Bimtek siskeudes Aceh Tenggara Terindikasi Pungli

Dailymailindonesia.net, Aceh Tenggara Nasional News - Bimtek siskeudes (Bimbingan teknis sistem keuangan desa)  Aceh Tenggara diduga terindikasi pungli, yang dilaksanakan  pada tanggal 30 Oktober s/d 1 November tahun 2018.di wilayah/kecamatan masing-masing yang telah ditentukan.

Kegiatan Bimtek siskeudes dilaksanakan 4 (empat) kecamatan yaitu beserta dana menurut keterangan/informasi jumlah dana yang di kutip bervariatif yang di duga dana desa bersumber APBN :

1.Kecamatan Deleng pokhisen.(Rp.12,5 - 25 juta/ perdesa)
2.Kecamatan Lawe Sumur.(Rp.15 juta/perdesa)
3.Kecamatan Lawe sigala-gala.(Rp.15 juta/ perdesa)
4.kecamatan Lauser.(Rp.17,5 juta/perdesa)
Dari 4 (empat) kecamatan ini 98 DESA, yang mengikuti Bimtek Siskeudes terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara dan operator desa.

Selaku ketua panitia juga penanggungjawab kegiatan, yang mengaku dari pihak lembaga dalam  pelaksanaan kegiatan Bimtek siskeudes ini yang berinisial 'IL'  dikonfirmasi media hariannusantara.co " jumlahnya dananya memang variatif,dananya diambil dari APBDes dan sudah ada musyawarah di desa juga "jelasnya.(31/10).


Yang anehnya keterangan Kepala desa terhadap media ini  jumlah uang Rp.12,5 Juta - 17,5 juta Perdesanya yang dikutip  yang bersumber dari dana desa bersumber APBN.


Sedangkan surat edaran Kemendagri mengenai bimtek siskeudes pembiayaan di bebankan bersumber APBD:

M o U Kemendagri dan BPKP
Surat Edaran Dagri Tentang Siskeudes 
Surat Ketua KPK Kepada para Kepala Desa
Kemendagri dengan BPKP tentang Keuangan Desa
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah menandatangani Nota kesepahaman Nomor 9001627115J dan MOU-16/D4/2015, tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa.
Selanjutnya dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri  nomor 145 /8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa : 
1. Bahwa nota kesepahaman tersebut merupakan kesepakatan kerjasama antara Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Salah satu bentuk kerjasama dimaksud adalah telah terbangunnya sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi yang lebih lanjut disebut "SISKEUDES", yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh BPKP dengan nama 'SIMDA Desa'. Sistem aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi tersebut diberikan kepada seluruh Desa secara cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya;
3. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa ini diberlakukan untuk seluruh desa dengan penerapan secara bertahap mulai tahun 2016. Selanjutnya, diminta kepada Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan/ pemanfaatan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai upaya untuk meningkatkan tranparansi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
4. Untuk mempercepat penerapan/pemanfaatan aplikasi tersebut, diharapkan pula kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memberikan dukungan pembiayaan melalui APBD masing-masing guna melaksanakan sosialisasi ataupun bimbingan teknis bagi aparatur Pemerintah Desa.

Ini benar-benar sangat disayangkan uang dana desa bersumber APBN di duga di gunakan bukan pada tempatnya,juga dengan jumlah yang tak kecil.Kepada Pemerintah dan Penegak Hukum mohon di Tindak Tegas dan Proses Hukum tindakan dugaan terindikasi pungli ini
.(Tim)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
DAILYMAIL INDONESIA
DAILYMAIL INDONESIA

Formulir Kontak