BKKBN Aceh Bersama Deputi KS-PK Gelar workshop Pembinaan Ketahana Balita dan Anak

DMI.Net Banda Aceh | Deputi KS-PK yang diwakili Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN, Dra. Evi Ratnawati membuka sekaligus memberi arahan pada kegiatan Workshop.

Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Putri Sebagai Calon Ibu Bagi Pengelola Program GenRe Kabupaten/Kota, Pertemuan Singkronisasi Program Kerja Forum GenRe dengan Pengelola GenRe Kabupaten/Kota, dan Orientasi Menjadi Orangtua Hebat.

Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak tingkat Provinsi yang digelar di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh dari 21 hingga 23 April 2019.

Sementara Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati, meminta orang tua untuk mendidik anak sejak usia dini, sehingga di masa depan akan lahir generasi yang berkualitas. Peran orang tua, kata Dyah sangat penting apalagi melihat penggunaan internet di Aceh yang sangat pesat.

Ny Dyah Erti Idawati memberi materi tentang arah program kebijakan PKK yang bisa disinergikan dengan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pada kegiatan Orientasi Menjadi Orangtua Hebat dalam Rangka Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak tingkat Provinsi.

"Orang tua adalah ujung tombak mendidik anak bagaimana menggunakan internet secara sehat," kata Dyah dalam talkshow tentang penggunaan internet sehat tanpa pornografi yang digelar Radio Djati FM, Senin 22/04.

Dyah menyebutkan, sosok ibu adalah madrasah dan guru terdepan bagi anak. Karena itu, edukasi penggunaan internet secara baik haruslah dimulai dari orang tua. Salah satu cara mengajarkan anak, kata Dyah, adalah memberikan batasan penggunaan internet bagi pribadi bukan sebatas pada anak.

Cara lain, lanjut Dyah, anak haruslah diajak beraktivitas yang banyak di luar rumah. "Anak bukan disuruh tapi diajak terlibat."

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga Januari 2018, 50 persen dari total 265,4 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna internet. 49 persen di antaranya adalah pengguna aktif media sosial. Dari angka itu, 30 persen atau 79,6 juta populasi rakyat Indonesia adalah anak-anak.

BkkbN Aceh Melalui Bidang Pengendalian Penduduk Gelar Perumusan Isu Tentang Dampak Penduduk Di Aceh

DMI. Net Banda Aceh | Perwakilan BKKBN Aceh melalui Bidang Pengendalian Penduduk menggelar Perumusan Isu Tentang Dampak Pengendalian Penduduk di Provinsi Aceh yang digelar di Hotel Al Hanifi, Banda Aceh Selasa kemarin (23/4/2019).

Kegiatan ini dihadiri 23 peserta dari keuchik Kampung KB dan OPD KB. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Aceh yang diwakili Kabid KB-KR, M. Razali SE dan dihadiri Kasubdit Analisis Bidang Sosial Ekonomi Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN, Ir. Yosrizal, Kabid Dalduk Perwakilan BKKBN Aceh, Irma Dimyati SE, M.Si

Beserta Kasubbid Analisis Data Kependudukan Bahri Asmawi SE, Ketua BP4 Aceh, A. Gani Isa (sebagai narasumber) Keuchik Pasi Pinang, Kec. Mereubo, Kabupaten Aceh Barat, Abdul Salam (narasumber), dan Operator Rumah Data Kependudukan Kampung KB Cut Nyak Dhien Gampong Pasi Pinang, Ermanto SKM (narasumber).

Sudibanding Ke BkkbN Aceh

Sementara, Plt Kepala Dinas Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Barat, Roberth RA Rumbekwan SH, MH beserta Kabid Dalduk dan ADPIN, dr Ria Maria Come, Kasi Pemetaan dan Dalduk, P. Lumban Gaol S.Sos, Kasi ADPIN, Agnes Momo Am.Keb, Kasi Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan, Daud Ahoren SH, dan Staf Dalduk, Fransiska Eka Wororik melakukan studi banding ke Perwakilan BKKBN Aceh, guna mendapatkan masukan soal pelaksanaan Kampung KB, Grand Design, dan Rumah Data Kependudukan.

Menurut Roberth, dipilihnya Aceh sebagai tempat untuk studi banding karena memiliki kesamaan sebagai wilayah autonomi khusus dan penerima dana Oksus.

Selain itu Robert mengatakan, pelaksanaan Kampung KB yang komplit memiliki Rumah Data Kependudukan dan adanya Qanun khusus terkait Grand Design Kependudukan, mempercepat terlaksanakan keluarga sejahtera dipedesaan, tidak saja pembangunan SDM masyarakatnya tetapi juga pembangunan infrastruktur dan perekonomian keluarga yang pelaksanaan miniatur Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang bersinergi dengan program lintas sektor lainnya di Kampung KB.

BkkbN Aceh Bersama Pemkab Aceh Timur Gelar Program KKBPK redaksi 2 months ago Aceh Timur

DMI. Net. Aceh Timur | Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bekerjasama dengan BkkbN Perwakilan Aceh Gelar kegiatan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Profil (Parameter dan Proyeksi) Program KKBPK Sebagai Input Perumusan Kebijakan dan Strategi Perencanaan Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, di Aula Kantor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Aceh Timur, Kamis (20/2).

Acara tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Timur, H Hasballah bin H M Thaib, melalui Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Aceh Timur, Drs. Zahri M.AP Rakor tersebut diikuti sebanyak 25 peserta dari OPD terkait.

Kegiatan tersebut dengan narasumber Drs Sahidal Kastri, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh dan Irma Dimiati SE.MSi Kabid Dalduk BBKBN Aceh serta Leny Rodiana SE, Sekretaris Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur.

Zahri dalam arahannya mengatakan, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat indonesia.

"Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur," kata Zahri.

Oleh karenanya, keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga, akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan kehidupan masyarakat untuk lebih maju.

Sebagai informasi, pemerintah melalui BKKBN Provinsi Aceh telah melakukan suatu langkah yang sangat seirama dengan UU nomor 52 tahun 2009, yakni melaksanakan kegiatan pemanfaatan data profil (Parameter dan Proyeksi) program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) sebagai input perumusan kebijakan dan strategi perencanaan daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota.

