FPMPA Akan Gelar Kongres Ke-III, 29-31 Maret 2019

Daily Mail Indonesia, Banda Aceh - Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA), akan menggelar Kongres ke-III pada 29-31 Maret 2019, dengan mengusung tema "Aktualisasi Peran Mahasiswa dan Pemuda Menuju Pembangunan Aceh hebat"

Ada beberapa poin yang akan dibahas dalam Kongres ke-III FPMPA tersebut, agenda tiga tahunan sekali ini akan melahirkan ketua FPMPA yang baru nantinya.

Hal tersebut disampaikan oleh Mufied Alkamal, S.Sos.I, SE, Ketua Umum FPMPA periode 2011-2014, yang juga Ketua SC dalam Kongres ke-III FPMPA, didampingi jajaran pengurus FPMPA dan Ketua-ketua Paguyuban Mahasiswa dari 23 Kabupaten/Kota se-Aceh, dalam konferensi pers nya bersama awak media, di Banda Aceh (26/3).

Sementara itu, Muhammad Kalvin, SE Ketua Panitia Kongres FPMPA yang ke-III tersebut mengatakan, "Ketua FPMPA saat ini, Sudirman kepada kami sudah menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir dalam acara konferensi pers ini, hal tersebut dikarenakan ada kesibukan lain, jadi beliau mewakilkan segala persiapan yang akan disampaikan kepada kami selaku ketua Panitia,"

Kami semua yang hadir disini dari seluruh paguyuban 23 Kabupaten/Kota di Aceh, sepakat untuk melaksanakan Kongres ke-III di Banda Aceh, Kongres dilaksanakan dari tanggal 30 - 31 Maret selama 2 hari penuh, untuk pembukaan Kongres akan dilaksanakan di Asrama Haji Banda Aceh dan Kongres nya di Aula BPSDM Aceh, yang akan dihadiri seluruh Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Terangnya.

"Insya Allah Bapak Plt Gubernur Aceh, Ir. H. Nova Iriansyah juga sudah mengkonfirmasi kehadiran beliau untuk membuka Kongres FPMPA ke-III nantinya, serta kita juga sudah mendapatkan konfirmasi kehadiran dari beberapa Kepala Daerah di Aceh, yaitu ada Bupati Simeuleu, Wali Kota Sabang dan Lhokseumawe, serta Alhamdulillah kita juga mendapatkan dukungan penuh dari Bapak H. Aminullah Usman selaku Wali Kota Banda Aceh, dan tuan rumah kegiatan ini," ungkap Kalvin.

Kalvin menambahkan, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini nantinya, sebab Kongres FPMPA ke-III ini tidak terlepas dari dukungan dan dorongan semua elemen Mahasiswa, Pemuda dan Pemerintah Aceh serta dari Pemerintah daerah.

"Dan tentunya dengan kehadiran Pak Plt Gubernur Aceh di acara ini nantinya, semoga dapat menjadi sebuah semangat dalam membangun Aceh hebat yang gemilang." Tutup Kalvin.

Mufied Alkamal menambahkan, FPMPA pada dasarnya yang dirintis dari tahun 2009 penuh dengan perjuangan untuk menggabungkan Paguyuban dari seluruh Aceh, sejarahnya ialah untuk menggabungkan Paguyuban ini agak sulit, sebab setiap daerah berbeda budaya.

"Namun Alhamdulillah, Paguyuban yang tergabung dalam FPMPA ini sudah melakukan Kongres selama dua kali, dan Kongres kedua pada tahun 2015 terpilih Sudirman sebagai Ketua FPMPA," ujar Mufied yang juga salah seorang dewan pendiri FPMPA.

Mufied mengatakan, fungsi Kongres bukan hanya pemilihan ketua, tetapi bagaimana peran pemuda dan dapat berkontribusi membangun Aceh ke depan, sebab Lembaga ini berfungsi untuk menaungi Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda di seluruh Kabupaten/Kota se-provinsi Aceh,"

Adapun tujuan awal dibentuknya FPMPA ini sebagai saran untuk konsolidasi isu-isu yang ada di Aceh, dan setelah itu mencari solusi serta jalan keluarnya, lalu memperjuangkan segala bentuk kepentingan Mahasiswa dan Pemuda, seperti Qanun Kepemudaan, persoalan bencana alam, pembangunan, sosial, ekonomi serta sampai ke persoalan pribadi seperti gesekan antar Paguyuban Mahasiswa juga kita cari jalan penyelesaian nya. Terang Mufied

Lanjutnya, dengan digelarnya Kongres FPMPA ke-III ini, kami sangat mengharapkan agar seluruh Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda di Aceh semakin solid dan kuat, serta FPMPA dapat mengaktualisasikan peran mahasiswa dan pemuda menuju Pembangunan Aceh hebat yang gemilang. Tutup Mufied Alkamal. (red)

CoE 2019, Aceh Hebat Melalui Ragam Pesona Wisata

Calender of Events (CoE) Aceh 2019 resmi diluncurkan oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Jumat (22/3/2019) malam.

DMI Net,  Banda Aceh | Peresmian kalender even ini turut didampingi Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisawata Aceh Jamaluddin.

Acara yang berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Jakarta tampil dengan dekor yang unik, namun tidak lepas dari nuansa budaya Aceh yang Islami.

Menpar Arief Yahya mengapresiasi launching CoE Aceh 2019 ini. Menurutnya, ini menunjukkan komitmen para pemimpin di Aceh yang ingin menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat.

"CEO commitment menjadi modal utama karena 50% keberhasilan pariwisata karena adanya komitmen pimpinan daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota)," kata Arief Yahya.

Menpar menjelaskan, pariwisata Aceh mempunyai produk unggulan yang terkait dengan budaya (culture), alam (nature), dan buatan manusia (manmade). Semuanya dituangkan dalam atraksi wisata yang tahun ini memiliki 100 event. 10 event di antaranya menjadi unggulan dan 3 diantaranya masuk dalam 100 CoE Wonderful Indonesia.



"Tiga event tersebut, yaitu Aceh Culinary Festival, Saman Gayo Alas Festival dan Aceh International Diving Festival," sebut Menpar Arief Yahya.

