Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Ini Pesan Zulkifli Hasan

Dailymailindonesia.net, Banda Aceh – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Zulkifli Hasan memberikan materi di acara Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang diadakan oleh MPR RI bekerja sama dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). Di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Senin (31/10).

Acara tersebut dihadiri Muslim Aiyub anggota DPR RI, Ghazali Abbas anggota DPD RI, Ismaniar Anggota DPRA sekaligus Ketua KPPI, Wakil Walikota Banda Aceh Zainal Arifin, serta para peserta sosialisasi sekitar 800 orang.

Pada kesempatan itu Zulkifli Hasan menekankan pentingnya Empat Pilar kebangsaan yaitu, Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

"Kami juga mengagumi para pejuang wanita Aceh di masa perjuangan dahulu yang punya rasa nasionalisme tinggi."ujarnya.

Zulkifli berharap dimasa sekarang ini perjuangan perempuan. bukan hanya identik dengan perang saja, tapi perempuan juga mampu jadi pelopor persatuan bangsa.

"Pancasila itu perilaku sebagai pemersatu bangsa, bukan alat untuk mementingkan atau mengkotak-kotakkan kelompok atau golongan, karena itu KPPI Aceh harus jadi pelopor untuk persatuan jangan sampai kita terpecah dan diadu domba seperti di masa penjajahan dahulu."tegas Zulkifli.

Zulkifli Hasan Lantik Pengurus DPW PAN Aceh dan Buka Rakerwil

Dailymailindonesia.net, Banda Aceh - Daerah Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh menggelar acara pelantikan pengurus DPW PAN Aceh Periode 2015-2020 dan Rapat Kerja Wilayah Tahun 2017, di Gedung Amel Conventions Hall, Banda Aceh, Senin malam (30/10).

Pelantikan tersebut dipimpin oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, kepengurusan Periode 2015-2020 dipimpin oleh Anwar Ahmad, Sekretaris Ismaniar dan Bendahara Teuku Hasbullah.

Acara Pelantikan tersebut dihadiri Tokoh PAN Azwar Abu Bakar, Ahmad Farhan Hamid, Anggota DPR RI Muslim Aiyub, Para anggota DPRA, Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf, Ketua Nasdem Aceh Zaini Djalil, Ketua Gerindra Aceh TA Khalid, Walikota Banda Aceh Aminullah, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, Para pengurus dan Kader PAN serta para tamu undangan.

Dalam kata sambutan pembukaan Rakerwil PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, dalam politik tidak ada istilah kalah, yang ada hanya kemenangan tertunda, yang penting daya tahan kita harus kuat.

"Kami tadi di undang makan malam bersama Gubernur, kami juga menyampaikan pikiran gagasan-gagasan, bagaimana Aceh dalam waktu yang singkat bisa berubah menjadi maju, walaupun saat Pilkada kami mendukung Mualem, tapi karena Gubernur terpilih oleh rakyat maka kami mendukung, juga menyampaikan pikiran-pikiran dan gagasan untuk kemajuan Aceh."tegas Zulkifli.

Sementara Anwar Ahmad Ketua DPW PAN Aceh mengatakan, kami mengambil tema 2019 milik kita ini adalah bukan mimpi tapi itu akan menjadi sebuah kenyataan kesuksesan kalau ketua umum ibarat matahari yang berada di tengah-tengah masyarakat.(fan)

GAS 3KG LANGKA DIATAM WARGA MEMILIH MASAK PAKAI KAYU BAKAR

DailyMailIndonesia.Net-kuala simpang aceh tamiang,kelangkahan gas 3kg diaceh tamiang membuat warga kesulitan mencari Gas dan memasak senin (30/10) Red

Masyarakat aceh tamiang memilih memasak pakai kayu bakar,lantas sudah mencari kemana mana gas habis (kosong)

Ada apa dengan gas 3kg,salah satu warga aceh tamiang mengatakan kepada DailyMailIndonesia.Net, hari ini tidak masak karena sudah kemana mana mencari gas kosong,hari ini saya membeli lauk di kedai "kata salah satu warga aceh tamiang

Salah satu penjual gas 3kg di simpang 3 tanjung karang mengatakan sudah hampir 2 bulan tidak dapat mencari gas untuk dijual kembali,ada tapi tempatnya tersembunyi sembunyi "ujar zr.

Warga meminta pihak secepatnya ada kembali gas 3kg ini ,alias normal kembali,mencari gas seperti mencari mas didalam pasir "ucap Fs kepada DailyMailIndonesia.Net (M.Irwan)

PLN Aceh Gelar Jalan Sehat Peringati Hari Listrik Nasional ke-72

Dailymailindonesia.net, Banda Aceh - Kantor Wilayah PT. PLN Aceh mengadakan kegiatan jalan sehat dalam rangka memeriahkan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-72 dengan mengangkat tema "Kerja Bersama Terangi Indonesia". Acara tersebut berlangsung di halaman Kantor PLN, Banda Aceh, Minggu (29/10).

Jalan sehat tersebut diikuti ratusan orang yang berasal dari keluarga besar PLN Wilayah Aceh, Kodam IM, Mitra PLN, Stake Holder dan masyarakat.

Kegiatan jalan sehat dilepas  oleh General Manager PLN Wilayah Aceh Jefri Rosiadi di halaman kantor PLN Wilayah Aceh. Acara tersebut dimeriahkan dengan ratusan hadiah doorprize dengan hadiah utama sepeda motor.

Wakil Walikota Zainal Arifin mengatakan Walikota selama ini telah memprogramkan bagaimana Aceh ini menjadi kota wisata Islami itu programnya kemudian diminta kepada setiap instansi supaya bisa membuat even-even seperti jalan santai, sepeda santai dan lain sebagainya.