"Kami mengharapkan agar mampu menciptakan konsep-konsep yang handal guna mempercepat terwujudnya dasar kebijakan dan strategi dalam pembangunan kependudukan keluarga berencana serta pembangunan keluarga khususnya di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh pada Umummnya."harap Zahri.

Sementara Leny Rodiana mengatakan, kegiatan itu diikuti oleh 25 peserta dari OPD dan instansi terkait, guna mempercepat terwujudnya dasar kebijakan dan strategi dalam pembangunan kependudukan, keluarga berencana serta pembangunan keluarga di Kabupaten Aceh Timur.(red)

Manokwari Tertarik Pelajari Keberhasilan Program KKBPK di Aceh

DMINet. Banda Aceh | Keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Aceh menjadi sorotan serta rujukan provinsi lain di Indonesia.

Pasalnya, setelah pemerintah pusat membuat program Kampung KB, Aceh kini sudah memiliki 584 Kampung KB yang tersebar di 23 Kab/Kota.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB Kabupaten Manokwari, Papua Barat juga melakukan kunjungan ke BKKBN Aceh, Jumat (26/04/2019).

Rombongam OPD KB Manokwari, dipimpin langsung Plt Kepala Dinas Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB Manokwari, Papua Barat, Roberth RA Rumbekwan.

Robert mengatakan kunjungan ke Aceh untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan kependudukan dan KB di Aceh.

"Mengapa kami memilih Aceh, pertama karena sama-sama daerah Otsus dan kami juga ingin mendapatkan informasi bagaimana pelaksanaan program KKBPK berjalan di Aceh sesuai kearifan lokal masyarakat setempat, Syariat Islam," jelas Robert.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Sahidal Kastri mengatakan, dengan dijadikannya BKKBN Aceh sebagai salah satu daerah yang dinilai berhasil menjalankan program KKBPK, menjadi kebanggan tersendiri bagi phaknya.

"Disatu pihak kami bangga, di satu pihak lagi ini menjadi beban buat kami, agar terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja kami dalam mensukseskan program KKBPK sesuai kearifan lokal Aceh," kata Sahidal.

Tim OPD KB Manokwari pada hari yang sama berkunjung ke Kampung KB Aneuk Metuah, Gampong Lampaloh, Kecamaran Lueng Bata, Banda Aceh.

Kabid Dalduk dan Adpin, dr Ria Maria Come pada kesempatan itu mengatakan, banyak informasi yang didapatkan mengenai pengelolaan Kampung KB.

"Di Papua Barat ada 196 Kampung KB yang sudah dibentuk. Kami tidak ingin Kampung KB yang telah dibentuk sekedar launching. Kami ingin program KKBPK bersinergi dengan program pembangunan lainnya berjalan di Kampung KB, sehingga tujuan akhir dari program Kampung KB mensejahterakan dan meningkatkan kualitas masyarakat tercapai," demikian kata dr Ria.

Irwansyah : Jika Ada Pihak Yang Mengarahkan Masyarakat Untuk Golput, Laporkan Kepada Pihak Berwajib

FA News Com. Banda Aceh |  Memasuki masa minggu tenang, kita menginstruksikan kepada partai dan seluruh relawan terkait dengan atribut atribut begitu memasuki jam minggu tenang, agar secara bersama sama dan saling membantu secara bergotong royong membersihkan seluruh atribut Capres dan Cawapres nomor urut 01.

Dan kita juga meminta kepada masyarakat, di hari H nanti, agar dapat datang berbondong bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan hak suaranya.

"Apabila ada pihak pihak yang mengarahkan untuk golput, silahkan laporkan kepada pihak yang berwajib atau pihak terkait.

Hal tersebut, disampaikan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Aceh Irwansyah, di sela sela kegiatan Kampanye terakhir yang berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Banda Aceh, Sabtu 13 April 2019.

Selain itu, Irwansyah juga menyebutkan, terkait dengan Kampanye terakhir hari ini, ada beberapa titik yang di buat oleh tim TKD, baik itu yang di buat oleh relawan.

"Ini adalah penyampaian terakhir dari kami kepada masyarakat, dengan menyampaikan bukti yang telah dilakukan Pak Jokowi, keikhlasan beliau memimpin Indonesia khususnya Aceh, bagaimana etika dan budaya orang Aceh untuk membalas kebaikan Pak Jokowi selama ini dengan kebaikannya orang Aceh," pinta Ketua TKD Aceh ini.

Maka dengan ini, kami berharap kepada seluruh masyarakat Aceh, untuk dapat datang berbondong bondong ke TPS pada pemilihan 17 April mendatang.

'Diakhir penyampaiannya, ia juga mengatakan, dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi untuk Aceh selama ini, kita sangat yakin Capres dan Cawapres nomor urut 01 menang mutlak di Aceh," pungkasnya.

"Tidak lupa kita juga berterimakasih kepada tim, baik itu dari partai pengusung dan para relawan juga simpatisan pendukung pemenangan dari pada Pak Jokowi yang telah bekerja siang dan malam mensosialisasikan program program kerja nyatanya bapak Jokowi kepada masyarakat," tutup Ketua TKD Aceh ini.

Diakhir Kampanye kali ini, TKD juga menggelar Telekomfren dengan Bapak Jokowi, yang turut disaksikan oleh para peserta Kampanye yang berasal dari berbagai daerah yang mengahdiri kampanye terakhir Capres dan Cawapres nomor urut 01, yang difasilitasi oleh KAJAK.(ADC)

Mengembalikan Marwah Aceh

Oleh : Ramond Dony Adam

Lebih dari 70 tahun yang silam, Aceh adalah permata yang menyinari kegelapan Indonesia. Satu-satunya wilayah Indonesia yang memegang kedaulatan penuh di tengah upaya Belanda untuk menguasai kembali republik tercinta ini. Aceh menyumbangkan segalanya untuk Republik. Disinilah denyut jantung terakhir Republik berdetak. 

Pantai-pantai Aceh menjadi saksi, bagaimana hasil alam Aceh digunakan sebagai komoditas untuk mendapatkan senjata dari luar negeri. Radio Rimba Raya Aceh bergema hingga penjuru dunia mengabarkan : Yogyakarta jatuh dan pemimpin Republik ditawan oleh Belanda tetapi Aceh akan melanjutkan perjuangan. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah sumbangan materi rakyat Aceh untuk perjuangan kemerdekaan.