Sedangkan untuk tujuh top event lainnya, yakni Festival Ramadhan, Kemah Wisata, Pulau Banyak International Festival, Banda Aceh Coffee Festival, Festival Danau Laut Tawar, Aceh International Rapa'i Festival dan Alas Rafting International Championship.

Menpar Arief Yahya menjelaskan, Aceh juga ditetapkan sebagai destinasi unggulan untuk wisata halal. Pariwisata Aceh tengah bertransformasi menjadi destinasi pariwisata kelas dunia (World Best Halal Destination) bersama destinasi halal lainnya Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat.

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menyambut baik launching CoE Aceh 2019 oleh Menteri Pariwisata RI di Jakarta. Menurut Nova, peluncuran ini sebagai salah satu media efektif mempromosikan pesona wisata Aceh di Ibukota Republik Indonesia.

"Launching CoE Aceh 2019 bertujuan untuk memperkenalkan ragam daya tarik wisata dan keunikan atraksi daerah kepada wisatawan. Serta menarik minat wisatawan berkunjung ke Aceh, sehingga nantinya diharapkan dapat membangun semangat dan komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memperkenalkan daerahnya masing-masing, sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan halal bagi setiap wisatawan," papar Nova.

Nova mengatakan, Aceh saat ini tengah menuju sebagai destinasi halal dunia atau sebagai world best halal destination. Dengan ditetapkan menjadi destinasi halal kelas dunia akan mendorong meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Aceh.

Kadisbudpar Aceh Jamaluddin mengatakan, tahun 2017 jumlah kunjangan wisatawan ke Aceh mencapai 2,9 juta orang terdiri 2,8 juta wisnus dan 78 ribu wisman. Atau terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2016 sebanyak 2,1 juta terdiri dari 2 juta wisnus dan 76 ribu wisman.

"Sampai saat ini, angka kunjungan wisman dan wisnus di Aceh pada tahun 2018 yakni 106.281 dan 2.391.968," kata Jamaluddin.***ADV***

Plt Gubernur: BPR Mustaqim Harus Besarkan Usaha Mikro

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah didampingi Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman saat meresmikan Kantor Pusat BPR Mustaqim Sukamakmur. | Foto: Ist.

DMI Net, Banda Aceh | Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyebutkan dirinya berkeyakinan bahwa pembangunan Aceh harus dilakukan dengan investasi dan kekuatan sendiri. Artinya, pengembangan dunia usaha yang dijalankan masyarakat Aceh harus dikedepankan sehingga investasi skala mikro, kecil dan menengah bisa berkembang di Aceh. 

"Bukan investasi miliaran dolar yang menggantung di langit. Mana penanaman modal asing yang sudah berjalan di Aceh," kata Nova saat meresmikan Kantor Pusat Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim Sukamakmur, di Banda Aceh, Selasa 5/02/2018. 

Kerena itu, Nova berharap perbankan di Aceh apalagi milik pemerintah Aceh seperti BPR Mustaqim harus menjadi tulang punggung untuk membesarkan usaha rakyat yang skalanya mikro, kecil dan menengah. "Jangan keluar dari wilayah pembiayaan keuangan skala mikro, kecil dan menengah. BPR Mustaqim adalah tulang punggung dunia usaha dan bisnis di Aceh," kata Nova. 

Nova menyebutkan, tanpa jasa keuangan, pengusaha sekecil apa pun akan sulit untuk bangkit. Karenanya, dukungan keuangan dari perbankan menjadi syarat mutlak. "Perbankan harus selalu menjadi pendamping bagi pengusaha kita untuk memulai investasi dengan kekuatan sendiri."

BPR Mustaqim Sukamakmur, kata Nova, harus sudah sejajar dengan bank lain yang sudah mapan. Tidak ada alasan, ujar dia, untuk merasa lebih kecil. Dalam waktu dekat, setidaknya BPR Mustaqim bisa sama dan sejajar dengan Bank Aceh Syariah. Untuk mencapai langkah itu, BPR Mustaqim disebut akan mengikuti langkah Bank Aceh yaitu menjadi perbankan syariah. 

Selain itu, ujar Nova, BPR Mustaqim adalah salah satu perbankan daerah yang kinerjanya sangat baik. Ia meminta agar kinerja tersebut untuk terus ditingkatkan. Apalagi kinerja perbankan yang tidak kuantitatif. 

"Yang berprestasi mendapat award. Jika tidak pastinya tidak mendapat apresiasi. Promosi pasti bagi yang berprestasi," kata Nova. Selain itu, ujar dia, Sumber Daya Manusia harus terus ditingkatkan seperti pemberian akses pendidikan lanjutan untuk meningkatkan kemampuan. 

"Dengan wujud yang kecil, BPR Mustaqim ini kita harap bisa muncul seperti raksasa," ujar Nova. "Kami mengandalkan bank Aceh dan BPR Mustaqim untuk mengembangkan interpretersip di Aceh. Kembangkan dunia usaha yang dilakukan oleh putra-putri Aceh." 

Sementara Komisaris BPR Mustaqim, Azhari, mengatakan BPR Mustaqim merupakan salah satu perusahaan daerah yang modalnya 100 persen milik pemerintah Aceh. Sampai saat ini, BPR terbesar di Aceh itu mempunyai aset 158 miliar. Selain itu, bank tersebut hingga hari ini mempunyai 24 jaringan kantor. Satu di antaranya merupakan kantor pusat non operasional dan satu kantor operasional. Sementara 8 kantor kas serta 14 kantor cabang yang salah satunya berada di Lampuyang Pulo Aceh. 

"Dengan adanya kantor pusat ini bisa menjadi spirit bagi karyawan dan manajemen bank untuk memberikan kontribusi terbaik dalam memberikan pelayanan lebih luas untuk memberikan dukungan pembiayaan bagi masyarakat khususnya masyarakat kecil dan menengah," kata Azhari. ***ADV***

BkkbN Aceh Kembali Gelar kegiatan KS-PK

DMI Kota Lhoksemawe| Perwakilan BkkbN Aceh Kembali menggelar kegiatan Kedua ( dari enam kegiatan Bidang KS-PK) Sosialisasi Pembangunan Keluarga Melalui GenRe ceria Bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI Tahun 2019 di gedung Balai Desa Kecamatan Muara Dua,  Kota Lhoksemawe, Seni (18/3/2019).

