DPRA Kunjungi RSUD Zainal Abidin Banda Aceh,,Terkait Virus Korona

Foto Komisi V DPR Aceh Saat Melakukan Kunjungan Ke RSUD Zainal Abidin Banda Aceh

Parlementaria

Daily Mail Indonesia.net. BANDA ACEH - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membidangi kesehatan dan kesejahteraan, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA), Selasa 28 Januari 2020.

Dalam Sidak tersebut, tim rombongan komisi V DPRA dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, M Rizal Falevi Kirani langsung mengecek kesiagaan dan antisipasi pihak manajemen RSUDZA, bagaimana cara menghadapi dan menanggulangi virus corona bila sewaktu-waktu ada suspek atau pasien yang terindikasi terkena wabah corona, karena virus tersebut kini sedang hot dan ditakuti oleh masyarakat dunia. Virus mematikan ini penyebaran berasal dari negara Tiongkok/Cina.

Sidak Komisi V DPRA ke RSUDZA “berplat merah” itu, turut serta dihadiri Iskandar Usman Al-Farlaky, Tarmizi, Muslim Syamsuddin, Asib Amin Sofyan Puteh, dr Purnama Setia Budi, dan juga Salihin.

Kedatangan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, disambut langsung Direktur RSUDZA, Dr dr Azharuddin SpOT-(K) Spine FICS dan sejumlah pejabat manajemen rumah sakit, milik Pemerintah Aceh di ruang komite medik.

Pada kesempatan pertemuan itu, dr Azharuddin besama staf, mempresentasikan sejumlah persiapan pihak manajemen rumah sakit dalam menanggulangi wabah tersebut, salah satunya termasuk jalur penanganan suspek corona virus dan cara penanganannya.

Selanjutnya, anggota Komisi V juga meninjau langsung ruangan yang telah dipersiapkan rumah sakit untuk menangani pasien virus corona yang bertempat di rumah sakit lama RSUDZA.

Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Falevi Kirani, kepada media mengatakan, pihaknya mengapresiasi pihak manajemen dan Direktur RSUDZA yang responsif siap siaga dalam yang telah menyiapkan ruangan unit khusus untuk menanggulangi bila sewaktu-waktu ada warga Aceh yang terindikasi terjangkit virus mematikan tersebut.

“Kami lihat apa yang telah dilakukan oleh teman-teman di RSUDZA ini, tentu sudah sangat bagus. Akan tetapi, tadi sudah kita dengar secara bersama apa yang disampaikan pihak manajemen rumah sakit terkait masih ada permasalahan peralatan penunjang yang belum lengkap dan memadai,” kata politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA).

Oleh sebab itu, pihaknya mendesak Pemerintah Aceh supaya bisa lebih serius lagi dalam menghadapi kasus virus yang membahayakan tersebut, meski saat ini belum ada suspek (pasien terindikasi) terwabah virus corona.

“Terkait dengan alat-alat penunjang kesehatan yang masih kurang, sesegera mungkin dilakukan pengadaan dalam perencanaan pembangunan di sektor kesehatan. Kami minta perencanaan usulan dari Pemerintah Aceh ini harus konprehensif,” pinta Falevi.

Selain itu, dirinya juga mengingatkan, bahwa wabah virus mematikan itu merupakan sebuah bencana kemanusiaan yang perlu penanganan dan penanggulangan secara khusus dan serius dari para ahlinya, karena menurutnya, sangat penyebaran virus ini sangat cepat meski asal muasal virus itu bukan dari lingkungan kita tapi dari negara lain, namun kita perlu antisipasi sedini mungkin atas potensi gejala virus yang sangat berdampak sangat luar biasa ini,” ungkap Ketua Komisi V DPRA ini.

Jangan hanya isidentil, “Bek sampe watee troh kapai, baroe siboek pula lada”. Tentu Ini menjadi momentum dan pengalaman kita secara bersama, bahwa wabah virus corona ini bisa mematikan.

