesehatan pencegahan virus corona di semua daerah perbatasannya.

Setiap bus penumpang, mobil barang dan mobil pribadi, yang melintas di daerah perbatasan, mereka diminta turun dan diperiksa suhu tubuhnya satu persatu.

Maksudnya, jangan hanya berpikir memeriksa suhu badan penumpang pesawat udara dan kapal laut.

Tapi penumpang antar provinsi dan daerah, perlu juga diperiksa, untuk mencegah masuknya virus corona ke Aceh.

Semua kabupaten/kota membuat Tim Satgas Penanganan dan pencegahan masuknya virus corona di Aceh.

"RSUD di Kabupaten/Kota, harus menyiapkan ruang isolasi bagi pasien suspect virus corona, sebelum dirujuk ke RSUDZA untuk penanganan lanjutannya," kata Ketua DPRA

DPRA, Pilkada Aceh Akan Dilaksanakan Pada Tahun 2022?

               Pertemuan KIP Aceh dengan DPRK, DPRA membahas Pilkada 2020

Parlementaria

Daily Mail Indonesia.net. BANDA ACEH - Pilkada Aceh dilaksanakan tahun 2022 hampir mendapat kata sepakat. Pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan siap. “Kita siap kapanpun (Pilkada) dilaksanakan,” kata komisioner KIP Aceh Ahmad Rizal dalam pertemuan dengan DPR Aceh Senin (16/03/2020).

Bahkan Akbar menyebut KIP Aceh kini tengah menyusun anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daeah (Pilkada) tahun 2022. Sementara komisioner KIP lain, Munawarsyah memastikan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 dibolehkan oleh Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA)

UUPA Halalkan Pilkada Aceh Tahun 2022 UUPA katanya telah memuat kepastian bahwa Pilkada di Aceh dilaksanakan dalam periode lima tahun sekali. “Jadi, tidak ada konflik regulasi antara UUPA dengan aturan lain dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2022,” ungkapnya.

Kesiapan KIP melaksanakan Pilkada 2022 disambut baik oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin. Dahlan mengatakan, dalam waktu dekat DPRA akan melakukan rapat kerja membahas pelaksanaan Pilkda Aceh tahun 2020 dengan pihak eksekutif.

Ia juga mengemukakan, meski pemerintah pusat telah mengagendakan Pilkada serentak pada tahun 2024, namun Mendagri mengatakan “Untuk Aceh akan dibicarakan khusus,” katanya.

DPRD Kampar Gelar Rapat Paripurna Memperingati Hari Jadi Pemkab Kampae Ke-70

Kampar -Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kampar yang ke-70, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Kampar, Kamis (6/2/2020) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal ST, didampingi Wakil Ketua Tony Hidayat, Repol SAg dan H Fahmil SE.

Turut hadir pada rapat paripurna ini gubernur Riau yang diwakili Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid. Tampak juga Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto dan mantan Gubernur Riau dan mantan Bupati Kampar H Saleh Djasit.

Termasuk juga mantan Bupati Kampar H Burhanuddin Husin, mantan Pj Bupati Kampar H Syawir Hamid, mantan Wakil Bupati HM Zakir anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat, anggota DPRD Riau Hj Eva Yuliana, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar H Yusri dan anggota DPRD Kabupaten Kampar.

Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah juga hadir. Bahkan Sekda Bengkalis Bustami HY juga datang, tokoh agama, Ketua Lembaga Adat Kampar (LAK) Sartunis, tokoh masyarakat, pimpinan perusahaan daerah dan swasta serta undangan lainnya.

Rapat paripurna diawali pembukaan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar M Faisal. Lantunan ayat suci Al Quran, pembacaan do’a, pembacaan sejarah Kabupaten Kampar oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kampar Ramlah dan penyampaian pidato oleh Bupati Kampar serta Gubernur Riau. Dan dari tokoh masyarakat Kampar disampaikan Prof H Yusri Munaf.

Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dalam sambutannya mengatakan, Pemkab Kampar sedang dan akan menjalankan enam misi pembangunan. Enam misi ini dibidang Pendidikan sumber daya manusia, pertanian, infrastruktur, perizinan yang teratur, meningkatkan pariwisata dan memperkuat citra Kampar sebagai Negeri Serambi Mekkah.

Gubernur Riau yang diwakili oleh Sekda Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid dalam amanatnya menyampaikan tahniah ulang tahun Kabupaten Kampar ke-70. Ia berharap diusia yang ke-70 Kampar lebih maju.

Selain itu Pemprov Riau berharap Kampar bisa mengolah destinasi wisata yang Islami dan menciptakan pusat pengajian yang lebih baik.

Foto Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Masa Periode 2017 - 2022