Kegiatan yang di hadiri sekitar 250 Peserta ini dihari oleh Kepala BkkbN Aceh Drs Sahidal Kastri M. Pd dan Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Aceh,  Tgk KhaidirAdurrahman SIP,  Kepala OPD KB  Lhoksemawe Dra Mariana Affan MM. 

Melalui sosialisasi Pembangunan keluarga melalui GenRe ceria di harapkan akan terbentuk ketahanan keluarga dan generasi muda emas Indonesia dan Aceh Khususnya yang tangguh, berkarakter,  Cerdas,  berakhlak Mulia. 

BkkbN Gelar Sistem SPM dan SPIP

DMI Banda Aceh | Perwakilan BkkbN Aceh menggelar Kegiatan sistem Pengendalian Manajemen (SPM) untuk mendukung Penyelenggara sistem Pengendaliaan Intren Pemerintah ( SPI) Guna Mengujudkan tata kelola penyelenggara yang efektif dan efesien di Lingkungan Perwakilan BkkbN Aceh yang di gelar di Kyriat Meuraya Hotel Banda Aceh Selasa (12/3/2019).

Kegiatan yang di ikuti 40 peserta dari internal lingkungan Perwakilan BkkbN Aceh ini Di buka oleh Kepala Perwakilan BkkbN Aceh Drs Sahidal Kastri M. Pd dan sebagai nara sumber Kabiro Keuangan dan BMN ( Barang Milik Negara) BkkbN,  Dra Sri Rahayu M. Si dan Kabag Pelaksana Anggaran,  Sunarto SE,  MM.

Pada Kesempata Tersebut,  Kaper Menyampaikan adanya pengayaan kepada para peserta pada Hari ini, tentang rencana Tindak Pengendalian (RTP). 

Sehingga di harapkan dengan bertambahnya wawasan dan pengetauhan,  peserta dapat mengetauhi kemungkinan kejadian yang mengancam dan meminimalir dampak risiko dalam pecapaian tujuan dan sasaran unit Kerja di lingkungan Perwakilan BkkbN Aceh. 

BkkbN Aceh Gelar Sosialisasi, Advokasi dan KIE

DMI Aceh Tamiang | Perwakilan BkkbN Aceh menggelar sosialisasi, Advokasi dan KIE ( Komunikasi, Informasi,  dan Edukasi)  Program KKBPK ( Kepedudukan, Keluarga Berencana,  dan Pembangunan Keluarga). 

Bersama mitra Kerja Anggota Komisi IX DPR RI, Tgk Khaidir Abdurrahman, SIP, yang di ikuti 250 peserta. 

Kegiatan keempat dari 12 titik yang di rencanakan ini di gelar di Desa Lubuk Damar, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang pada jum'at (15/3/2019.

Turut di hadiri oleh Kepala Perwakilan BkkbN Aceh. Drs  Sahidal Kastri M. Pd dan Kabid Dalduk, Irma Dimyati SE,  MM. 

BkkbN Aceh Menggelar Sosialisasi Pembangunan Keluarga GenRe

DMI Lhoksemawe | BkkbN  Perwakilan Aceh menggelar sosialisasi pembangunan keluarga melalui GenRe ceria bersama mitra komisi IX DPR RI tahun 2019 di gampong jawa kecamatan Banda Sakti kota Lhoksemawe, minggu ( 17/3/2019).

Kegiatan yang di hadiri sekitar 250 peserta ini,  turut di hadiri kepala BkkbN Aceh Drs.  Sahidal Kastria,  M. Pd. 

Anggota Komisi IX DPRI RI,  Dapil Aceh, Tgk Khaidir Abdurrahman SIP,  dan kepala OPD KB Lhoksemawe, Dra. Mariana Affan, MM. 

Kegiatan Bidang KS-PK ini merupakan kegiatan pertama dari enam kegiatan yang direncanakan akan di lakukan di Lhoksemawe, Aceh Utara,  Bener Meriah,  dan Aceh Tengah. 

Ke China, BNN Kerjasama Dengan CCNN Penanganan Narkoba Antar Negara

• 

Banda Aceh - Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) kali ini turut bekerjasama dengan Badan Narkotika Cina atau National Narcotics Control Commission China (NNCC) dalam segala bentuk penanganan narkotika antar kedua negara.


Kepala BNN RI, Komjen Pol Heru Winarko mengatakan, kerjasama sebelumnya juga dilakukan bersama pihak NNCC dalam Bidang Pemberantasan Narkotika dan telah ditandatangani pada 23 Maret 2012 lalu di Beijing, China.


Pertemuan untuk membahas kerjasama antar kedua negara yang selanjutnya akan dilaksanakan pada akhir April atau Mei 2019 mendatang dan dilaksanakan di Tiongkok. Selain itu, pihak BNN pun telah menyelenggarakan Diklat Internasional Interdiksi Terpadu yang diikuti oleh negara mitra BNN.


"Diharapkan, Cina dapat mendukung kegiatan serupa baik sebagai peserta maupun instruktur yang akan diselenggarakan tahun ini," ujar Heru.


Sementara itu, pihak Badan Narkotika Cina (NNCC) pun menanggapi baik akan hal ini. Seperti terkait pertemuan bilateral ini, pihak NNCC siap menerima BNN pada waktu yang ditentukan. BNN pun diminta untuk menyebutkan tempat atau kota penyelenggaraan pertemuan bilateral serta instansi yang akan dikunjungi agar dapat dikoordinasikan pihaknya nanti.


Namum, terkait dukungan pada diklat yang diselenggarakan, NNCC menyesalkan tidak dapat mendukung baik sebagai peserta maupun instruktur, mengingat ketatnya ijin ke luar negeri.