“Dengan adanya olahraga jalan santai ini tubuh kita menjadi sehat, insya Allah pikiran kita pun sehat, dengan demikian maka kota Banda Aceh akan dinaungi pikiran yang sehat dan dimotori oleh masyarakat yang berpikiran sehat, maka dari pikiran yang sehat itu akan lahir program-program yang sehat.” Ujarnya.

Sementara GM PLN Aceh Jefri Rosiadi mengatakan, kegiatan jalan sehat ini sebagai ajang silaturahmi, juga mengenalkan kompor listrik induksi dan cara penggunaannya kepada masyarakat, dimana penggunaannya ramah lingkungan untuk kepentingan rumah tangga dalam jangka waktu yang lama.

"Kami dari PLN juga telah menyiapkan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), di tempat-tempat yang telah disiapkan di seluruh Kabupaten dan Kota di Aceh. Untuk keperluan masyarakat," Terang Jefri.

Acara tersebut diakhiri dengan memperkenalkan motor listrik serta pembagian hadiah utama sepeda motor kepada yang beruntung.

Dinas Pendidikan Aceh Kirim Pelajar SMK ke Bandung

Dailymailindonesia,net. Banda Aceh - Dinas Pendidikan Aceh, mengirimkan sebanyak 24 pelajar dari sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ke Bandung, untuk dimagangkan bidang keahlian Instalasi Jaringan, Sharing Data dan Instalasi OS, membuat database, pada badan usaha Teknologi Informasi Indonesia, DiAntara Intermedia, selama satu bulan.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh melalui Kepala Bidang Pembinaan SMK, Teuku Miftahuddin, menyampaikan bahwa pemagangan pelajar SMK tersebut diselenggarakan setelah sebelumnya pihak Dinas Pendidikan Aceh melakukan penjajakan  kompetensi program magang tersebut ke badan usaha Teknologi Informasi Indonesia, DiAntara Intermedia.  

"Pemagangan di badan usaha teknologi informasi Indonesia, DiAntara Intermedia, karena perusahaan tersebut merupakan badan usaha yang bergerak bidang teknologi informasi, dimana juga memiliki spesialisasi di bidang pengembangan sistem informasi, sistem aplikasi, web hosting, jaringan data dan solusi IT di tanah air," ujar Teuku Miftahuddin, Minggu, (27/10/2017), di Banda Aceh.

Menurutnya, dewasa ini, perkembangan internet di Indonesia sangat pesat, dan DiAntara Intermedia hadir sebagai bentuk kesiapan menghadapi era globalisasi dan era internet ini. 

"Dukungan support yang handal dan profesional, layanan dan fasilitas server prima, serta tim muda dan kreatif DiAntara Intermedia berkomitmen untuk memberikan solusi yang mudah, ringkas dan mutakhir dengan teknologi terkini untuk memenuhi kebutuhan IT di Indonesia, itu sebabnya kita melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut," tuturnya.

Dijelaskan dia, DiAntara Intermedia memiliki tim R&D IT yang menjamin pelanggan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari produk dan jasa maupun produk yang DiAntara Intermedia kembangkan bersama dengan pelanggan. 

"Dengan komitmen tim DiAntara Intermedia menciptakan inovasi-inovasi baru dan menerapkan teknologi terkini (state-of-the-art) dalam setiap produk atau jasa yang tersedia, diharapkan dapat diserap oleh siswa kita guna mencapai visi-misi Pemerintah Aceh mewujudkan Aceh Carong dapat terlaksana dengan sempurna," terangnya berharap.

Kepada siswa yang akan melaksanakan pemagangan pada badan usaha Teknologi Informasi Indonesia, DiAntara Intermedia, ia berpesan untuk benar-benar dan bersungguh-sungguh mengikuti proses pemagangan di lembaga tersebut.

"Ikuti segala aturan yang diberlakukan pihak badan usaha Teknologi Informasi Indonesia, DiAntara Intermedia, tunjukkan bahwa kita benar-benar mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dalam membangun pendidikan Aceh," pesannya. 

Sebelumnya, pelepasan siswa SMK untuk mengikuti magang ke badan usaha Teknologi Informasi Indonesia, DiAntara Intermedia, dipusatkan di SMK Negeri Al-Mubarkeya, Aceh Besar yang merupakan outlet dari sejumlah SMK yang siswanya mengikuti pemagangan ini.

Peringati Hari Sumpah Pemuda, Ini Pesan Bupati Aceh Besar Kepada Pemuda

Dailymailindonesia.net, Banda Aceh - Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali meminta para pemuda untuk siap berkompetisi dan menghadapi tantangan yang ada. Untuk itu, sangat diharapkan para pemuda Aceh Besar harus dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan global saat ini dengan lebih kreatif dalam berbagai bidang.

Penegasan ini disampaikan Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali saat memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 89, di Lapangan Bungong Jeumpa, Kota Jantho, Sabtu (28/10/2017).

Bupati Mawardi Ali menyatakan bahwa untuk membangun daerah, kreatifitas pemuda harus dihargai. Dia juga berkomitmen untuk terus mendorong para pemuda agar selalu berkembang dan lebih kreatif. “Pemerintah Aceh Besar terus mendorong pemuda untuk lebih mengembangkan diri sehingga bisa lebih kreatif.” ucapnya.

Saat menjadi irup tersebut, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali juga membacakan sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dimana, Menpora RI berpesar bahwa delapan puluh sembilan tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, sebanyak 71 pemuda dari seluruh penjuru tanah air, berkumpul di sebuah gedung di jalan Kramat Raya, daerah Kwitang Jakarta. Mereka mengikrarkan diri sebagai satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa yaitu, Indonesia. Sungguh, sebuah ikrar yang sangat monumental bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ikrar ini nantinya, 17 tahun kemudian melahirkan proklamasi kemerdekaan Repbulik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945.