Rakyat Aceh lah yang memastikan Indonesia untuk pertama kalinya memiliki pesawat sendiri, Dakota C-47 RI-001 Seulawah. Tidak hanya satu tetapi dua pesawat. Rakyat Aceh juga  membiaya perjalanan diplomasi Haji Agus Salim ke New Delhi dalam Konferensi Inter Asia. Dan yang tidak kalah penting juga, rakyat Aceh pula yang membelikan kapal Angkatan Laut dengan nomor lambung PBB 58 LB. Kapal legendaris itu dinakhodai Mayor John Lie dan diberi nama The Outlaw.

Kemakmuran dan kontribusi besar Aceh saat itu membuat Bung Karno menyebut Aceh sebagai Daerah Modal. Tidak hanya kebulatan masyarakatnya yang ikhlas memberi tetapi juga individu-individu seperti Teuku Markam. Tanpa pengusaha Aceh itu maka tidak akan pernah ada Emas di puncak Monas. Sumbangannya tidak akan sanggup dihitung dengan nilai uang sekarang.

Aceh yang kita lihat sekarang sungguh berbeda dengan Aceh yang kita ingat dalam sejarahnya. Aceh seolah kehilangan marwahnya di tengah-tengah kemajuan negeri tercinta ini. Angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh, salah satu yang tertinggi di Indonesia. Pesantren-Pesantren yang jadi pusat penggemblengan intelektual dalam kondisi nyaris tidak layak pakai. Para petani kesulitan meningkatkan taraf hidup. Dan nelayan-nelayan berteriak kekurangan modal. Aceh berubah, dari daerah modal menjadi daerah minus.

Setiap lima tahun, dalam Pemilu, kita terus memilih wakil-wakil rakyat Aceh untuk duduk di DPR RI. Beberapa nama cukup dikenal di panggung nasional tetapi celakanya sama sekali tidak menyentuh persoalan di tingkat lokal. Rakyat dibiarkan sendiri, suara mereka tidak pernah sampai ke Jakarta. Anggota legislatif di tingkat DPRK, DPRA maupun DPR RI banyak yang bukan putra daerah sendiri sehingga kehilangan empati mana kala mendapatkan kursi. Caleg-Caleg yang amanah seringkali tersingkir oleh Caleg dengan uang berlimpah.  

Aceh harus berubah. Semua kemerosotan ini harus berhenti. Setiap daerah pemilihan di Aceh harus diwakili oleh putra daerahnya masing-masing. Sebab mereka yang besar di tengah-tengah rakyat adalah mereka yang paham Amanat Penderitaan Rakyat. Caleg yang datang dengan uang berlimpah diterima  tetapi tidak boleh dipilih lagi oleh rakyat Aceh. Kita butuh energi baru untuk Aceh tercinta.

Saya Ramond Dony Adam Calon Anggota DPR RI PDI Perjuangan Dapil Aceh I (Satu) Nomor urut dua, bertekad untuk membawa aspirasi masyarakat pantai barat selatan Aceh di tingkat pusat. Saya berjanji sepenuh hati, Insyaallah jika dipercaya nanti, saya tidak akan menyia-nyiakan amanah yang diberikan. Rakyat pantai barat selatan menjadi Saksi besarnya cinta saya pada tanah tempat saya dibesarkan.

Saya yakin, ada puluhan ribu putra putri Aceh seperti saya. Mencintai Aceh sepenuh hati. Gelisah melihat situasi yang terjadi saat ini. Butuh wakil rakyat yang peduli dan mengayomi. 

Insyaallah, saya ingin mewujudkan harapan itu bersama-sama dengan masyakarat Aceh. Saya akan berjuang sekuat tenaga demi Aceh yang kita cintai ini. Semoga Allah SWT selalu meridhai setiap langkah kita.

Kepala BNN RI Canangkan Gampong Lampaloh Bersinar, Ini Kata Kata Walikota Banda Aceh

Banda Aceh, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Komjen Heru Winarko mengatakan dalam memberantas penyalahgunaan narkoba semua pihak harus bekerjasama. Katanya kebersamaan menjadi hal penting agar memiliki kekuatan memerangi barang haram tersebut.

“Yang palin penting kita harus bersama agar lebih kuat. Karena narkoba itu seperti hantu, ada tapi tidak kelihatan,” ujar Komjen Heru Winarko saat melakukan Pencanangan Gampong Lampaloh, sebagai Gampong Bersih Narkoba (Bersinar), bersama Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman dan Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol Drs Faisal Abdul Naser  di halaman Menasah gampong setempat, Kamis (11/4/2019).

Komjen Heru juga sependapat dengan Wali Kota dimana pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu kunci sukses dari program ini.

“Banyak kita temukan di sejumlah daerah yang jadi pengedar narkoba itu Ibu-ibu. Karena kondisi ekonomi membuat mereka nekat menjadi pengedar untuk mendapatkan uang. Jadi, Saya setuju memberdayakan Ibu-ibu lewat kerajinan agar memiliki penghasilan, ini salah-satu solusi. Saya apreaiasi apa yang telah dilakukan Pak Wali dan Ibu Wali lewat Dekranasda,” kata Komjen Heru Winarko.

Dalam kesempatan ini, Jenderal bintang tiga ini juga menegaskan pentingnya peran masyarakat, mulai dari Kepala Desa, perangkat hingga keluarga.

“Kalau ada anak-anak kita yang kedapatan menggunakan narkoba, masyarakat harus seperti apa. Ada yang perlu dibina, ada yang perlu diselidiki dulu apakah sudah dilevel pengedar, bandar atau masih coba-coba,” ujarnya.

Kepala BNN Pusat ini menegaskan, para pengedar dan bandar boleh tembak ditempat. Tapi bagi yang masih tahap coba-coba perlu dilakukan pembinaan.

“Kalau yang bandar dan pengedar tembak ditempat. Tapi yang masih coba coba atau pemakai harus dibina. Karenanya Saya minta BNNK dan Pemko dapat memikirkan solusi untuk tempat rehabilitasi. Mungkin bisa dimanfaatkan rumah sakit dan Puskesmas sabagai solusi tempat rehab,” pintanya.