"Namun Cina dapat menerima kunjungan staf BNN untuk belajar program IT drug profiling dan Hong Kong dapat membantu diklat tersebut karena kebijakan untuk mengirim pejabat ke luar negeri lebih fleksibel. Selain itu, institusi untuk koordinasi dalam pertukaran informasi intelijen agar ditentukan BNN atau Polri dan penentuan PIC," jelasnya.


Pihak NNCC pun, tambah Jenderal Bintang Tiga ini, berharap agar dalam media rilis tidak menyatakan barang dari Cina sebelum dipastikan asal barang. "Agar dapat diminimalisir miskomunikasi melalui penguatan kerjasama," tambahnya.


Petemuan Bilateral Meeting ini berlangsung di sela sela Sidang sesi ke 62 Commission on Narcotic Drugs (CND) yang sedang berlangsung mulai 14 Maret s/d 22 Maret 2019 di M Building, Vienna Inyernational Center, Vienna, Austria. 15 Maret 2019.

BKKBN MoU Dengan Tim Informasi untuk Tingkatkan Publikasi

DMI Net.  Banda Aceh | Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Aceh sepakati Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) tenteng kerjasama dalam rangka publikasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, PT Aceh Media Grafika, Pusat Pelatihan Pengembangan dan Kajian Administrasi Negara serta Badan Statistik Aceh di Hotel Grand Nanggroe, Kamis (14/3/2019).

Tujuan dari MoU ini untuk untuk membangun kemitraan dan pemanfaatan potensi serta kompetensi yang dimiliki oleh pihak terkait dalam meningkatkan publikasi dan informasi yang mempunyai nilai edukasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pencerahan Masyarakat, Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI, serta mengabdi kepada Bangsa dan Negara.

Sekretaris Kominsa Aceh Masrimin saat dimintai keterangan oleh media mengatakan, akan melakukan koordinasi secara kontinu terkait setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN untuk kita publikasikan melalui website yang dimiliki oleh kominfo.

"Kita akan terus dukung kegiatan Pemerintah Aceh termasuk yang vertikal dalam hal publikasi melalui kanal-kanal informasi yang kita miliki, agar masyarakat luas bisa mengetahui berbagai informasi terkait program-progarm Pemerintah Aceh," jelas Masrimin.

Pelaksanaan MoU ini juga bersamaan dengan pembukaan rapat kerja pertemuan integrasi kampung KB bersama mitra kerja tingkat provisi dan kabupaten/kota Se-Aceh tahun 2019.

Acara tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Rahmad Fitri mewakili PLT. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalama sambutannya mengatakan masalah kependudukan merupakan pilar utama pembangunan bangsa, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, sehebat apapun program yang kita jalankan tidak akan efektif.

"Masalah kependudukan harus kita selesaikan terlebih dahulu, sehingga program-program lain dapat menyesuaikan dengan data kependudukan yang ada,"jelasnya.

Visi pembangunan Aceh sebagaimana tertuang dalam RPJM 2017-2022 adalah mewujudkan Aceh Damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani, untuk mewujudkan visi ini harus sejalan harus dengan visi BKKBN karena faktor pengendalian penduduk menjadi salah satu bagian penting di dalamnya, yaitu mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang guna tercipta keluarga yang berkualitas.

"Sosialisasi KB harus kita tingkatkan diseluruh daerah, dengan ber-KB, keluarga akan lebih maksimal memberikan perhatian kepada anak-anaknya sehingga cita-cita membangun keluarga berkualitas dapat tercapai," jelasnya.

Program KKBPK juga bermanfaat menurunkan angka kematian ibu, serta mendorong keluarga agar lebih sejahtera, keberhasilan program KKBPK memang tidak bisa terlihat dalam waktu yang singkat. Tapi harus dipahami pula, program ini dapat mempengaruhi keberhasilan program-program lainnya, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan sebagainya.

"Kita harus yakin, bahwa program KKBPK tidak bertujuan untuk membatasi kelahiran, tapi mengatur dan merencanakan kelahiran secara bijaksana agar lahir anak-anak yang sehat dan cerdas," ungkapnya.

Rahmad menyebutkan sebagai catatan, data BPS menyebutkan, pertumbuhan penduduk Indonesia lima tahun terakhir ini berkisar 1,49 persen, pertambahannya sekitar 4,5 juta jiwa per tahun, khusus Aceh, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,8 persen per tahun.

"Untuk mencegah timbulnya Iedakan penduduk dimasa depan, program Kampung KB yang sudah dicanangkan sejak tahun 2016 segera dilakukan lntervensi secara total oleh lintas sektor terkait agar pencapaiannya sesuai dengan yang direncanakan" tegasnya

Pelaksana Tugas Deputi Advokasi Pergerakan dan Informasi BKKBN, M.Yani mengatakan, Indonesia telah mengukir sejarah keberhasilan dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 2,31 persen selama periode 1971-1980, menjadi 1,49 % periode 2000-2010 dan 1,36 persen selama periode 2010-2016. Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini konsisten dengan penurunan angka kelahiran total (atau TFR) dari 5,61 anak per wanita usia subur pada tahun 1971 menjadi 2,38 pada tahun 2018.

Disamping penggunaan kontrasepsi yang terus meningkat, faktor penentu pengendalian angka kelahiran total, adalah meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan. Perempuan Indonesia menunjukkan kecenderungan menikah pada usia yang lebih matang, dari 18 tahun pada tahun 1991, menjadi 21 tahun pada tahun 2018.

"Penurunan angka kelahiran total telah merekayasa struktur umur penduduk untuk menciptakan peluang terjadinya bonus demografl yang dimulai sejak tahun 2012, ini ditandai dengan rasio ketergantungan di bawah 50 per 100 penduduk usia produktif", ujarnya.

menurutnya proyeksi bonus demografi akan membuka jendela peluang pada tahun 2020 sampai 2030. Jika program Keluarga Berencana tetap menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah, maka usia bonus demografi akan lebih panjang dan akan memberi dampak bagi pembangunan kesejahteraan.