Sumpah Pemuda dibacakan di arena Kongres Pemuda ke-2, dihadiri oleh pemuda lintas suku, agama dan daerah. Jika kita membaca dokumen sejarah Kongres Pemuda ke-2, kita akan menemukan daftar panitia dan peserta kongres yang berasal dari pulau-pulau terjauh Indonesia. Secara imaginatif sulit rasanya membayangkan mereka dapat bertemu dengan mudah.

Dari belahan barat Indonesia, terdapat nama Mohammad Yamin. Seorang pemuda kelahiran Sawah Lunto Sumatera Barat yang mewakili organisasi pemuda Sumatera, jong Sumatranen Bond. Dari belahan Timur Indonesia, kita menemukan pemuda bernama Johannes Leimena, kelahiran Kota Ambon Maluku, mewakili organisasi pemuda Jong Ambon. Ada juga Katjasungkana dari Madura, ada juga Cornelis Lefrand Senduk, Sulawesi, Jong Celebes.

Usai pelaksanaan upacara, Bupati menyerahkan peghargaan Sumpah Pemuda Award kepada tiga orang pemuda kreatif asal Aceh Besar yang selama ini aktif dalam membawa nama daerah dalam bidang wirausaha, sosial dan lingkungan.

Pemberian Award ini selain wujud penghargaan dan rasa terimakasih pemerintah juga menjadi motifasi bagi pemuda untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas diri. “Award ini wujud ungkapan rasa terimakasih pemerintah sekaligus motivasi bagi generasi muda.” sebut Mawardi.

Kegiatan Hari Sumpah Pemuda juga dihadiri Wakil Bupati Aceh Besar Tgk H Husaini A Wahab, Danlanud SIM, Danyonkav 11/MC, Ketua MPU Aceh Besar Tgk H Muksalmina A Wahab, Sekdakab Aceh Besar Drs Iskandar MSi, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Anshari Muhammad SPt MSi dan Zulfikar SH dan unsur forkopimda lainnya, Ka Lapas kelas IIBJantho Yusnaidi SH, Para Kepala SKPD, Ketua KNPI Aceh Besar Rahmad Aulia SPdi beserta Pengurus, Para Camat Se Kab Aceh Besar. Peserta Upacara terdiri dari para PNS Pemkab Aceh Besar, Mahasiswa ISBI, KNPI, OKP, para Pemuda Kecamatan. Usai upacara sumpah pemuda dilanjutkan dengan acara minum 1001 cangkir kopi bersama Bupati Aceh Besar.

Ketua DPD KNPI Aceh Besar, Rahmat Aulia SPdI didampingi Sekretarisnya Munawar SSosI, usai kegiatan mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Aceh Besar dan semua pihak yang telah membantu suksesnya peringatan Sumpah Pemuda.

Pada kegiatan, juga digelar donor darah yang berhasil megumpulkan 55 kantong, pameran foto sejarah, pementasan kreatifitas dan life music Apache-13, pembagian hadiah doorprize. Dan penganugerahan award pemuda kreatif 2017 bidang Sosial kemasyarakat, lingkungan hidup, dan bidang Kewirausahaan.

Ombudsman Aceh : Berharap Pelayanan Publik di Aceh Sesuai Standar

Dailymailindonesia.net, Banda Aceh - Terkait Visi dan Misi Gub Aceh tentang Pelayanan Publik sebagaimana tertera dalam RPJMA, Ombudsman RI Aceh memberi apresiasi positif dan berharap agar visi dan misi tersebut dapat diterapkan dalam tataran realita.

Visi Gubernur Irwandi "terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani" adalah suatu harapan baru dan obsesi rakyat Aceh. Kami memberi apresiasi positif terhadap visi ini. Bagi Ombudsman, penting memastikan agar eksistensi pemerintah bisa berperilaku bersih, adil, dan melayani. 

"Pelayanan Publik adalah ideologi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini hal penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik bagi pemerintahan. Rakyat menginginkan hadirnya pemerintah dalam setiap urusan kebutuhan publik dalam segala sektornya."Ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr Taqwaddin Husin, di Banda Aceh, Kamis(26/10).

Terhadap visi tersebut kemudian diselenggarakan melalui misi reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih, dan melayani.  Misi ini akan dicapai dengan cara mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas untuk mencapai sasaran : 
1. birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. birokrasi yang efektif dan efesien
3. birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. 

Terhadap misi dan sasaran tersebut, dalam RPJMA telah dirumuskan beberapa indikator sasaran yang menurut kami cukup pas, yaitu indikator : 
1. Opini audit BPK atas laporan keuangan
2. Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
3. Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)
4. Persentase penerapan pengelolaan pelaksanaan barang dan jasa pemerintah yang  sesuai dengan prinsip PBJ
5. index reformasi birokrasi Pemerintah Aceh
6. index profesionalitas ASN
7. unit kerja berpredikat wilayah batas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)
8. nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat. 

"Terhadap 8 indikator di atas, Ombudsman RI Aceh mengusulkan perlunya dipenuhi indikator kepatuhan menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik. Bagi kami, ini merupakan salah satu indikator penting untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan melayani. Sehingga dengan adanya standar pelayanan publik, masyarakat yg berurusan dengan aparatur birokrasi pemerintah menjadi jelas dalam hal standar persyaratan, prosesur pengurusan, standar waktu dan biaya, dan standar lainnya."ujar Taqwaddin.

