UKW : Media belum Terverifikasi, Di nilai Ilegal dan Melanggar UU Ketenagakerjaan

Dailymailindonesia.Net, Aceh Tamiang Nasional- Uji Kopetensi Wartawan (UKW) 4 September - 6 September bulan Lalu 2018, yang di Lakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Nilai Ilegal dan Melanggar UU Ketenagakerjaan "Ungkap Ketua PPWI Wilson Lalengke melalui Telepon Whatsapp

Lantas Dewan Pers sedang Dalam Gugatan/Sangketa dan Media yang belum Terdaftar ke dewan pers dan atau belum Terverifikasi yang bisa mengikuti UKW di nilai melanggar UU

Hal ini menjadi sorotan Media massa di Aceh, Kenapa??


Kabag Humas Ardha saat di Wawancarai di ruang kerjanya mengatakan," untuk terdaftar tidaknya media itu kebijakan Dewan Pers, ada beberapa media yang sedang dalam Proses sudah mendaftar ke Dewan Pers Tetapi masih di proses  Karena membutuhkan waktu 6 bulan S/d 2 tahun kata Dewan Pers disebut Ardha, iya mereka tetap pergi Karena mereka membawa bukti surat bahwasannya mereka sudah Terdaftar kedewan Pers ada Juga yang berbentuk Chepture", Kata Ardha Kabag Humas di Ruang Kerja nya


Kabag Humas Ardha menambahkan," Biaya yang di keluarkan untuk Perorang menghabiaskan dana sekitar Rp. 14 Juta Rupiah, di situ sudah semua hotel, makan, penginapan, pesawat pergi pulang Dan lain lain",  Cetus Ardha.


Walaupun sudah sebulan berlalu, tetapi terkait UKW masih menjadi bahan Perbincangan awak media massa di Aceh.

 "Di karenakan Keberangkatan 16 media yang ikut UKW ke Dewan Pers (DP) Jakarta beberapa waktu Lalu, menghabiskan anggaran sebesar Rp. 260Juta Rupiah.


Mengapa?? Fasilitas apa saja sih yang di berikan, sehingga menghabiskan uang sebanyak itu dengan keberangkatan Awak media yang dananya bersumber dari APBK untuk 16 Kouta??

Saat diwawancarai Kabag Humas Setdakab beberapa waktu lalu, Ardha mengatakan," hal ini belum di ketahui pasti apakah perorang menghabiskan uang 14juta atau lebih.karena masih dalam proses perhitungan, kami Juga terkait media terverifikasi Tidaknya, itu kebijakan Dewan Pers. kami hanya Fasilitasi Saja", Tutur Ardha

Setelah panjang lebar Kabag Humas Setdakab Ardha diwawancarai Awak media DMI-Nasional di ruang kerja nya, dalam cerita peraturan media yang sedang dalam Proses terdaftar atau belum Terveritikasi tersebut tidak bisa mengikuti Uji Kopetensi Wartawan (UKW) demikian Juga yang di Katakan Ketua PPWI Wilson Lalengke 'Terkait UKW Yang di Lakukan DP beberapa waktu lalu,' ILEGAL' dan Melanggar UU Ketenagakerjaan "Papar Ketua PPWI


Penulis : Muhammad Irwan

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
DAILYMAIL INDONESIA
DAILYMAIL INDONESIA

Formulir Kontak