Seiring dengan keberhasilan pengendalian penduduk dan terwujudnya momentum bonus demografl tersebut, maka proporsi penduduk Ianjut usia juga mengalami peningkatan, untuk itu perlu diambil kebijakan dan langkah-Iangkah yang tepat agar penduduk berusia Ianjut "lebih sejahtera dihari tua dan tidak tua sebelum kaya," jelasnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Sahidal Kastri dalam sambutannya mengatakan untuk meningkatkan ketahanan keluarga disamping faktor ekonomi, BKKKBN menganjurkan agar keluarga melakukan 4 hal, yang pertama keluarga dalam sehari harus berkumpul minimal 20 menit dan terbebas dari gadget, televisi elektronik lainya sehingga pertemuan menjadi berkualitas, kedua keluarga berinteraksi saling bertukar pengalaman antara anggota keluarga dengan komunikasi yang lebih berkualitas, ketiga keluarga berdaya dimana keluarga-keluarga indonesia mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk membuat diri dan keluarganya tidak bergantung kepada orang lain dan yang terakhir keluarga peduli serta berbagi, karene kelurga lebih mampu memiliki kepedulian dan keinginan untuk berbagi dengan orang yang lebih membutuhkan. (fd/ri)

Ikut Sidang CND, BNN Kerja Sama Dengan Jepang

Banda Aceh - Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia kembali mengikuti Sidang Sesi ke 62 Commission on Narcotic Drugs (CND) 2019, di Vienna Austria, Kamis (14/3/2019) kemarin.

Pada sidang Sesi ke 62 CND ini, Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) juga melakukan pertemuan kerjasama bilateral kepada pihak Badan Narkotika Jepang.

Kepala BNN RI, Komjen Pol Heru Winarko menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesediaan Jepang menerima undangan pertemuan bilateral di sela-sela Sidang CND ke 62 tersebut.

Menurutnya, dalam rangka menanggulangi masalah narkotika, BNN perlu meningkatkan kerjasama dengan Narcotics Control Department Jepang. 

Dalam pertemuan itu, BNN RI mengusulkan kerjasama yang dapat dilakukan oleh kedua negara ini seperti pertukaran informasi Intelijen, riset atau penelitian. 

Kemudian, kerjasama engembangan sistem laboratorium di Jepang untuk mengidentifikasi NPS serta kerangka kerjasama lain yang lebih luas seperti rehabilitasi atau kombinasi kerjasama lain yang dapat dikembangkan lebih lanjut

"Selain itu, diharapkan adanya kerjasama berupa penempatan LO untuk membantu BNN dalam mengidentifikasi NPS dan mendukung Program Capacity Building BNN yaitu pelatihan baik sebagai peserta maupun instruksi," kata Heru.

Sementara, Director Administrative and General Affairs Division, Tatsuo UEDA menyampaikan, narkotika merupakan masalah besar baik di Indonesia maupun Jepang. 

Diakui, 80 persen penyalahguna narkoba di Jepang mengkonsumsi methampethamine yang diselundupkan dari Malaysia, Amerika Selatan, Amerika Utara dan Afrika. 

"Kerja sama dengan Indonesia sangat diperlukan dan usulan BNN untuk menyelenggarakan kerjasama seperti yang disebutkan disetujui," kata Tatsuo.

Tatsuo juga berharap, pertukaran informasi Intelijen berjalan apabila ada methampetamin yang diselundupkan ke Jepang. Pihaknya pun setuju atas usulan Indonesia untuk menempatkan LO untuk meningkatkan kerjasama, kiranya usulan tersebut dapat dajukan ke JICA.

"Jepang akan mendukung program BNN, tidak hanya pelatihan tapi BNN juga dapat mengunjungi laboratorium narkotika di Tokyo agar dapat meninjau lebih dekat bagaimana Tokyo mengidentifikasi NPS, sehingga Jepang dapat meregulasi 2000 jenis NPS," tambahnya.

Pada sidang kali ini, BNN menggelar pameran mengenai hasil dari upaya yang telah dilakukan oleh BNN di Indonesia terkait Program Alternative Development (AD) yang dijalankan di Indonesia, khususnya Program AD di Aceh.

Pameran tersebut dibuka oleh Kepala BNN RI Drs. Heru Winarko, SH yang turut di hadiri oleh Pimpinan UNODC, Deputi Pencegahan dan Deputi Pemberdayaan Masyarakat serta Para Pejabat Utama BNN lainnya, dan dihadiri Kepala BNNP Aceh. 

Pada pameran tersebut, BNN menghadirkan Kopi Gayo (Aceh), Bubuk Kunyit Aslam, Handycraf dan lainnya yang merupakan hasil dari Upaya P4GN melalui Program Alternative Development di Indonesia khususnya Aceh selama ini.

Pameran tersebut belangsung di Outside Plenary Room, Gedung M Building, Vienna International Center, Vienna, Austria.()

BKKBN Gelar Forum Singkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran

DMI. net Banda Aceh |Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Aceh menggelar Forum Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran Provinsi Dan Kabupaten/Kota, di Banda Aceh, 11 s/d 12 Maret 2019.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi antara provinsi dan OPD KB Kabupaten/Kota di Aceh tentang harmonisasi dan sinkronisasi anggaran Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga).

"Tujuan dari kegiatan kita ingin adanya pemahaman yang sama baik mulai tahap perencanaan yaitu singkronisasi perencanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) sub bidang KB Tahun 2020 melalui e-Planning (Aplikasi Krisna), evaluasi pemanfaatan dan realisasi penggunaan DAK sub bidang KB Tahun 2018 yang merupakan dana transfer pusat ke daerah," ujar Sekretaris BKKBN Aceh, Husni Thamrin.

Husni berharap, pelaksanaan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Sub Bidang KB tahun ini terealisasi dengan baik. Husni Thamrin merinci, DAK untuk Sub Bidang KB terdiri dari Non Fisik (BOKB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp98,804,875,009 dan DAK Fisik dengan alokasi anggaran sebesar Rp25,888,548,000.

Untuk Provinsi Aceh, kata Husni Thamrin, jumlah alokasi untuk DAK Fisik pada 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,6 persen dibandingkan alokasi DAK Fisik pada 2018 lalu yaitu sebesar Rp23,693,000,000. Sedangkan jumlah alokasi untuk DAK Non Fisik (BOKB) mengalami kenaikan sebesar 9,2 persen dibandingkan alokasi pada 2018 lalu yaitu sebesar Rp96,271,360,000.