Sementara itu, Walikota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan, Lampaloh merupakan gampong terkecil di Banda Aceh. Luasnya hanya 15 Hektar dengan jumlah penduduk 662 orang. Gampong yang dipimpin Keuchik Adi Isnaini ini hanya ditempati 160 Kepala Keluarga. 

Gampong ini boleh saja kalah dari sisi luas wilayah atau jumlah penduduk, namun unggul dalam sejumlah program pembangunan. Setelah di deklarasikan sebagai Gampong Layak Anak dan Gampong KB beberapa waktu yang lalu, kini Lampaloh dicanangkan sebagai Gampong Bersih Narkoba (Bersinar). 

Wali Kota sendiri mengungkapkan kekagumannya kepada pemerintah gampong dan warga Lampaloh atas pencanangan sebagai Gampong Bersinar.

Kata Aminullah, dari 90 Gampong di Banda Aceh, Lampaloh menjadi gampong pertama yang dicanangkan sebagai Gampong Bersinar. 

“Memang kita telah mendeklarasikan 90 gampong sebagai Gampong Anti Narkoba. Tapi Gampong Bersinar, baru Lampaloh dan ini jadi yang pertama di Banda Aceh. Layak dicontoh oleh gampong lainnya,” ungkap Aminullah.

Kepada Kepala BNN Republik Indonesia, Wali Kota sepintas menyampaikan program yang yelah dilakukan Pemko Banda Aceh dalam memerangi Narkoba. Katanya, sesuai visi misi Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah yang prioritas pembangunannya pada sektor agama, ekonomi dan pendidikan, Pemko terus berupaya memberantas penyalahgunaan narkoba di seluruh Banda Aceh.

“Dari tiga sektor ini memiliki hubungan erat dengan pemberantasan narkoba. Program zikir telah menggema diseluruh pelosok kota. Kita ingin lewat zikir, masyarakat meningkat ketaqwaannya kepada Allah SWT dan pasti menjauhi narkoba. Lewat pendidikan, terus dilakukan sosialisasi ke sekolah sekolah, baik oleh BNN Kota maupun Pemko sendiri lewat Kesbangpolinmas. Begitu juga di sektor ekonomi, masyarakat kecil kita beri modal usaha lewat MMS dan saat ini angka kemiskinan menurun di Banda Aceh menjadi 7,44 % dari dua tahun sebelumnya 12 %,” ujar Wali Kota.

Wali Kota meyakini, lewat tiga program prioritas tersebut masyarakat kota Banda Aceh akan menjauhi narkoba.

Kemudian, Wali Kota juga menyebutkan Pemko terus mendorong lahirnya Ormas-Ormas yang menjadi mitra pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

“Sudah banyak lahir Ormas anti narkoba, ada GERGANA, IKAN dan lainnya,” ungkap Wali Kota.

BNN RI Canangkan Gampong Lampineung Bersinar, Bupati Aceh Besar Beri Apresiasi

Aceh Besar, Kepala BNN RI Komjen Pol Heru Winarko Bersama Bupati Aceh Besar Mawardi Ali mencanangkan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Lampineung, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, Kamis (11/4/2019).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkopimda Aceh Besar dan juga para penggiat Anti Narkoba di Aceh Besar.

Bupati Aceh Besar dalam sambutannya mengapresiasi BNN pusat yang telah mempercayakan Gampong Lampineung sebagai pilot project dari program Desa bersinar. “Gampong Lampineung jadi desa pertama yang dinobatkan di Indonesia,” ungkap Mawardi.

Selain itu Mawardi mengingatkan, peredadan narkoba kian hari makin memprihatinkan. Pemerintah daerah, ujarnya, tidak bisa serta merta membasmi narkoba dengan senjata. Butuh bantuan dari seluruh pihak, baik TNI maupun Polri, serta seluruh masyarakat untuk memberantas peredaran barang haram tersebut.

“Kalau ada masyarakat yang bandel tembak saja,” tegas bupati.

Hal senada juga disampaikan Kepala BNN-RI Komjen Pol Heru Winarko, dalam upaya pemberantasan narkoba tidaklah mudah. Namun BNN terus mengupayakan agar setiap desa bisa bersih dari narkoba.

Ia menjelaskan, beberapa contoh subjek pengguna yang menjadi temuan di lapangan. Pengguna narkoba terdiri dari tiga tingkatan. Tingkatan pertama ialah pemula, atau coba pakai yang menjadi temuan terbanyak, yaitu sekitar 57 persen. Yang kedua ialah reaksional, yakni mereka yang sudah mulai mengkonsumsi sekitar satu minggu sekali. Yang ketiga adalah pecandu, yang sudah ketergantungan narkoba. “Yang ketiga ini adalah paling bahaya, kalau sudah pecandu, susah sekali untuk diatasi,” katanya.

Dengan peresmian Desa bersinar, Heru juga berharap di setiap kecamatan minimal ada satu desa yang mendirikan tempat rehabilitasi.

“Mudah-mudahan setelah dari desa ini akan ada desa lain yang menyusul menjadi desa bersinar seperti ini,” katanya.

Plt Gubernur Aceh Resmikan Rumah, Di RSZA Aceh

DMI Net. Banda Aceh | Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah meresmikan Rumah singgah di Rumah Sakit dr Zainal Abidin Banda Aceh, Kamis 11/4/2019.

Sementara Direktur Rumah Sakit dr Zainoel Abidin, Dr.dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS, Mengatakan sudah lama rumah singgah ini kita impikan, dan pada kesempatan hari ini IsyaALLAH sudah di resmikan oleh Pak Plt Gubernur kita.

Karna rumah singgah ini, sangat berarti bagi saudara- saudara kita dari daerah. Apalagi selama ini tidur di lantai, dan sangat bermamfaat keluarga pasien, kata direktur.

Juga Direktur RSZA berharap dengan tersedianya rumah singgah, lebih layah lagi tempat tinggal bagi keluarga pasien, dan sebagai mana RSUZA Bersyariah, dan pelayanan prima harap direktur.

Sementara Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah  mengatakan sangat bermaafaat sekali bagi saudara kita yang jauh dari Daerah , yang ingin mendampingi saudaranya yang lagi sangat. Dengan tersedianya rumah singgah ini.