“Jadi kita harus waspada setiap saat dan mengambil ikhtibar diri dengan harus ada suatu perencanaan yang terukur dan terencana semaksimal mungkin dalam mendeteksi atas penanggulangan sebaik,” tutup mantan aktivis Aceh sambil mengingatkan.

Camat Blang Mangat Lantik Lima Keuchik Gampong

Lhokseumawe, Daily Mail Indonesia.net  - Camat blang mangat  melantik lima Keuchik (Kepala Desa) terpilih Periode 2020-2026 dalam wilayah Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Selasa (07/1/2020) pukul 11.00 Wib siang.

Pelantikan dilaksanakan di Aula Kantor Camat Blang Mangat, kelima Keuchik terpilih yaitu; 1) Saiful Amri, Keuchik Gampong Seuneubok, 2) Saifuddin M.Yunus, Keuchik Gampong Jambo Mesjid, 3) Anwar M, Keuchik Gampong Keude Punteuet, 4) Muhammad Nasir, Keuchik Gampong Blang Teue, dan 5) Khairil Anwar, Geuchik Gampong Jambo Timu.

Prosesi Pelantikan Keuchik ikut dihadiri oleh Bapak Suaidi Yahya Walikota Lhokseumawe, serta Bapak Danramil, Kapolsek, dan KUA kecamatan Blang Mangat.

Saifuddin Yunus salah satu perwakilan dari kelima Keuchik terpilih, dalam sambutannya menyampaikan “terimakasih atas amanah yang diberikan masyarakat kepada kami, semoga amanah ini dapat kami junjung dengan baik.”

Sambungnya “Kami menyadari masi banyak PR besar yang harus kami selesaikan, yaitu masalah pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan kesehatan. Namun diantara keempat masalah itu masyarakat kami menitik beratkan kepada masalah Ekonomi, sehingga solusi untuk masalah itu adalah dengan memajukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). 

Maka kami berharap kepada Camat Blang Mangat dan Walikota Lhokseumawe untuk dapat terus membantu dan mendampingi karya-karya kami agar bisa menyelesaikan masalah Ekonomi.”

Suaidi Yahya, dalam kata sambutannya menyampaikan “Bapak Keuchik baru yang terpilih, jabatan anda adalah amanah dari rakyat. Dalam menjalankan amanah ini bertanggungjawablah kepada rakyat mu sendiri, yang paling besar tanggung jawab kepada Allah SWT.”ucapnya.

Tim Intel Investigasi LKPK Temukan Pembangunan Rumah Duafa Bermasalah

Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Provinsi Aceh menemukan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa terhadap pembangunan rumah dhuafa di Gampong Meunasah Jhok Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara.

DAILY MAIL INDONESIA. NET, Aceh Utara - Tim Intel dan Investigai L-KPK memantau langsung ke lokasi yang berada di dusun Alue Trieng dan dusun Alue Glumpang menemukan pembangunan rumah dhuafa yang menggunakan Anggaran Dana Desa Tahun 2017 bermasalah.

Proyek pembangunan rumah dhuafa ditemukan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan (RAP), hal ini karena di dalam besi balok hanya menggunakan 3 batang besi.

Sofyan Sari selaku Satgas Intel L-KPK kepada media mengatakan “kami menemukan proyek pembangunan rumah dhuafa yang tidak sesuai dengan RAP, ini terjadi di dua dusun yaitu dusun Alue Trieng dan dusun Alue Glumpang.”

“Dari hasil penyelidikan kami menemukan besi balok di dalam tiang rumah diisi 3 batang besi, yang seharusnya diisi 4 batang besi. Selanjutnya hasil temuan ini sudah kami laporkan kepada Penyidik Polres Aceh Utara untuk segera ditindak lanjuti.” Sambungnya.

Selama ini LKPK terus memantau dan mengawasi kasus korupsi, Sofyan sari mengingatkan “Kami berharap kedepannya tidak ada lagi proyek pembangunan desa yang bermasalah khususnya yang menggunakan Anggaran Dana Desa, karena kami tidak akan segan-segan untuk melaporkan tindak penyalahgunaan yang merugikan uang negara.”