"Pada tahun ini, 2019, kita juga memiliki DAK penugasan khusus untuk percepatan penurunan stunting, berupa penyediaan BKB (Bina Keluarga Balita) Kit stunting sebesar Rp7,8 miliar yang dikoordinasikan kementerian Kesehatan serta tiga kab/kota (Aceh Timur, Pidie, dan Aceh Tengah) di Aceh, untuk kegiatan penanganan stunting BOKB di 159 desa," imbuh Husni Thamrin.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Sahidal Kastri mengatakan, dengan adanya penambahan DAK Sub Bidang KB pada tahun ini, diharapkan relisasi anggaran bisa tercapai 100 persen.

"Dalam rangka penguatan pelaksanaan DAK Sub Bidang KB tahun anggaran 2019, maka BKKBN merasa perlu melakukan penguatan tim pengendalian DAK di masing-masing OPD KB kab/kota maupun intern kami di provinsi tentu secara profesional. Kami siap sedia untuk memfasilitasi, berkoordinasi serta memberikan pendampingan kepada kabupaten/kota mulai tahap perencanaan, pengusulan, hingga tahap pelaksanaan dan monotoring serta evaluasinya," kata Sahidal saat menutup kegiatan tersebut pada Selasa (12/3/2019).

Sahidal juga mengatakan, pelaksanaan Program KKBPK tahun anggaran 2019 juga harus memperhatikan sinergisitas kegiatan antar bidang dan antar sektor dengan mengesampingkan ego untuk memperoleh satu tujuan dan sehingga tercapainya sasaran strategis BKKBN.

Plt Gubernur Aceh. Nova Iriansyah: Selamat Hari Pers Nasional, Tetap Merdeka

DMI Net, Banda Aceh - Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyebut pers sebagai jembatan komunikasi konstruktif antara pemerintah dan masyarakat demi cita-cita bersama yaitu Aceh Hebat. "Konstuktif itu kandungannya objektif disertai positif, " kata Nova yang ikut menghadiri Hari Pers Nasional yang dilangsungkan di Surabaya, yang juga dihadiri Presiden RI, Joko Widodo, Sabtu (9/2/2019).

Nova menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua insan pers yang sudah menjalankan fungsi jurnalismenya di Aceh. "Mewakili Pemerintah Aceh, saya menyampaikan selamat hari pers nasional tahun 2019, kita jalin terus kemitraan ini dalam semangat yang semakin konstruktif, semoga Pers tetap Merdeka," katanya.



Nova memastikan dirinya akan terus menghormati kemerdekaan/kebebasan pers (freedom of the press) yang di dalamnya terkandung prinsip, diantaranya independen dan mewakili kepentingan publik. "Kebebasan pers itu konstitusional, dan dilindungi hukum," sebutnya.

Nova mendorong semua SKPA di Pemerintah Aceh, untuk menjalin komunikasi kemitraan dengan insan pers agar usaha bersama mewujudkan kepentingan publik bisa saling melengkapi antara Pemerintah dan Pers.

"Prinsipnya, menghormati kebebasan pers itu mendorong kehidupan yang lebih cerdas, bijaksana dan bersih, sekaligus makin meningkatkan kualitas demokrasi," tutupnya. 50 Wartawan Aceh Hadir di Peringatan Hari Pers Nasional Surabaya - Sebanyak 50 wartawan Aceh dari berbagai media menghadiri Hari Pers Nasional atau HPN 2019 di Surabaya, Jawa Timur.

Puncak acara HPN 2019 digelar pada 9 Februari. "HPN merupakan ajang silaturahmi wartawan dari seluruh Indonesia. Di ajang ini, para wartawan saling berbagi terkait perkembangan pers di daerah masing-masing," ujar Pelaksana Tugas Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Aldin Nl, di Surabaya, Jumat, 8 Februari 2019.

Selama di Surabaya, ada beberapa agenda nasional yang diikuti delegasi wartawan Aceh tersebut. Di antaranya deklarasi kebangsaan santun bermedia dalam menyongsong Pemilu 2019. Selain itu, juga mengikuti diskusi nasional membahas optimalisasi fungsi media di era disrupsi dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat.

Termasuk mengikuti konvensi nasional media massa. "Konvensi nasional tersebut membahas berbagai persoalan media massa di Indonesia serta tantangan yang dihadapi di era digitalisasi sekarang ini," ujar Aldin.

Dari Aceh, rencananya turut Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, Bupati Aceh Barat Ramli MS, dan Bupati Nagan Raya Jamin Idham. Aminullah dan Mawardi selain menghadiri puncak acara, juga menerima penghargaan kepala daerah peduli olahraga dari Seksi Wartawan Olahraga atau SiWO PWI.



"Selain itu, KONI Aceh juga memperoleh Golden Award dari SiWO PWI Pusat yang akan diterima Kamaruddin Abubakar, selaku Ketua Harian KONI Aceh," ujar Adlin. HPN 2019 mengusung tema pers memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis digital. Puncak kegiatan turut dihadiri Presiden Jokowi beserta menteri dan para gubernur seluruh Indonesia. ...(adv)......

Plt Sekda Aceh : Aceh Sangat Terbuka Untuk Investasi

  

ADVERTORIAL

Banda Aceh – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh T Helvizar Ibrahim, menegaskan bahwa Aceh sangat terbuka untuk investasi. Berbagai kebijakan terkait investasi terus dibenahi untuk menarik minat investor ke Aceh.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Helvizar, saat menerima kunjugan dari Konsulat Jenderal Singapura Medan Richard Grosse, di ruang kerja Sekda Aceh, Senin (18/2/2018). "Saya sangat mengapresiasi kunjungan hari ini, apalagi kita masih serumpun, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan terutama terkait investasi Singapura di Aceh.



Saat ini kami terus berbenah untuk mempermudah investor berinvestasi di Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh tentu sangat menyambut baik jika Singapura ingin berinvestasi di Aceh," ujar Helvizar.