Bagi Ombudsman, selaku lembaga negara pengawas pelayanan publik, penyusunan dan penerapan standar pelayanan adalah penting untuk memberi kepastian hak atas pelayanan publik bagi warga negara dan sekaligus untuk mencegah terjadinya maladministrasi, juga untuk memberantas pungli dalam pelayanan publik.

Dr Taqwaddin mengharapkan agar saran ini dapat ditampung. Terlebih lagi, sudah 4 tahun berturut-turut Ombudsman RI melakukan survey evaluasi pemenuhan standar pelayanan publik di Pemerintah Aceh, belum menunjukkan perbaikan yang cukup menggembirakan. Padahal perintah penyusunan dan penerapan standar pelayanan publik, tegas diatur dalam UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

"Saya berharap agar selama Pemerintahan Irwandi, penyusunan dan penerapan standar pelayanan publik dapat dipenuhi sebagaimana perintah UU, sehingga secara komulatif Pemerintah Aceh akan dapat diklasifikasi pada Zona Hijau dalam penerapan standar pelayanan. Lazimnya, penyerahan award standar pelayanan publik diserahkan oleh Wakil Presiden."terangnya.

Penyerahan award standar pelayanan publik diberikan pada akhir tahun di Istana Wakil Presiden. Tim Kajian Ombudsman RI di Jakarta sedang melakukan finalisasi hasil survey, sehingga saya masih belum mengetahui masuk ke zona manakah Pemerintah Aceh kali ini.

Tahun lalu, hanya Kabupaten Aceh Tengah yang masuk zona hijau, yang standar pelayanan publiknya terpenuhi. Kali ini, kabupaten tersebut tidak lagi kita nilai.

Tahun 2017, kami mengevaluasi pemenuhan standar pelayanan publik di Pemerintah Aceh, Pemko Banda Aceh, Pemko Lhokseumawe, Pemkab Pidie, dan Pemkab Aceh Barat. Dalam evaluasi ini kami ingin memberi koreksi perbaikan agar standar pelayanannya menjadi lebih baik.

"Kami usulkan, sebelum dinilai index kepuasan masyarakat, maka lebih penting diterapkan terlebih dahulu standar pelayanannya. Bagi kami terasa ganjil jika kita mengukur index kepuasan masyarakat saat ini padahal standarnya belum kita terapkan."pungkasnya.

Bupati dan Wabup Aceh Besar Lakukan Kunjungan Kerja ke Leupung

Dailymailindonesia.net, Jantho - Bupati Ir Mawardi Ali dan Wakil Bupati Aceh Besar Tgk H Husaini A Wahab, Jumat (27/10/2017), melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kecamatan Leupung. Kedua pimpinan Aceh Besar itu didampingi beserta Istri disambut oleh masyarakat Leupung di Masjid Jamik Al Ikhlas yang sekaligus dipesijuek (tepung tawari) oleh ulama Leupung Tgk Diauddin.

Pada kunjungan kerja bupati dan Wabup ke wilayah pesisir tersebut, turut di hadiri Sekdakab Aceh Besar Drs Iskandar MSi, anggota DPRK, Kepala SKPD dan Camat dalam lingkup Pemkab Aceh Besar, Muspika Leupung.

Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali dalam sambutannya meminta aparatur pemerintahan gampong untuk memanfaatkan Alokasi Dana Gampong (ADG) untuk program pemberdayaan masyarakat. "Dengan perencanaan yang baik, dana gampong dapat dipergunakan kepada program-program yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat," kata Bupati Mawardi Ali saat pertemuan dengan masyarakat Kecamatan Leupung tersebut.

Bupati menyatakan fungsi dari dana gampong atapun dana desa adalah untuk memperkuat basis ekonomi dan pengembangan potensi daerah melalui program pembangunan infrastruktur gampong dan program peningkatan sumber daya manusia. Untuk itu, perencanaan pembangunan yang baik harus diterapkan di Leupung, sehingga program-program yang diinginkan masyarakat dapat diwujudkan. "Dengan perencanaan baik, jika ADG tidak terakomodir, Pemkab bisa mealokasikan melalui APBK. Hal ini sangat menentukan bagi perkembangan wilayah Leupung yang hanya terdiri dari 6 gampong dengan mayoritas mata pencaharian sebagai nelayan dan petani," tutur Mawardi Ali.

Dalam kesempatan itu, Bupati Aceh Besar menyarankan agar bagaimana aparatur pemerintahan gampong dapat mengelola anggaran ini sebaik mungkin agar potensi gampongnya dapat dikelola dengan baik. "Misalnya saja dengan ADG gampong, selain dapat membangun insfratruktur juga pengembangan usaha mikro yang tepat sasaran," ujarnya.

Disela sela percakapan dengan masyarakat Bupati juga menyarankan kepada masyarakat Leupung untuk berKB  atau keluarga besar. Sebab, pasca gempa dan tsunami 2004 lalu, Kecamatan Leupung sangat sedikit jumlah penduduknya, disebabkan banyak yang meninggal pada musibah besar tersebut. "Artinya, dengan banyak memiliki anak akan banyak juga generasi kedepan dan menambah jumlah penduduk di Leupung serta berbanding seimbang dengan luas wilayah, yang namun perencanaannya juga harus baik agar generasi kedepan juga baik," pungkas Mawardi.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Usman Banta menyampaikan tentang kondisi wilayah Leupung sebagai salah satu wilayah pesisir di Aceh Besar yang harus diperhatikan. "Kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta jajaran Pemerintah Aceh Besar kiranya dapat memberikan perhatian, sehingga Leupung dapat bersanding dengan kecamatan lainnya dalam pembangunan," tandasnya.