Muhammad salah satu Tokoh Adat Aceh Utara mengatakan “Kami sangat mengapresiasi kinerja LKPK Provinsi Aceh terutama dalam kasus korupsi, selama ini LKPK berperan aktif dan mampu bergerak cepat dalam mengawasi dan mengatasi korupsi di Aceh”. (*)

Wakil Ketua DPRA Hendra Budian Dukung Wacana Pembelian Pesawat N219.

Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian 

Parlementaria

Daily Mail Indonesia.net. BANDA ACEH – Wacana Pemerintah Aceh membeli empat unit pesawat produksi terbaru PT Dirgantara Indonesia yaitu N219 yang sempat heboh di media sosial mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian.

Hendra kepada media Kamis (02/01/2020) menyampaikan bahwa wacana pembelian empat pesawat yang rencananya dibeli pada tahun 2021 dan 2020 masih sebatas MoU sehingga harus disikapi dengan jernih.

“Sebagai orang yang berasal dari daerah, saya melihat rencana ini dalam presfektif yang positif,” kata pria asal Bener Meriah ini.

Menurutnya, Aceh memang butuh mengakses masyarakat yang berada di daerah yang jauh dari ibu kota provinsi. 

“Bayangkan saja kalau mau ke Simeulue, Kutacane (Aceh Tenggara), dan Gayo Lues, masak kita harus lewat Medan (Bandara Kualanamu)?,” lanjut politikus Partai Golkar ini.

Karena itu, dia menilai wacana itu sangat bermanfaat dalam mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.Sebaiknya agenda itu perlu mendapat dukungan semua pihak.

“Tapi kami DPRA secara institusi tentu akan membahas ini dengan serius bersama pihak eksekutif,” pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Aceh akan membeli empat pesawat terbaru produksi PT Dirgantara Indonesia (DI), yakni N219.

Penandatanganan perjanjian kerja sama pengadaan pesawat tersebut dilakukan oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan Direktur Utama PT DI, Elfien Goentoro, di Gedung Pusat Manajemen PT DI, Bandung, Senin (9/12/2019). 

Selain pengadaan pesawat, dalam naskah kerja sama itu juga disepakati tentang kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan pengoperasian angkutan udara di Aceh.

Rencananya, pengadaan pesawat akan dimulai pada tahun 2021 dan 2022. Sedangkan studi kelayakan operasional dan pengembangan SDM akan dilakukan pada 2020.

Satu unit harga pesawat ditaksir mencapai Rp 84 miliar. Jika dikali empat unit, menghabiskan anggaran Rp 336 miliar APBA.

Plt Gubernur Aceh mengatakan, pengadaan pesawat tersebut dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah.(*)

Malaysia Targetkan 30 Juta Wisatawan Mancanegara

Daily Mail Indonesia, Banda Aceh - Aceh dan Malaysia siap untuk saling berkolaborasi dalam mempromosikan objek-objek wisata Aceh dan Malaysia. Pembahasan terkait memajukan objek wisata tersebut menargetkan jumlah wisatawan yang lebih ramai untuk dikunjungi dari tahun-tahun sebelumnya.

Pertemuaan tersebut diatur oleh Bapak Hishamuddin Mustafa, Konsul Pelancongan Malaysia yang meneruskan kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dan sejumlah agen travel di Aceh di antaranya, Ashkabila Tour & Travel, Akmal Tour & Travel, Global Wisata Travel Aceh, Travel Nanggroe, dan Musafir Tour & Travel.

Ada pun pertemuaan itu digelar di Ulhee Kareng Coffee, Peunayong, Banda Aceh, Minggu (29/12/2019) malam telah mendapatkan dukungan penuh dari mitra agensi pelancongan dan juga rakan media di Aceh.

Bapak Hishamuddin Mustafa, Konsul Pelancongan Malaysia mengatakan, pembahasan tersebut akan disambut baik oleh Tourism Malaysia dan Aceh.

"Malaysia akan menyambut baik setiap kehadiran pelancong asing yang ditargetkan sebanyak 30 juta pada tahun 2020 dengan pendapatan sebanyak 100 Milyar Riggit Malaysia," target Bapak Hishamuddin.