Dengan Harapan Kinerja aparatur, dan tenaga medis harus utamakan pelayanan dengan baik tehadap masyarakat aceh khususnya, dan semoga bermamfaat rumah singgah.tutup Nova

BKKBN Aceh Singkronisasi DAK Sub Bidang KB di 16 Daerah

DMI. Net |Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, Sahidal Kastri, Kamis (4/3/2019) mengatakan, dengan jumlah DAK sebesar Rp124,6 miliar tersebut, maka BKKBN melakukan Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan DAK Sub Bidang KB

Alokasi pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Keluarga Berencana di Aceh terus mengalami peningkatan sejak 2008 sampai dengan 2019, baik dari anggaran maupun jumlah kabupaten/kota sasarannya.

Tahun ini DAK Sub bidang KB untuk Bantuan Operasional KB di Aceh sebesar Rp98,8 miliar, dan untuk Fisik sebesar 25,8 M.

FA News Com | Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, Sahidal Kastri, Kamis (4/3/2019) mengatakan, dengan jumlah DAK sebesar Rp124,6 miliar tersebut, maka BKKBN melakukan Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan DAK Sub Bidang KB Tingkat Kabupaten/Kota di 16 Kabupaten/Kota di Aceh.

Dari 16 kabupaten/kota yang sudah difasilitasi yaitu Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat Daya (Abdya), dan Nagan Raya. Sementara kabupaten/kota yang belum difasilitasi yaitu Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur, dan Aceh Selatan

"Ini dilakukan, agar DAK Sub Bidang KB bisa terealisasi sesuai target. Untuk itu perlu dilakukan singkronisasi pengelolaan DAK di daerah," kata Sahidal.

Menurutnya, pengunaan dana DAK Sub Bidang KB jangan sampai pencapaian realisasi rendah, dan capaian sasaran tidak tepat. Tahun lalu sebut Sahidal ada enam kabupaten/kota yang realisasi rendah yaitu, Bireuen, Aceh Singkil, Simeulue, Subulussalam, Nagan Raya, dan Langsa.

Selain itu Perwakilan BKKBN Aceh juga menurunkan tim untuk melakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Sub Bidang KB Tahun 2018 Provinsi Aceh.

Sekretaris BKKBN Aceh Husni Thamrin menambahkan, tujuan Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan DAK Sub Bidang KB yang dilakukan di 16 kab/kota di Aceh adalah untuk adanya harmonisasi dan singkronisasi dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi DAK Sub Bidang KB di Kabupaten/Kota.

"Kegiatan fasilitasi ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan koordinasi dan membangun sinergi dalam pengelolaan DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran 2019, juga sebagai forum evaluasi bersama dan sekaligus untuk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 yang lebih baik," ujar Husni Thamrin.

Kunker Ke Aceh, Kepala BNN RI Akan Kunci Beberapa Tempat

Banda Aceh - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Komjen Pol Heru Winarko bersama perwakilan Kementerian Pertanian, Bappenas, Kementerian BUMN dan rombongan akan melakukan kunjungan kerja ke Aceh, Selasa (9/4/2019). Kunjungan kerja ini dilakukan beberapa hari hingga Jumat mendatang.

Jenderal bintang tiga ini akan tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar besok sore yang disambut langsung pihak BNNP Aceh beserta unsur Forkopimda Aceh.

Dijadwalkan, Komjen Pol Heru Winarko akan menuju ke Bireuen untuk meninjau langsung lokasi beberapa gampong di Bireuen yang telah dijalankan Program Alternative Development yaitu Pengalihan Tanaman Bagi Petani Ganja, yang sebelumnya menanam Ganja beralih ke menanam tanaman hortikultura lainnya, yang telah berjalan di 3 Kabupaten yaitu Kab. Bireuen, Aceh Besar dan Gayo Lues yang bejalan dengan lancar atas dukungan penuh Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur dan Wakil/Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Heru beserta rombongan juga diketahui akan memberikan kuliah umum di Gedung AAC Dayan Dawod, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, hal ini terselenggara atas dukungan Rektor Unsyiah Prof. DR. Syamsul Rizal pada Kamis (11/4/2019) besok.

Rombongan juga akan mengunjungi sejumlah gampong binaan BNNP Aceh di Banda Aceh salahsatunya yaitu Gampong Lampaloh sudah ditetapkan menjadi Desa Bersinar oleh BNNK Banda Aceh dimana program ini sejalan dengan program Walikota Banda Aceh Aminullah Usman yang ingin mewujudkan Banda Aceh Gemilang Tanpa Narkoba, oleh sebab itu program desa bersinar sangat didukung oleh Aminullah Usman.

Heru Winarko juga akan mengunjungi Rumoh Hijrah yakni Rumah Rehabilitasi Napza yang baru diresmikan pada Kamis (4/4) lalu, dimana Rumoh Hijrah merupakan satu satunya di Indonesia Rumah Rehabilitasi Napza milik Desa yang terletak di Gampong Lampineueng wilayah Aceh Besar yang juga telah ditetapkan untuk dijadikan Desa Bersinar (Besih narkoba). Terwujudnya Rumoh Hijrah tidak terlepas dari dukungan penuh dari Bupati Aceh Besar juga dilaksanakan Program Alternative Development.

Sebagaiaman diketahui, Desa Bersinar merupakan salah satu program BNN bersama Kementerian Dalam Negeri dalam upaya menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Keberhasilan program program P4GN di Aceh, merupakan keberhasilan yang telah dilakukan oleh BNNP Aceh di Bawah Kepemimpinan Brigjen Pol. Drs. Faisal Abdul Naser, MH., dalam menjalankan amanah upaya P4GN demi melindungi dan menjaga Aceh dan Generasi Aceh dari pengaruh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini dikarenakan rasa cintanya terhadap Aceh Serambi Mekah yang dia tunjukkan melalui keberhasilannya serta dibawanya hingga ke Vienna Austria dalam sidang CND.

Kepala BNNP Aceh Resmikan Rumah Rehabilitasi Napza

Aceh Besar, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Drs. Faisal Abdul Naser, MH, bersama Bupati Aceh Besar Ir. Mawardi Ali meresmikan Rumoh Hijrah-Pusat Rehabilitasi Napza di Desa Lampineung, Kecamatan Baitussalam Aceh Besar. Kamis, (4/4/2019).