Helvizar juga mengungkapkan, di masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca gempa bumi dan tsunami 2006 lalu, Singapura pernah membantu pembangunan dermaga dan rumah sakit di Kabupaten Aceh Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Helvizar juga memperkenalkan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL) dan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong. Beberapa sektor dan komoditi unggulan juga ditawarkan kepada Konjen Singapura, di antaranya kopra, kelapa sawit dan tuna. "Saat ini komoditi kopra sedang kita galakkan kembali. Selain itu Aceh juga memiliki potensi minyak nilam dan kelapa sawit.



Selama ini, Aceh baru mampu memproduksi pada turunan pertama saja. Misalnya saja minyak kelapa, kita baru mampu memproduksi Crude Palm Oil (CPO) saja," ungkap Helvizar. Padahal, sambung Plt Sekda, jika semua produk turunannya mampu diproduksi di Aceh, maka potensi ekonominya tentu akan lebih besar. Selain itu, akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap. Oleh karena itu. Helvizar mengimbau agar Singapura berinvestasi di Aceh, terutama hilirisasi di industri sawit dan sektor lainnya..

Helvizar menambahkan, Pemerintah Aceh terus membenahi sektor pariwisata. "Saat ini pariwisata menjadi primadona, sektor ini bahkan telah menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Dengan segala potensi yang dimiliki, Aceh sangat potensial untuk dijadikan sebagai salah satu daerah tujuan wisata dunia." Selama ini, sambung Helvizar, berbagai potensi wisata terus dibenahi dan dikembangkan di Aceh.



Salah satu ikon pariwisata Aceh adalah Sabang yang terkenal dengan wisata alam, kuliner dan wisata alam bawah laut. Selain itu, wilayah Dataran Tinggi Gayo sebagai ikon agrowisata. "Dataran Tinggi Gayo terkenal sebagai daerah penghasil kopi. Bahkan, bahan dasar starbuck berasal dari kopi yang diproduksi di Gayo.

Dalam pemaparannya, Helvizar juga mempromosikan potensi wisata surfing dan kuliner di Pulau Simeulue, Pulau Banyak dan sejumlah objek wisata di wilayah Pantai Barat Aceh. "Pemerintah Aceh sangat fokus membangun sektor pariwisata karena sektor ini membutuhkan investasi yang namun dapat menyerap banyak tenaga kerja," kata pria yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh itu. Helvizar juga menambahkan, saat ini, belum ada penerbangan langsung Aceh-Singapura. Menurut Helvizar, hal ini menjadi salah satu factor minimnya kunjungan wisatawan Singapura ke Aceh.



Oleh karena itu, Plt Sekda menyarankan agar Konjen Singapura dapat mengusahakan untuk membuka rute penerbangan Singapura Aceh maupun sebaliknya. Hal ini terus kita genjot untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyatakat. "Saat ini, Pemerintah Aceh sedang berusaha berlari kencang menyelenggaraka pembagunan dalam upaya menghadirkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, kami sangat menyambut dengan tangan terbuka jika Pemerintah Singapura dan para pengusaha Singapura ingin berinvestasi di Aceh," imbuh Helvizar. Plt Sekda Aceh itu juga berharap agar Pemerintah Singapura dapat menjalin kerjasama terkait pelatihan untuk para fresh graduate sebelum masuk ke dunia kerja. "Kedisiplinan dan penggunaan teknologi serta efisiensi waktu tentu menjadi hal yang harus kami pelajari dari masyarakat singapura.

Untuk itu, jika ada program tersebut kami siap bekerja sama," pungkas T Helvizar. Sementara itu, Konjen Singapura Richard Grosse, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, terkait sektor pariwisata di Indonesia, selama ini yang dikenal oleh masyarakat dunia, Indonesia adalah Bali. Oleh karena itu kunjungannya hari ini ke Aceh penting untuk mengetahui, bahwa Indonesia bukan hanya Bali. Pertemuan diakhiri dengan pertukaran cinderamata.



Dalam pertemuan tersebut, Plt Sekda turut didampingi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taqwallah dan Kepala Biro Perekonomian Amirullah. Didampingi seorang staf, Konjen Singapura direncanakan akan berkunjung ke Sabang untuk melihat potensi investasi, di wilayah paling barat Indonesia itu. [ADV]

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah Resmikan Jembatan Lamreung-Limpok

Nova Iriansyah (kemeja hitam) mendengar penjelasan tentang konstruksi jembatan Lamreung-Limpok, Aceh Besar. | Foto: Ist.

DMI Net, Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengharapkan semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun perguruan tinggi untuk terus berinovasi dalam pembangunan infrastruktur. 

Selain kemudahan konektivitas, pembangunan infrastruktur menurut Nova merupakan simbol kemajuan suatu negara.

"Kebutuhan akan konektivitas begitu cepat, kebutuhan harus diimbangi dengan pembangunan. Oleh karena itu kita perlu inovasi dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi," ujar Plt Gubernur Aceh saat meresmikan Jembatan Lamreung-Limpok, Aceh Besar, Selasa 5 Februari 2019.

Selain itu, Nova mengatakan bahwa sebuah negara tidak akan maju apabila pembangunan infrastruktur dihentikan. Ia mencontohkan kala ia mendatangi Portugis, 2013 silam. Saat itu Portugis sedang mengalami krisis ekonomi. Ia mengatakan, menurut parlemen setempat, krisis ekonomi Portugis disebabkan karena berhentinya pembangunan infrastruktur.



"Ketika tidak ada pembangunan infrastruktur maka terjadilah krisis ekonomi yang luar biasa. Oleh karena itu saya mengingatkan jangan pernah berhenti berinovasi tentang pembangunan infrastruktur, mulai dari gagasan, perencanaan, studinya, pelaksaanaan, manajemen kontruksinya sampai dengan perawatan," kata Nova.

Setelah itu, Plt Gubernur mengatakan pembangunan infrastruktur bukan hanya berbicara fisik saja. Namun, selain dari fisik, infrastruktur menjadi salah satu faktor dan syarat untuk  kemajuan negeri ini. Pembangunan negeri ini, kata Nova, tidaklah bisa apabila hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi harus melibatkan pihak lain seperti swasta dan perguruan tinggi.

Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi kepada pihak yang telah menyukseskan pembangunan jembatan itu. Di antaranya, Dinas PUPR( Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat), Balai Pelaksanaan Jalanan Nasional dan PT. Perapen Prima mandiri.

Sebelumnya, pembangunan jembatan yang dibiayai dana Otsus itu dimulai sejak tahun 2009, dengan tujuh tahapan penganggaran. Biaya yang dihabiskan dalam pembangunan jembatan ini berjumlah 45 miliar. Selain itu, jembatan yang berada di Kabupaten Aceh Besar ini memiliki panjang 276, 40 meter.***ADV

Kodim 0107 dan BKKbN Adakan Penyuluhan ( KB - Kes)

DMI Net.  TAPAKTUAN | Pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke-104 Kodim 0107/Aceh Selatan di Kluet Tengah, salah satunya adalah penyuluhan Keluarga Bencana Kesehatan (KB-Kes).

Kegiatan ini dilakukan oleh Kodim 0107/Aceh Selatan bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh Selatan, dan Pos Kesehatan Kodam IM di Posko Induk Satgas TMMD ke-104 Desa Malaka, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan.

Pasiter Kodim 0107/Aceh Selatan, Kapten Inf Raflizar menyampaikan, kegiatan ini untuk mendukung program pemerintah mewujudkan keluarga sederhana, untuk mewujudkan keluarga kecil 3 Anak lebih Baik, untuk mendongkrak ekonomi Rakyat.ujarnya

"Masyarakat pedesaan sekalipun harus mengetahui program-program dari BKKBN ini, dan harus disosialisakan agar mereka mengetahuinya, " jelasnya Jum'at (01/03/2019).

Program KB ini bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran. Harapannya ke depan masyarakat mampu merencanakan kelahiran anak, dengan jarak kelahiran yang diatur demi mengurangi dampak kematian ibu dan bayi. untuk mempelacarkan demi masa depan bangsa.(*)

BKKbN Aceh mengadakan Gerakan Upaya Pencegahan Stunting

DMI.Net Banda Aceh - Wakil Ketua TP PKK Aceh Dyah Erti Idawati, menegaskan, bahwa lembaganya sangat berkomitmen untuk terlibat aktif dalam program Geunting atau Gerakan Upaya Pencegahan Stunting di Aceh. Dyah Erti juga mengimbau agar seluruh organisasi perempuan dilibatkan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan Geunting.

Imbauan tersebut disampaikan oleh wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dekranasda Aceh itu, saat menyampaikan materi pada acara Simposium Menuju Aceh Hebat dengan Gerakan Upaya Pencegahan Stunting, yang diselenggarakan oleh BKKBN Perwakilan Aceh, di Aula Kyriad Muraya Hotel, Jum'at (8/3/2019).

"TP PKK Aceh dengan seluruh perangkatnya, siap dan sangat berkomitmen untuk terlibat aktif dalam Gerakan Upaya Pencegahan Stunting atau yang biasa disingkat Geunting. Dalam kesempatan ini, saya juga mengimbau agar seluruh organisasi perempuan turut dilibatkan dan melibatkan diri pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Geunting," imbau Dyah Erti.

Dyah Erti mengungkapkan, saat ini Pemerintah Aceh sedang gencar melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan stunting, apalagi Aceh menduduki peringkat ketiga se-Indonesia, sebagai daerah yang cukup tinggi angka kejadian stuntingnya, yaitu sebesar 37,9 persen.

Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Aceh terhadap penanganan dan penanggulangan stunting, pada hari Minggu (3/3) lalu, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, didampingi Wakil Ketua TP PKK Aceh dan sejumlah bupati/wali kota telah mendeklarasikan gerakan pencegahan dan penanganan stunting, di Lapangan Blang Padang.

Untuk diketahui bersama, berbagai  kegiatan lain yang juga dilakukan oleh TP PKK dan Pemerintah Aceh adalah melakukan pelatihan kader Posyandu, pendampingan Ibu Hamil dan penggunaan buku KIA. Selain itu, revitalisasi dan optimalisasi Posyandu terintegrasi juga terus dilakukan.

"bersama dinas terkait, TP PKK Aceh juga terus menggalakkan taman obat mandiri keluarga dan Rumoh gizi. Semua gerakan dan upaya yang kita lakukan ini adalah untuk menekan sekecil-kecilnya angka stunting di Aceh," imbuh dosen Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Unsyiah itu.

Dalam materinya, Dyah Erti juga mengingatkan, bahwa rasa kesetiakawanan menjadi faktor penting dalam upaya penanganan mal nutrisi dan stunting. Sikap cepat tanggap, saling menjaga dan saling mengingatkan antar tetangga akan mempercepat proses penanganan, seandainya di tengah masyarakat ditemukan kejadian stunting.

Oleh karena itu, Dyah mengimbau seluruh peserta untuk tidak hanya fokus kepada keluarga sendiri tetapi juga kepada tetangga dan lingkungan sekitar. Dyah meyakini, semakin cepat diketahui, maka kejadian stunting akan cepat ditangani.

Tahun 2019 ini, Pemerintah Aceh bersama TP PKK Aceh, Unicef dan Kompak akan melakukan intervensi stunting di 10 kabupaten/kota, yaitu Pidie, Aceh Tengah, Aceh Timur, Sabang, Aceh Jaya, Simeulue, Singkil, Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Barat.

"Ini bukan berarti penanganan stunting di kabupaten lain tidak diperhatikan tetapi fokus utamanya memang di 10 kabupaten tersebut," sambung Dyah Erti.

Sementara itu, dalam sesi tanya jawab, Dyah Erti mengamini pentingnya pendidikan pra nikah. Oleh karena itu, TP PKK Aceh sangat mendukung agar Pendidikan Pra Nikah kembali digalakkan di Aceh.

Sedangkan Kepala BKKBN Aceh, Sahidal Kastri, dalam sambutannya sebelum menutup kegiatan tersebut mengingatkan pentingnya asupan gizi seimbang bagi pertumbuhan tubuh dan otak anak, sehingga mampu menjadi generasi yang mampu bersaing secara global di masa mendatang.