Konsulat Pelancongan Malaysia tersebut mengucapkan terima kasih kepada  Kadis Pariwisata dan kebudayaan Aceh  dan rekan-rekan media yang hadir dalam pertemuan yang serba ringkas ini.

"Semoga hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia terkait promosi wisata halal ini terus digalakkan dan sukses untuk tahun 2020. Saya targetkan pengunjung dan wisatawan dari Indonesia sebanyak 4 juta orang secara keseluruhan," harapnya optimis.

Editor: Riri Isthafa Najmi FAMe

DPRA: Minta PT Bank Aceh Syariah Loyal Dan Utamakan Usaha Produktif

                                             HT.Ibrahim ST

Parlementaria

Daily Mail Indonesia.Net. Banda Aceh - Anggota DPRA HT Ibrahim ST meminta PT Bank Aceh Syariah supaya menunjukkan sikap loyal terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh selaku pemegang saham mayoritas Bank Aceh Syariah.

Sikap loyal tersebur bisa ditunjukkan dengan melaksanakan perintah untuk memperbarui teknologi yang digunakan sehingga Bank Aceh tersebut bisa bersaing dengan bank lain terutama dengan bank konvensional.

"Coba kita lihat pak Gubernur sudah berkali - kali mengingatkan manajemen agar IT-nya di perbaiki, tapi tak dilakukan. Kenapa manajemen tidak memperbanyak diklat dan workshop IT, sehingga penguasaan teknologi bisa terus ditingkatkan," kata T Ibarahim kepada acehimage.com, Kamis (2/1/2020).

Padahal kata Ibrahim, dengan pembaruan IT tersebut bank milik pemerintah daerah ini sudah bisa tampil sejajar dengan bank lainnya.

"Saya harap apa yang menjadi harapan Pak Gubernur harus dilakukan secepatnya. Manajemen kok semacam tak bergeming tidak terhadap permintaan gubernur yang juga harapan rakyat Aceh," katanya.

Kader Partai Demokrat ini juga mengatakan dengan berubah operasional dari status bank konvensional ke Syariah seharusnya layanan yang diterima masyarakat dan produktivitas bank bisa ikut meningkat.

Begitu juga soal Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Aceh Syariah kata T.Ibrahim juga sudah merminta pihak Bank Aceh Syariah supaya meningkatkan penyaluran pembiayaan (kredit) di sektor produktif sepertinya juga tidak diindahkan.

"Coba sekarang kita tanya, berapa persen kredit yang diplot atau disediakan untuk sektor UMKM dan sektor produktif, lalu berapa persen yang tersalurkan dari total pembiayaan tersebut untuk untuk tahun ini," tanya Ibrahim.

Semestinya kepercayaan kepada manajemen yang relatif muda harus menjadi motivasi untuk bekerja kreatif dan lebih giat.

Seperti kata Plt Gubernur, ujar Ibrahim, "Kita harus sadar Bank Aceh Syariah adalah agent of development yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Aceh. Dan Rakyat Aceh menaruh harapan besar di lembaga keuangan ini,” kata Ibrahim mengutip penegasan Nova Iriansyah.

Oleh karena itu, DPR Aceh, meski sepakat dengan prinsip kehati-hatian bank Aceh atau prudencial banking, tetapi kami berharap pengelolaan Bank Aceh Syariah harus menjadi sebagai bank pendorong pertumbuhan ekonomi Aceh, terus berusaha meningkatkan pembiayaan atau penyaluran kredit ke sektor usaha produktif.

Oleh karena itu, kinerja kepatuhan dan kinerja IT Bank Aceh Syariah ditingkatkan dan dioptimalkan agar proses pelaksanaan strategi bisnis berjalan dengan baik.

Selain itu, sikap loyal terhadap gubernur selaku pemegang saham pengendali patut loyal atas harapan agar porsi penyaluran kredit hendaknya dimaksimalkan untuk sektor produktif, bukan konsumtif dengan andalan PNS.