Hadir juga pada Peresmian ini Anggota DPRA Sulaiman Ali (Ayah Leman), Anggota DPRK Aceh Besar Zulfikar Aziz, SE dan Ir. Zamzami, Kabid Rehabilitasi BNNP Aceh Sayuti, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, Camatussalam, Kapolsek Baitussalam, Kasi PLR dr. Deny, Kasi Pascarehabilitasi Saiful, S.Pd, Kepala Puskesmas Baitussalam, Tokoh masyarakat Tengku Muslim H. Syamsuddin, Tokoh Pemuda dan masyarakat umum lainnya.

Bupati Aceh Besar dalam sambutannya mengatakan, kondisi Aceh saat ini mengalami musibah besar yaitu musibah Narkoba yang lebih dahsyat dari musibah Tsunami.

"Tsunami Aceh yang lalu sangat berat, Namun musibah narkoba saat ini jauh lebih berat lagi" tegas Mawardi.

Ia melanjutkan, dari sisi sosial banyak terjadi kriminalitas dimana mana, dari sisi kesehatan narkoba dapat merusakkan luar dan dalam bahkan sampai mengalami gangguan jiwa, dari sisi agama dia telah melanggar aturan agama yang jelas-jelas melarang penyalahgunaan narkoba.

"Narkoba ini musuh negara, musih agama, musuh gampoeng, dan musuh masyarakat" tegas Mawardi.

Ia melanjutkan, sebagaimana yang dikatakan Kepala BNNP Aceh, Rumah Rehabilitasi ini merupakan yang pertama di Aceh, yang dikelola oleh Puskesmas dan Pemerintah Gampong yang bekerjasama langsung dengan BNNP Aceh, ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Mawardi, Saya mohon kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, para pemuda, dan masyarakat lainnya, Mari kita jaga generasi kita ini dari Penyalahguna narkoba, jangan sampai kita meninggalkan generasi Narkoba.

"Mudah-mudahan dengan kehadiran rumah rehabilitasi napza ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, mari kita gunakan untuk memberantas narkoba di daerah kita" imbuhnya.

Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Drs Faisal Abdul Naser MH, dalam sambutannya menyampaikan penyalahguna narkoba di Aceh masih sangat banyak, menembus 63 ribu lebih penyalahguna. 

"Sementara di Aceh sampai saat ini belum memiliki Balai Rehabilitasi" jelasnya.

Ini sungguh sangat ironis, sudah saatnya Aceh memiliki Balai Rehabilitasi sendiri, yang akan digunakan untuk merehabilitasi generasi-generasi Aceh khususnya dan dari daerah lain yang sudah terlanjur menjadi penyalahguna narkoba.

Faisal melanjutkan, dengan adanya rumah rehabilitasi napza ini, semoga dapat meningkatkan upaya rehabilitasi sampai ke pelosok-pelosok desa.

Penanganan permasalahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya cukup dengan pemberantasan saja, upaya pencegahan dan rehabilitasi ini sangat penting.

"Lembaga Pemasyarakatan saat ini paling banyak dihuni oleh narapidana dengan kasus narkoba" ungkap Jenderal Bintang Satu ini.

Tidak lupa, dihadapan Bupati Aceh Besar, Brigjen Faisal juga menjelaskan mengenai program Desa Bersinar, yang merupakan salah satu Program BNN bersama Kementerian Dalam Negeri dalam upaya P4GN.

"Saya mengajak kapada perangkat Desa dan seluruh masyarakat Desa Lampineung Kecamatan Baitussalam ini untuk sama-sama kita wujudkan Gampong Lampineung ini menjadi Gampong Bersinar" Ajaknya, Serta menyampaikan kepada Bupati Aceh Besar untuk dapat mendukung sepenuhnya program Desa Bersinar tersebut.

"Kita mohon juga dukungan dari Bapak Bupati untuk kita jadikan Gampong ini menjadi Gampong Bersinar" imbuh Faisal, yang di "Iya" kan oleh Bupati Mawardi Ali.

Diacara tersebut, dilakukan juga Penandatanganan Komitmen Bersama mengenai kesiapan dalam mendukung pelayanan rehabilitasi napza di Kecamatan Baitussalam, yang turut ditandatangani oleh Kepala BNNP Aceh, Bupati Aceh Besar, Anggota DPRA, Anggota DPRK Aceh Besar dan Muspika Kecamatan Baitussalam serta para tokoh.()

BKKBN Aceh Bersama Komisi IX DPR RI Sosialisasikan Program KKBPK

DMI. Net | Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga) Bersama Mitra Kerja Tahun 2019 di lima kabupaten/kota di Aceh.

Kegiatan bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI dilakukan di 12 titik kegiatan yaitu di Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe.

Kegiatan ke-11 dari 12 kegiatan bidang ADPIN (Advokasi, Penggerakan, dan Informasi) yang digelar di Gedung Cakra Donya, Kota Langsa, Rabu (27/3/2019) dibuka oleh Walikota yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Junaidi M.Kes dan dihadiri Anggota KomisI IX DPR RI Dapil Aceh, Tgk Khaidir Abdurrahman SIP, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Drs Sahidal Kastri M.Pd, Kabid Dalduk, Irma Dimyati SE, MSi, Kepala OPD KB Kota Langsa, Saflina Salim M.Kes, dan 250 peserta dari unsur masyarakat.

Walikota Langsa yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Junaidi dalam pidatonya menyebutkan, pemerintah telah menetapkan beberapa indikator, seperti penurunan angka kelahiran total fertility rate (TFR) dari 2,6 menjadi 2,28 anak/wanita, meningkatkan pemakaian alat atau obat kontrasepsi, dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani dari 11,4 persen menjadi 9,91 persen.

"Sasaran tersebut tidak mungkin akan tercapai jika hanya mengandalkan BKKBN saja, tetapi program KKBPK perlu dukungan SKPK. Serta membangun pemahaman dan kesepakatan bersama langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan program KKBPK dapat terealisasi dengan baik," ucapnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Sahidal Kastri mengatakan, dalam penguatan program KKBPK, BKKBN perlu melakukan berbagai langkah sehingga benar-benar memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target atau sasaran program.