Sangat Memprihatinkan Anak Yatim Penderita Gizi buruk

Dailymailindonesia.net -  Aceh Tamiang,  nasib anak ibu Iramayati (47thn) memiliki anak ke 4 bernama Safia Nada Fitri (8Thn) penderita Gizi Buruk pekerjaan ibunda seorang rumah tangga yang tinggal di desa bukit rata dusun cempaka jaya kecamatan kejuruan muda kabupaten aceh tamiang,yang saat ini terbaring dirumah sakit RSUD aceh tamiang dengan kondisi yang sangat lemah,Ibu IraMayati memiliki 5 anak,yang sudah 4tahun ditinggal sang suami yang bernama Alm.Imran minggu malam pukul 08.00wib (29/10/2017) M.irwan Ketua IPG peduli langsung meliput saat mendapatkan kabar dari Ibundanya langsung mengatakan Sofia Nada Fitri anaknya terkena Gizi Buruk Melalui telepon seluler 1ruangan

Saat awak media melihat langsung kondisi anak ibu IraMayati yang sangat memprihatinkan membutuhkan uluran tangan dari pemerintah Aceh kususnya Aceh Tamiang

Lagi lagi IPG peduli M.Irwan ketua IPG menemukan nasib masyarakat aceh tamiang yang kurang di prihatinkan,kini atas ijin allah SWT.M.Irwan digerakkan bertemu dengan keluarga yang sangat memprihatinkan (Red)

Kondisi penderita Gizi Buruk sangat Lemah,Kurus dan Batuk berkali kali,apakah ini harus di diamkan begitu saja tidak diperdulikan pihak pemerintah aceh tamiang (PEMDA) 

Kata mutiara IPG " tunjukkan kalau kita semua bersaudara Luka Mereka Luka Kita Juga" 

M.Irwan Ketua IPG peduli berharap secepatnya dibantu dan diperhatikan dengan pemerintah mengapa Hanya comunitas biasa IPG yang sering menemukan masyarakat yang seperti ini,sebenarnya ini pekerjaan PEMDA, bapak Gubernur Aceh Bapak Irwandi Yusuf harus tau soal kerjaan IPG selama ini peduli Rakyat Jelata,saya ingin rakyat raya tersenyum bahagia,bukan menangis "Tutur M.Irwan ketua IPG kepada DailyMailIndonesia.Net  (Irwan SF)

Lembaga Rehab Narkoba dan Panahan Terima Bantuan PLN Aceh

Dailymailindonesia.net, Banda Aceh -  Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) dan Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Aceh menerima bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PLN Aceh.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh General Manager (GM) PLN Aceh, Jefri Rosiadi didampingi Manager SDM dan Umum, Yudiansyah dan Deputi Manager Hukum dan Humas T.Bahrul Halid, Aula PLN Aceh, Senin (23/10).

GM PLN Aceh, Jefri Rosiadi mengatakan bantuan yang diberikan ini merupakan bantuan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) diperuntukkan untuk pembinaan dan sosialisasi bahaya narkoba untuk Yayasan Pintu Hijrah dan  pembinaan atlet panahan untuk Perpani Aceh.

"Kami (PLN) ikut berpartisipasi dalam pembinaan atlet-atlet di Aceh yang akan mengikuti Kejurnas Panahan di Banda Aceh," ujar Jefri.

Bantuan juga diberikan PLN Aceh kepada Yayasan SIRAH diperuntukan untuk pembinaan dan sosialisasi bahaya narkoba.

"Bantuan yang diberikan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan sosialisasi bahaya narkoba sebagai upaya meminimalisir penyebaran gelap narkoba di Aceh," kata Jefri.

Ketua Yayasan Pintu Hijrah, Dedi Saputra mengatakan bantuan yang diberikan ini akan digunakan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan bahaya narkoba.

"Sosialisasi yang kita berikan nantinya salah satu upaya membantu mengurangi angka pengguna narkoba khususnya bagi kalangan remaja," kata Dedi

Sementara Ketua Perpani Aceh, Nyak Amir menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Bantuan yang diberikan itu sangat berarti dalam memajukan panahan Aceh.

"Atlet panahan Aceh cukup berpotensi, sehingga perlu pembinaan dalam menghadapi kejuaraan nasional di Banda Aceh dan PON 2020 di Papua. Dengan adanya dukungan dari PLN bisa memberikan energi baru dalam proses pembinaan atlet panahan," ungkap Nyak Amir.(Nj)

Peduli Lingkungan Sekitar PLN Aceh Kunjungi Panti Rehabilitasi Narkoba

Dailymailindonesia.net, Banda Aceh - Untuk mempererat tali silaturrahmi, PLN Aceh mengadakan kunjungan ke Yayasan Pintu Hijrah di Lam dingin, Banda Aceh, selasa (24/10/2017).

Adapun kunjungan ini merupakan silaturrahmi PLN Aceh dalam menjajaki pengembangan rehabilitasi narkoba berbasis Islam di Yayasan Pintu Hijrah.

Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) menyambut baik kunjungan rombongan pejabat PLN Aceh tersebut. Ketua Umum Sirah, Dedy Saputra ZN mengapresiasi atas kunjungan pejabat PLN tersebut ke Yayasan Rehab Berbasis Islam.

Pada momen itu, Dedi menjelaskan terkait program rehabilitasi SIRAH dimulai sejak klien masuk sampai selesai menjalani rehabilitasi dan semua program menggunakan metode Islami.

"Seperti shalat 5 waktu berjamaah, puasa Senin Kamis, shalat dhuha yang rutin, pengajian Alquran, kitab, seminar,  Meeting Hamba Allah (MHA) dan semua kegiatan tersebut berlandaskan pada Alquran dan Hadis," kata Dedi.

Sementara Humas PLN Aceh, T. Bahrul Halid menyebutkan bahwa kunjungan ini adalah bentuk kepedulian PLN terhadap lingkungan sekitar.