"Kalau Bank Aceh Syariah belum memiliki atau terbatas sumber daya manusia (SDM) marketing kredit sektor produktif, rekrut segera rekrut tenaga marketing kredit profesional di bidang tersebut," tegas Ibrahim.

DPR Aceh Minta Pemkab Aceh Barat Buat Zonasi Keselamatan di Obyek Wisata

Parlementaria

                                             Anggota DPRA H Herman, SE

MEULABOH - Kejadian meninggalnya salah satu warga Gampong Peunaga Cut Ujong Kecamatan Mereubo Kabupaten Aceh Barat Dede Khairuddin (35) di objek wisata Krueng Sakuy Sungai Mas mendapat perhatian serius dari Anggota DPR Aceh H Herman, SE dari fraksi Demokrat. 

Herman, mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat atau Dinas terkait untuk membuat zonasi pada tiap-tiap objek wisata alam. Terkait Jembatan Tua, Pemkab Aceh Selatan Minta Bantuan Kementerian PUPR "Kami mengharapkan pemerintah setempat untuk membuat zona keselamatan," ucap Herman kepada media melalui rilisnya, Minggu malam (01/1/2020)

Herman menambahkan bahwa zonasi keselamatan sangat diperlukan oleh wisatawan, ketika pengunjung mengunjungi salah satu objek wisata dan bisa memilih kawasan mana yang boleh dan kawasan mana yang dilarang.

 "Zonasi ini sangat penting, apalagi para wisatawan kita ada yang dari luar daerah". Pungkasnya Herman juga menjelaskan, sistem zonasi nanti bisa diterapkan dengan melibatkan Dinas terkait atau melalui Lembaga untuk mengukur kedalaman Air dan tingkat kelayakan untuk dinikmati oleh masyarakat.

Kemudian

H. Herman SE Gelar Reses II Di Rumah Pribadi

Dalam reses masa persidangan ke II, Anggota DPRA H. Herman SE mengadakan pertemuan dengan konstituen di kediamannya Kelurahan Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat.

Dihadapan warga Herman menjelaskan bahwa APBA tahun 2020 itu diajukan oleh anggota dewan sebelum. Saat ia dan kawan-kawannya dilantik, APBA itu telah disahkan.

"Jadi, anggaran APBA tahun 2020 itu dirancang oleh DPRA sebelumnya, kami hanya menjalankan dan mengawasi penggunaan saja," ujarnya. Kata Herman, ia akan memperjuangkan aspirasi bagi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 10 pada tahun 2021, karena saat dewan periode 2019-2024 dilantik, APBA sudah disahkan. Acara pertemuan anggota DPRA itu dilaksanakan pada malam hari usai shalat Isya. Warga yang hadir rata-rata adalah jamaah shalat Isya Masjid Kelurahan Kuta Padang disekitar kediaman Herman.

Disisi Lain 

Anggota DPRA H. Ali Basrah Turun ke Agara, anggota DPRA gelar pertemuan dengan warga di Agara. Dalam reses masa sidang ke II, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR-A) Dapil 8 H. Ali Basrah S.Pd MM menggelar pertemuan dengan warga di Aceh Tenggara,

Ia turun ke Dapil-nya untuk bertemu konstituen guna menjaring aspirasi secara langsung dari warga yang kemudian akan disalur kepada pemerintah dan diperjuangkan melalui parlemen.

“Reses merupakan kewajiban bagi anggota dewan setiap tiga bulan sekali. Tujuanya untuk bertemu konsituen guna menjaring aspirasi masyarakat kemudian akan direalisasikan pada waktu berikutnya,” kata Ali Basrah dihapan warga Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Agara. Insha Allah janji Ali Basrah,

semua usulan masyarakat akan ditampung lalu kemudian kita teruskan kepada pimpinan dewan. “Mudah-mudahan bisa terakomodir semuanya,” ujarnya dihadapan ratusan orang masyarakat dari berbagai lapisan

DPRA Tanda Tangani Memorandum Penyelamatan Kawasan Poteu Jeumaloy

Parlementaria

 

Anggota DPRA Berfoto Bersama Ketua Darud Donya Cut Putri

Banda Aceh (ACEHPOST.ID) - Demi Menyelamatkan Marwah Cucu Rasulullah SAW, DPRA Kompak Tandatangani Memorandum Penyelamatan Kawasan Poteu Jeumaloy.

