Taqwaddin Kembali Terpilih Jadi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Periode 2017-2022

Dailymailindonesia.net, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (RI) kembali mengangkat dan melantik Kepala Perwakilan Ombudsman RI Prov Aceh, Dr. H. Taqwaddin, SH, SE, MS. Untuk periode 2017-2022, di Gedung OMBUDSMAN RI, Jakarta Pusat, Selasa (3/10). 

Pelantikan tersebut dipimpin oleh Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rivai, SH, LLM. PhD, bersama pelantikan Ombudsman Kepala Perwakilan RI Riau, Kalbar, NTB, Sulteng dan Papua yang dihadiri oleh Pimpinan Ombudsman, para Asisten,  pejabat Eselon I dan Eselon 2, serta para undangan lainnya.

Dari 9 kepala perwakilan yang mengikuti proses evaluasi serta uji kelayakan kepatutan, 6 kepala perwakilan diperpanjang masa jabatannya untuk periode kedua, yaitu : Kepala Perwakilan Aceh, Riau, Kalbar, NTB, Sulteng, dan Papua. Sedang 3 kepala perwakilan yang tidak diperpanjang masa jabatannya adalah  Sumbar, Sumsel, dan Sultra.

Ketua Ombudsman RI, Prof Amzulian Rivai, dalam sambutannya mengharapkan kepada Kepala Perwakilan yang telah diangkat lagi untuk periode kedua agar bekerja lebih optimal lagi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di daerah masing-masing.

Selanjutnya, Ketua ORI juga menyatakan alhamdulillah bahwa dalam tiga tahun terakhir Ombudsman mulai dikenal publik. Dampak dari semakin populer tersebut sehingga laporan masyatakat semakin meningkat. Tidak itu saja, hambatan dan tantangan pun semakin bertambah. Kami masih menaruh kepercayaan kepada Dr Taqwaddin, bahwa akan mampu mengawasi penyelenggaraan publik di Aceh. Masyarakat Aceh harus menerima haknya atas layanan publik yang baik. Konsekuensinya, pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik lainnya wajib memenuhi hak masyakat Aceh atas pelayanan publik yg baik. Hal ini harus terjadi di seluruh Indonesia. Kehadiran Ombudsman harus memberi kontribusi nyata bagi bangsa ini.

Sementara Dr Taqwaddin mengharapkan dukungannya agar keberadaan Ombudsman RI di Aceh dapat memudahkan masyarakat Aceh dalam menyampaikan keluhan dan pengaduannya terkait kurang bagusnya pelayanan publik yang mereka alami. 

"Tanpa dukungan media dan pihak lain, Ombudsman tidak ada apa-apanya. Kami masih muda dan terbatas, baik terbatas kapasitas, terbatas personal dan minim anggaran." ujarnya.

Selain dari media, saya juga mengharapkan dukungan pihak lain, utamanya pihak Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota agar memberi pelayanan optimal kepada warganya. Dan apabila ada warga yang melapor ke kami karena buruknya pelayanan pemerintah, baik instansi fertikal atau instansi daerah agar segera merespon surat klarifikasi dari kami. Hal ini penting agar Ombudsman dan pihak pemerintah bisa sama-sama membantu menyelesaikan keluhan masyarakat.

Kami hadir bukan hanya untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi yg lebih penting lagi adalah memastikan agar masyarakat Aceh memperoleh haknya atas pelayanan publik yang optimal.


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
DAILYMAIL INDONESIA
DAILYMAIL INDONESIA

Formulir Kontak