"Kami (PLN) berkunjung ke panti selain menjajaki bagaimana pengembangan rehabilitasi narkoba berbasis Islam di Yayasan Pintu Hijrah, juga sebagai bentuk kepedulian PLN Aceh terhadap lingkungan sekitar," demikian kata Bahrul.(Nj)

BPTP Aceh Siap Dukung Pengembangan Wilayah Pangan di Pulau Aceh

DailymailIndonesia.net, Banda Aceh - Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Aceh siap mendukung pengembangan wilayah pangan dalam  membangun kemandirian pangan pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan, dalam hal ini kami siap membantu pulau Aceh untuk kebutuhan pangan sehingga tidak tergantung lagi kiriman dari daratan Banda Aceh maupun Aceh Besar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Penelitian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Aceh, Ir Basri A Bakar MSi, di Kantor BPTP Aceh, Banda Aceh, Rabu (25/10).

"Selama ini seperti kita ketahui kalau Pulau Aceh mendatangkan pangan semua dari daratan terutama dari Banda Aceh dan Aceh Besar seperti beras, sayur, telor dan lain-lain."

Pulau Aceh walaupun luas lahannya terbatas cuma beberapa ratus hektar tapi kita harapkan ada sentuhan teknologi untuk meningkatkan produktivitas padi misal dari 4 ton menjadi 6 ton.

"Untuk tahun ini kami ambil lokasi di pulau Aceh, di pulau Aceh kami sudah survei sebelumnya, kami juga sudah tentukan lokasinya dan beberapa hari lalu sudah ditanam, kita perkenalkan benih unggul, kemudian kita tanam dengan sistem teknologi jajar legowo 2.1 artinya 2 baris celah, terus 2 baris lagi itulah, Jarwo 2.1 ini upaya kita bagaimana petaninya bisa mengadopsi, bisa menerapkan teknologi yang kita perkenalkan sehingga mereka nanti bisa juga mendapatkan benih unggul dari hasil panen ini."ungkapnya.

Sehingga di kemudian hari tidak mendatangkan pangan terus menerus dari daratan, dari hasil panen itu ada sebagian nanti ada yang dijadikan benih lagi, jadi ada penangkaran.

"Nanti kita akan pakai 3 hektar lahan saja sebagai contoh media pembelajaran, disana waktu tanam nanti kita undang rame-rame para petani, para Keuchik, kelompok tani. sama-sama kita tanam kemudian nanti yang lain mengikuti dimana lahan mereka mengisi, jadi akan kita berikan benih, pupuk dan obat-obatan semprot."ujarnya.

Tanggapan masyarakat pun sangat antusias sekali, karena selama ini boleh dikatakan minim sekali pembinaan ke kepulauan, karena kita masih fokus di daratan, mereka sangat antusias, responsif terhadap pembaharuan dan teknologi yang kita perkenalkan dan mereka juga akan menerapkan instruksi kita.

"Walaupun dengan lahan terbatas tapi diharapkan bisa menghasilkan produktivitas optimal, harapan ke depan mereka tidak mendatangkan lagi dari daratan. cuma yang menjadi kendala paling masalah irigasi kalau di musim kemarau, ini harus ada sinergi dengan dinas terkait demi terwujudnya program ini."tutup Basri.(fan)

Terkait Lahan Gelar Teknologi Menjadi Agro Wisata, Ini Harapan BPTP Aceh Kepada Pemerintah Aceh

Dailymailindonesia.net, Banda Aceh - Terkait wacana dari mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengenai Bekas lahan Gelar Teknologi (Geltek) Pertanian dan Perikanan pada Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) XV di belakang Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Banda Aceh. Untuk dijadikan area Agrowisata. Bahkan sekarang kondisinya sangat memprihatinkan tidak terawat serta banyak warga masyarakat yang buang sampah ke area lahan tersebut.

"Kami sangat mengharapkan kepada Pemerintah Aceh yang sekarang, agar bisa melihat kembali wacana dari mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah menjadikan lahan geltek sebagai Agro Wisata yang edukatif bagi masyarakat". Ujar Kepala Balai Penelitian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh, Ir Basri A Bakar MSi, kepada Daily Mail Indonesia.net, di Banda Aceh, Rabu (25/10).

Basri mengatakan yang menjadi kendala untuk menjadikan area tersebut menjadi Agro Wisata adalah persoalan pembebasan lahan, lahan seluas 10 hektar itu statusnya sekarang masih sewa, seperti diketahui lahan tersebut disewa selama 2 tahun dari bulan Agustus 2016 sampai Agustus 2017, berarti masih ada sisa kurang lebih satu tahun.

“Kami dari BPTP sudah menyampaikan draf proposal kepada Pemerintah Aceh untuk pengelolaannya ke depan. Namun sampai sekarang belum ada kejelasan, katakanlah kalaupun tidak ada dana minimal untuk memanfaatkan sewa lahan tersebut kurang lebih satu tahun lagi dengan menanam jagung dua kali, itu hasilnya luar biasa bisa sampai 10 ton serta bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat, cuma persoalannya lahan tersebut harus dipagar dulu." terang Basri.

Dia menambahkan, BPTP Aceh sangat mengharapkan Pemerintah Aceh duduk bersama dengan DPRA membahas bagaimana master plannya, dana yang dianggarkan untuk pembebasan lahan, kemudian nanti diatur SKPA mana yang bertanggung jawab dan melaksanakan kegiatan tersebut. BPTP juga siap melakukan pendampingan teknologi untuk komoditas unggulan.