"Program KKBPK harus dapat secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Program KKBPK juga harus berjalan sesuai kearifan lokal Aceh dan bisa terlaksana dengan baik di 584 Kampung Keluarga Berencana (583 Kampung KB + 1 Mandiri)," jelas Sahidal.

Sebut Sahidal BKKBN memiliki tiga pilar program kerjanya yaitu Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Ketiga program ini kata Sahidal, telah diatur sesuai amanah Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 .

"BKKBN memiliki tugas dan bertangung jawab untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui pendengkatan siklus hidup dan penerapan delapan fungsi keluarga (fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, sosial pendidikan, reproduksi, ekonomi, dan lingkungan)," katanya lagi.

Sedangkan anggota Komisi IX DPR RI Dapil Aceh, Tgk Khaidir Abdurrahman mengatakan, meningkatkan kualitas kependudukan di Aceh cukup efektif dilakukan dengan pendekatan agama di dalam keluarga.

Sebab, menurut anggota dewan yang tidak mencalonkan diri kembali pada Pileg 2019, dengan agama, Aceh akan kembali hebat dan gemilang seperti masa Sultan Iskandar Muda.

"Bila memulai suatu pembangunan dilakukan dengan pendekatan agama, diyakini dapat sukses dibandingkan dengan pembangunan yang tidak mempertimbangkan agama," tegas Tgk Khaidir.

Lanjutnya, sejumlah program KKBPK selama ini kata Tgk Khaidir, program yang menyentuh keluarga maupun kependudukan di Aceh juga disampaikan dengan pendekatan Agama.

Sebab BKKBN menganjurkan agar dalam berkeluarga direncanakan dengan baik dan bukan membatasi jumlah anak.

"Pendekatan agama dapat menyelesaikan semua persoalan termasuk menyelematkan generasi penerus dari pengaruh lingkungan yang tidak baik. Intinya, mengapa dengan pendekatan agama, karena Aceh ini pernah gemilang dengan agama yang dikedepankan," demikian ujarnya, seraya mengatakan program kependudukan erat kaitannya dengan agama.

Sekarang ini katanya lagi, banyak generasi penerus yang terjebak dengan narkoba. Selain itu, di Aceh banyak anak muda menghabiskan waktu di internet, media sosial dan di warung-warung kopi. Sehingga dinilai kurang produktif.

Menurutnya, perkembangan teknologi memang tidak bisa dihambat, namun pemahaman mesti diberikan kepada generasi penerus, yang salah satunya dengan program KKBPK.

Menurut Tgk. Khaidir, program kependudukan yang digalakkan BKKBN sangat baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Demikian juga program keluarga berencana, bukan hanya semata-mata mengatur kehamilan, tetapi untuk meningkatkan kualitas manusia.

BKKBN Aceh Sosialisasi Pembangunan Keluarga di Aceh Tengah

DMI. Net | Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) Perwakilan Aceh mengelar Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Melalui GenRe (Generasi Berencana) Ceria Bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI di Lapangan Kampung Atu Lintang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Sabtu (30/03/2019).

Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar menginginkan program Pembangunan Keluarga dapat berjalan dengan baik di daerahnya, sehingga program tersebut 'melahirkan' generasi yang sehat dan cerdas.

Begitu pun hal nya dengan pencegah stunting. Kabupaten Aceh Tengah, kata Sabela, termasuk dalam 100 kabupaten dan kota di Indonesia yang perlu perhatian dan penanganan khusus terkait stunting.

"Strategi utama yang harus kita kembangkan adalah bagaimana memberi pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga 100 hari pertama kehidupan. Untuk itu kami mohon dukungannya," kata Sabela.

Deputi KB-KR BKKBN, Dwi Listyawardani berharap dukungan semua pihak dalam mensukseskan program tersebut karena program Pembangunan Keluarga menyentuh semua aspek persoalan kependudukan.

"Mari sama-sama kita membangun masyarakat dengan membangun kemitraan dengan dinas terkait. Mari kita ajak semua petugas yang ada, baik di Dinas Pendidikan, guru, Dinas Kesehatan, bidan, Kemenag, peyuluh agama, dan mitra BKKBN lainnya, untuk sama-sama bahu membahu mensukseskan program KKBPK," kata Dwi.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Sahidal Kastri mengatakan, sejak empat tahun lalu, setiap tahun Komisi IX DPR RI ikut membantu mensosialisasi program KKBPK. Tahun ini kata Sahidal, ada 18 titik dilakukan, Sosialisasi, Advokasi, dan KIE Program KKBPK 12 titik, dan enam titik Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Melalui GenRe Ceria.

"Hari ini terakhir dilakukan di Aceh Tengah. Sosialisasi ini dimulai sejak 10 Maret lalu di Aceh Tamiang. Selain Aceh Tamiang dan Aceh Tengah, kegiatan yang sama juga dilakukan di Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Bener Meriah," demikian kata Sahidal.

Pada Sosialisasi Pembangunan Keluarga Melalui GenRe Ceria di Aceh Tengah dilakukan penandatangan kerjasama antara OPD KB Aceh Tengah dengan Kemenag dalam hal ini penyuluh agama, tentang Kursus Calon Pengantin.

Jelang Pemilu, Disdukcapil Banda Aceh Layani Pembuatan KTP pada Hari Libur

Banda Aceh - Untuk melayani masyarakat kota yang membutuhkan KTP Elektronik terutama menjelang Pemilu 2019, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh akan membuka pelayanan perekaman data KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK) pada hari libur.

Hal ini disampaikan Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, Senin (1/4/2019) di ruang kerjanya.

Kata Emila, pelayanan tersebut akan mulai dibuka pada hari libur tanggal 3 April nanti. Selanjutnya pada hari Sabtu dan Minggu, yakni 6, 7, 13, 14 dan 17 April.

“Kita mulai hari Rabu nanti, kemudian pada setiap hari Sabtu dan Minggu. Bahkan hari pemilu 17 April kita buka juga pelayanan merekam data untuk e-KTP, dan pembuatan KK,” ungkap Emila Sovayana.


Dikatakannya, kebijakan ini dilakukan untuk menunjang persyaratan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 untuk memfasilitasi warga yang belum memiliki KTP bisa menggunakan hak pilihnya.