DPR Aceh mengadakan pertemuan dengan Ketua DARUD DONYA, Cut Putri, hari selasa (01/1/2020).

Dalam kesempatan itu para anggota DPRA menyampaikan dukungan penuh terhadap perjuangan rakyat dan bangsa Aceh untuk menyelamatkan Taman Poteu Jeumaloy yang kini hampir musnah. DPRA pun ikut menandatangani memorandum menyelamatkan kawasan Taman Poteu Jeumaloy.

Menurut H. Ihsanuddin MZ, S.E, M.M, Ketua Fraksi Partai PPP, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Setiap bangsa besar di dunia hari ini adalah bangsa yang menjaga sejarahnya. Apalagi kawasan Poteu Jeumaloy adalah milik seorang Sultan Aceh yang sangat alim yaitu ulama juga Habib cucu Rasulullah SAW. Di Aceh makam prajurit Belanda saja dijaga dengan baik kenapa pula makam Sultan Aceh cucu Rasulullah SAW malah dihilangkan. Hal yang sangat memprihatinkan di negeri syariah ini.

Adapun anggota DPRA yang menandatangani Memorandum diantaranya adalah: 

1. H. Dalimi (Demokrat) 

2. H.T. Ibrahim (Demokrat) 

3. Tgk Ridwan S.Pd.i.M.M (PDA)

 4. H. Azhar M.J Roment (PDA) 

5. dr. Purnama Setia Budi, SpOG (PKS) 

6. Zaenal Abidin (PKS) 

7. Irawan Abdullah (PKS) 

8. H. Ihsanuddin MZ, S.E, M.M (PPP) 

9. Muhammad Rizky (Golkar) 

10. H. Herman, SE (Demokrat)

Memorandum ditujukan untuk PYM Wali Nanggroe Aceh, Gubernur Aceh, Pimpinan DPR Aceh, Walikota Banda Aceh, Pimpinan DPRK Banda Aceh, Tim Ahli Cagar Budaya(TACB) Kota Banda Aceh dan Balai Pestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh.

Memorandum berisi 4 (empat) point yaitu meminta pihak-pihak yang berkompeten untuk:

1. Membersihkan dan menertibkan akses jalan menuju cagar budaya Makam Sultan Jamalul Alam Badrul Munir yang sekarang dipakai sebagai tempat berjualan Bakso.

2. Membebaskan kawasan cagar budaya Makam Sultan Jamalul Alam Badrul Munir Jamalullail dari bangunan-bangunan, dan mengembalikan kawasan situs cagar budaya tersebut seperti semula.

3. Memugar dan memulihkan kawasan cagar budaya Makam Sultan Jamalul Alam Badrul Munir sehingga kembali menjadi Taman Poteu Jeumaloy, sebagaimana aslinya di manuskrip.

4. Mengusulkan agar nama jalan utama di kawasan cagar budaya tersebut, menjadi nama : Jalan Sultan Jamalul Alam Badrul Munir.

Ketua DARUD DONYA, Cut Putri menyatakan salut dan bangga serta mengapresiasi sikap DPRA yang mendukung penuh perjuangan penyelamatan kawasan Situs Cagar budaya makam Sultan Sayed Jamalul Alam Badrul Munir Jamalullail yang sejak dulu dikenal sebagai Taman Poteu Jeumaloy, sebab kawasan tersebut adalah bukti penting peradaban Aceh masa lalu di dunia, dan merupakan aset khazanah dan Kekayaan Aceh yang menjadi warisan sangat berharga bagi anak cucu bangsa Aceh masa depan.

"Maka kewajiban kita semua untuk memperjuangkannya", tegas Cut Putri, Ketua DARUD DONYA.