"Kami sangat menyayangkan kepada masyakarat yang membuang sampah ke lahan bekas Geltek tersebut. Apabila dibiarkan maka lahan tersebut akan menjadi bak sampah terbesar di Banda Aceh setelah Gampong Jawa. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat tolong jangan buang sampah ke lahan tersebut." Pungkas Basri.

Sementara Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian Abdul Aziz menjelaskan, peran BPTP dalam hal ini bukan mengelola bekas lahan Geltek tersebut, tetapi mendampingi mengawal teknologi apa yang Pemerintah Aceh lakukan, setelah dilaksanakan baru BPTP masuk membantu.(fan)

Kemenag Aceh Gelar Syukuran dan Pembubaran Panitia Pentas PAI

Dailymailindonesia.net, Banda Aceh - Dalam rangka Pembubaran Panitia Pekan Ketrampilan dan Seni pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) Nasional VIII tahun 2017 di Provinsi Aceh, Kemenag Aceh menggelar syukuran di Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Banda Aceh, Rabu (25/10). Seperti diketahui Provinsi Aceh tampil sebagai juara umum pada pegelaran nasional tersebut. dengan meraih piala Bergilir dari Wakil Presiden.

Kegiatan tersebut dihadiri semua panitia Pentas PAI dari berbagai instansi di Provinsi Aceh serta tamu undangan lainnya.

Kabid PAI, Drs H Saifuddin AR mewakili Kakanwil Kemenag Aceh dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu serta terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan menyukseskan Pentas PAI.

                                                                                            

"Saya mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif pada kegiatan tersebut, berkat anda-anda semua kita dapat meraih sukses," ujar Saifuddin di depan semua tamu yang hadir.

Sementara Ketua Komisi V DPRA Muhammad Al-Fatah memberikan apresiasi kepada ketua Panitia Saifuddin, atas kesuksesan penyelenggaran kegiatan Pentas PAI tersebut serta prestasi luar biasa menjadi juara umum dengan menyabet piala bergilir dari Wakil Presiden.

“Mudah-mudahan ke depan akan muncul sosok Pak Din yang lain, memberikan yang terbaik bagi Aceh.”

Sementara dalam kesempatan lain Kepala Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh, Drs H M Daud Pakeh mengatakan bahwa Pentas PAI adalah sebagai ajang peningkatan pembelajaran Agama Islam bagi peserta didik.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak Pentas PAI Nasional ini sehingga dapat terlaksana dengan lancar dan sukses di Aceh, hal ini juga tidak terlepas dari peran Pemerintah Aceh yang mensupport kegiatan ini," ungkap Kakanwil.

Kakanwil juga menambahkan, kita juga bersyukur Aceh tampil sebagai juara umum pada Pentas PAI, "Resepsi ini kita lakukan sebagai rasa syukur sekaligus untuk silaturrahmi antar panitia serta sekaligus pembubaran panitia," ujarnya.

Kakanwil juga berpesan semoga prestasi yang sudah diraih juga perlu dipertahankan di masa mendatang,

“Jadi segala persiapan dan usaha peningkatan mutu pendidikan perlu terus dilakukan," tutup Daud Pakeh.

Wagub Aceh Resmikan Peluncuran Sistem Aplikasi Perizinan Aceh (SAPA)

Dailymailindonesia.net, Banda Aceh – Untuk mewujudkan Aceh yang damai dan sejahtera tentu tidak hanya bisa diharapkan dari peran aktif Pemerintah semata. Peran dunia usaha sangat dibutuhkan dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah berjuluk Serambi Mekah ini.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT, dalam sambutannya saat meresmikan peluncuran Sistem Aplikasi Perizinan Aceh atau Program  Aplikasi SAPA dan sosialisasi sistem informasi elektronik Perizinan, di Anjong Mon Mata, Selasa (24/10/2017).

“Saat ini Pemerintah Aceh terus berupaya membuka peluang dan memberi ruang kepada pihak swasta untuk mengembangkan usahanya di Aceh. Dengan dukungan kemudahan berinvestasi itu, diharapkan lapangan kerja semakin terbuka dan potensi daerah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Nova.

Untuk mencapai harapan tersebut, saat ini Pemerintah Aceh telah mempersiapkan ada tiga faktor pendukung, yaitu menyediakan informasi tentang potensi daerah yang mudah diakses oleh siapa saja.  menumbuhkan keyakinan calon investor tentang kepastian hukum bagi pengembangan usaha di Aceh.

“Hal terakhir terakhir dan sangat penting untuk terus kita jaga bersama adalah faktor keamanan serta dukungan masyarakat dalam usaha menciptakan iklim investasi yang kondusif di Aceh,” sambung Wagub.

Wagub menambahkan, untuk mendukung kemudahan investasi, Pemerintah Aceh telah menghadirkan sebuah program yang disebut Sistem Informasi Aceh Terpadu atau SIAT, guna mendukung pelayanan yang lebih baik.

“Program Aceh SIAT ini merupakan pengembangan dari sistem yang berbasis teknologi informasi. Dengan diterapkannya program ini, berbagai informasi pembangunan Aceh terkini akan tersaji dengan cepat dan dapat diakses oleh semua pihak,” ungkap Nova.

Salah satu langkah untuk memudahkan akses informasi itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah menghadirkan Sistem Aplikasi Perizinan Aceh (SAPA) dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi calon investor dalam mendapat izin mengembangkan usaha di daerah ini.

“Aplikasi SAPA ini merupakan salah satu penerapan sistem e-government agar masyarakat dapat memantau kerja-kerja yang dilakukan Pemerintah Aceh. Dalam pengembangan program ini, Pemerintah Aceh mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka memperkuat semangat transparansi di Pemerintahan Aceh,” imbuh Wagub.