“Tujuan kita untuk memastikan seluruh warga kota bisa menggunakan hak pilihnya karena KTP menjadi salah satu syarat untuk dapat memberikan hak pilih di pemilu nanti,” ungkapnya.

Mantan Kepala BKPSDM Kota Banda Aceh ini mengungkapkan, terhitung data 28 Maret 2019, masih tercatat 3.389 warga kota yang belum merekam data KTP Elektronik dari 165.437 warga yang wajib KTP.

“3.389 ini, sekitar 2,05 persen lagi yang belum melakukan perekaman data e-KTP. Jadi kita akan layani pada hari libur sehingga mereka punya KTP dan bisa berpartisipasi pada pemilu nanti,” harap Emila Sovayana.

Kepala BNNP Aceh Ajak Mahasiswa Jauhi Narkoba

Banda Aceh, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Drs Faisal Abdul Naser MH yang didampingi oleh Kasi Pencegahan BNNP Aceh Masduki SH MH besrta staf menghadiri acara Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahguna Narkoba Wilayah Provinsi Aceh Masa Bakti 2019 - 2021 dan Kuliah Umum dengan Tema Pemuda dan Masa Depan yang Bersih dari Penyalahgunaan Narkoba.

Pelantikan ini diselenggarakan oleh ARTIPENA Pusat bekerjasama dengan ARTIPENA Aceh, yang berlangsung di Auditorium Lantai 3 FKIP Unsyiah, Banda Aceh. Senin, (1/4/2019).

Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPP ARTIPENA yang diwakili oleh Ketua Harian Ir. Zainal Arifin, MT, Ketua DPP ARTIPENA Bidang Organisasi DR. Suyanto, SE, MM, M.Ak, CA., Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Drs Faisal AN MH, Rektor Unsyiah, Rektor UIN, serta beberapa Rektor dan Kepala Perguruan Tinggi di Provinsi Aceh baik negeri maupun swasta, Kadispora Aceh, Ditresnarkoba Polda Aceh, Perwakilan Kodam Iskandar Muda, Para pengurus ARTIPENA Aceh, Para Tamu Undangan dan Para Mahasiswa Unsyiah dengan jumlah seluruhnya 500 orang.

Pembacaan Keputusan Pengurus Pusat ARTIPENA tentang Pengukuhan Susunan Dewan Pengurus Wilayah ARTIPENA Provinsi Aceh oleh DR. Suyanto dan Pelantikan Pengurus baru untuk periode pertama ini dilantik oleh Ir. Zainal Arifin, MT.

Ketua Umum DPW ARTIPENA Aceh Prof. Dr. Syamsul Rizal, M.Eng., dalam sambutannya mengatakan, jaringan jaringan pengedar narkoba saat ini sudah sangat mengerikan, dimana sudah sampai ke pelosok-pelosok daerah. Ia juga menjelaskan bahwa tantangan kedepan adalah, ketika Indonesia akan menghadapi Bonus Demografi dimana, masyarakat yang usia produktif lebih banyak dari jumlah masyarakat non produktif yang harus diperhatikan agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkoba.

"Saya mengajak kepada seluruh Universitas dan PT di Aceh untuk tidak dekat dengan narkoba" ajaknya.

Selanjutnya sambutan dari Ketua harian ARTIPENA Ir. Zainal Arifin, MM dalam sambutannya menyampaikan kita harus siap menghadapi permasalahan narkoba yang saat ini sudah didepan mata. Dalam hal ini, ARTIPENA telah berhasil mengukuhkan 14 DPW se Indonesia, dengan harapan dapat membantu dalam upaya P4GN di seluruh Indonesia melalui Universitas dan Perguruan Tinggi.

"Persoalan narkoba di Indonesia saat ini sudah seperti Tsunami Sosial, maka dari itu kita harus siap menghadapinya" imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Drs Faisal Abdul Naser MH, juga turut diminta untuk menyampaikan sambutan, dimana Jenderal Bintang Satu ini dengan penuh semangat mengajak kita harus teriakkan perang lawan narkoba, sudah sangat banyak yang menjadi korban.

"Kalau ini terus dibiarkan, maka kita akan kehilangan generasi kita" tegas Brigjen Faisal dengan nada keras.

Dihadapan peserta yang hadir, Faisal juga mengajak, khususnya Mahasiswa untuk menjauhi diri dari Penyalahgunaan Narkoba.

"Kita semua harus bisa menjadi relawan anti narkoba dan tangkap kalau pengedar narkoba itu masuk kampus, serahkan ke BNN tau Polisi" imbuhnya.

Menurut Faisal, Narkoba sangat merusak generasi muda, maka dari itu adik adik mahasiswa jangan sampai terjerumus kedalam buruknya narkoba. Kalian adalah bagian dar generasi yang diharapkan dalam Bonus Demographi di tahun 2030 yang akan datang.

"Kalian adalah harapan bangsa, penerus kepemimpinan bangsa ini" ungkapnya.

Saya juga mengajak kepada seluruh pengurus ARTIPENA Aceh, ayo kita bersama sama saling mendukung memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Aceh ini. Akan selalu ada pihak-pihak yang tidak senang dan menghalangi upaya kita ini.

Ia juga mengatakan bahwa BNN, TNI, Polri dan Bea Cukai terus berjuang untuk menyelamatkan Aceh dan Generasinya dari Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Jangan dihalang-halangi upaya baik ini.

"Jangan sampai usaha kita ini sia-sia, karena ada pihak-pihak yang menghalangi" tegas Brigjen Pol. Faisal.

Selanjutnya dilanjutkan dengan Kuliah Umum yang diberikan oleh DR. Suyanto selaku Ketua Bidang Organisasi ARTIPENA Pusat, yang dalam kuliah umum nya yang berjudul "Pemuda dan Masa Depan yang Bersih dari Penyalahgunaan Narkoba",  ia mengajak kepada seluruh mahasiswa agar terus belajar dan berprestasi dengan tanpa narkoba.

Suyanto melanjutkan, dimulai tahun 2019 ini dan seterusnya kita akan menghadapi Bonus Demografi dan kalian semua adalah bagiannya. Jangan sampai adik-adik terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

"Kalian adalah generasi penerus kepemimpinan bangsa ini, kalian tidak boleh terkontaminasi penyalahguna narkoba" imbuhnya