Dalam konteks program, sambung Wagub, sistem inii mengadopsi aplikasi serupa yang sebelumnya telah sukses dijalankan oleh Provinsi Jawa Barat. Setelah mengevaluasi semua sistem ini dengan akurat, maka hari ini Pemerintah Aceh secara resmi melaunching kehadiran program Aplikasi SAPA dalam rangka mendukung pengembangan investasi di Aceh.

Wagub meyakini, kehadiran program ini akan memudahkan kalangan dunia usaha dalam mendapatkan izin pengembangan usaha di Aceh, sehingga pelayanan bagi calon investor akan lebih cepat, lebih efisien dan bersih dari pungutan liar.

“Untuk itu saya menghimbau kalangan dunia usaha agar memanfaatkan kehadiran program ini, sehingga kita dapat memberdayakan potensi sumber daya yang ada di Aceh,” sambung Wagub.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub meyampaikan apresiasi atas dukungan dan kehadiran KPK, Kemendagri, BKPM dan DPMPTSP Jawa Barat yang telah mendukung hadirnya aplikasi SAPA di Aceh.

Sementara itu, Kepala Iskandar selaku Kepala Dinas PMPTSP Aceh menjelaskan, dengan kehadiran sistem online SAPA ini, DPMPTSP bisa menerima sebanyak 50 perizinan perhari. “Untuk keluarnya izin itu berbeda tergatung izin usaha apa yang diajukan oleh investor, waktunya bervariasi, ada yang 3 hari, lima hari bahkan ada yang 3 bulan,” ujar Iskandar.

Juga Iskandar mengungkapkan, bahwa tekad Pemerintah Aceh untuk mengundang investor telah membuahkan hasil. Saat ini, dalam 100 hari kerja pasangan Irwandi Nova, Aceh menjadi daerah paling menarik investasi nomor 9 di Indonesia.

Iskandar menambahkan, aplikasi SAPA bertujuan untuk mewujudkan proses e-perizinan yang sederhana, efisien, transparan dan amanah. Terbentuknya wadah pengaduan masyarakat, terciptanya aparatur pelayanan yang bersih dan terintergrasi, serta tersebarnya informasi e-perizinan ke masyarakat luas

“Saat ini SAPA baru tersedia di tingkat Pemerintah Aceh. Ke depan, sebagai upaya memberi kemudahan investasi di seluruh Aceh, maka seluruh kabupaten/kota tentu harus terintegrasi dengan sistem ini,” sambung Iskandar.

Sementara itu, Asep Rahmat Suwanda, selaku Kepala Satuan Tugas Wilayah II, Koordinasi dan Supervisi Pencegahan  Tindak Pidana Korupsi KPK, dalam sambutannya berpesan agar jika nantinya ada pengaduan dari masyarakat terkait dengan SAPA, maka jangan dipersepsikan sebagai hal yang negatif.

“Jangan dipersepsikan sebagai suatu hal yang negatif, karena itu merupakan sumber masukan bagi kita untuk memperbaiki layanan SAPA,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Resmikan Kantor Cabang BPRS Hikmah Wakilah Ulee Kareng

Dailymailindonesia.net, Banda Aceh - Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin meresmikan Kantor Cabang PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Ulee Kareng yang terletak di Jalan T Iskandar (kompleks Universitas Abulyatama), Ulee Kareng, Banda Aceh, Selasa (24/10).

Turut hadir pada acara tersebut Pemimpin Umum Harian Serambi Indonesia Sjamsul Kahar, Dirut Bank Aceh Busra Abdullah, Warek III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Ar-Raniry Syamsul Rizal, Kepala Baitul Mal Banda Aceh Safwani Zainun, perwakilan Kepala OJK Aceh, dan jajaran pimpinan Perbankan di Banda Aceh.

Dalam sambutannya, Zainal Arifin menyatakan Pemerintah Kota Banda Aceh menyambut baik hadirnya kantor cabang baru BPRS Hikmah Wakilah tersebut. “Ini juga membuktikan bahwa kondisi Aceh khususnya Banda Aceh sangat kondusif bagi iklim investasi. Oleh karena itu, para investor jangan ragu menanamkan sahamnya di Banda Aceh,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Keuchik Zainal ini juga mengapresiasi program ‘jemput bola’ yang dilakukan BPRS Hikmah Wakilah bagi para nasabahnya. Hal tersebut, katanya, dapat meminalisir praktik rentenir yang masih mengincar masyarakat terutama pengusaha UMKM. “Terobosan ini sejalan dengan komitmen Pak Wali untuk memerangi rentenir di Banda Aceh.”

Sementara itu, Dirut BPRS Hikmah Wakilah Sugito mengatakan bank yang lahir pada 1994 lalu tersebut terus mengalami kemajuan seiring dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat. “Pada 13 Oktober lalu, Hikmah Wakilah juga baru dianugerahi Golden Award dari Majalah Infobank atas kinerja keuangan sangat bagus selama periode 2012-2016,” katanya.

Kantor cabang di Ulee Kareng, sambungnya, merupakan Kantor Cabang BPRS Hikmah Wakilah kedua yang dibuka pihaknya. “Kantor cabang pertama di kawasan Lambaro, Aceh Besar. Sementara kantor pusat kami berada di Peunayong, Banda Aceh. Selain itu kami juga telah memiliki dua kantor kas yakni di Keutapang dan Darussalam.”

“Per September 2107, tercatat total pembiayaan Rp 55,4 miliar yang telah kita salurkan kepada lebih 1.300 pelaku usaha UMKM di Banda Aceh dan Aceh Besar. Total aset yang kami miliki tercatat Rp 71 miliar. Angka ini meningkat 43 persen dari periode sebelumnya. Target kami pada 2019 dapat mencapai nilai aset di atas Rp 100 miliar,” pungkasnya.