PEMERINTAH ACEH LEPAS TIM SAFARI RAMADHAN TAHUN 2017

1st

DAILY MAIL INDONESIA, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh menggelar acara pelepasan Tim Safari Ramadhan Tahun 2017 ke Kabupaten / Kota seluruh Aceh, di Gedung Serba Guna, Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Selasa 30/5).

Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, Iskandar A. Gani menjelaskan,  selama bulan ramadhan tim akan diturunkan ke seluruh Aceh untuk menyampaikan dakwah.

Sebagaimana diketahui, setiap tahunnya Pemerintah Aceh selalu membentuk Tim Safari Ramadhan untuk membangun silaturrahmi dengan masyarakat di berbagai wilayah.

“Selain beranggotakan pejabat Pemerintah Aceh, tim ini juga terdiri dari para alim ulama, dan da’i. Selama Ramadhan, tim ini akan turun ke daerah-daerah untuk menebarkan syiar Islam sekaligus menyampaikan misi Pembangunan Aceh,” ujar Gubernur sebagaimana dibacakan Iskandar A. Gani.

Secara garis besar ada empat tugas utama yang akan dilakukan oleh Tim Safari Ramadhan Pemerintah Aceh ini, yaitu menyampaikan pesan agama dan menyemarakkan syiar Ramadhan, menampung dan menyerap berbagai informasi dan masukan dari masyarakat terkait dengan pembangunan Aceh.

Selanjutnya, membangun komunikasi dan silaturrahmi antara Pemerintah Aceh dengan masyarakat, dan menyampaikan pesan dan informasi agar masyarakat mengetahui dengan baik dan benar dinamika Pembangunan Aceh yang sedang berjalan saat ini.

“Sosialisasi empat poin ini tentu saja disampaikan melalui mekanisme ceramah agama. Artinya, fokus utama tetap syiar Islam, tapi di dalamnya diselipkan pesan-pesan pembangunan dari Pemerintah Aceh.”

Gubernur juga mengingatkan, misi utama tim ini adalah agama dan pembangunan, oleh karena itu Gubernur meminta agar tim ini tidak menyentuh hal-hal yang bersifat khilafiah.

“Kalaupun muncul pertanyaan mengenai masalah ini, maka masyarakat dapat berpegang pada ucapan bijak Syaikh Yusuf Qardhawi yang mengatakan, Mari kita bantu membantu terhadap amalan yang telah kita sepakati, dan kita toleransi terhadap hal-hal yang sifatnya khilafiyah,” pesan Gubernur.

Acara ini turut dihadiri Asisten II Setda Aceh Saiba Ibrahim, sejumlah kepala SKPA dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Mulyadi Nurdin, serta sejumlah tamu lainnya.

PEMKO BANDA ACEH AWALI SAFARI DI MASJID AL-MAKMUR

DAILY MAIL INDONESIA, BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh memulai safari Ramadan di Masjid Agung Al-Makmur, Lampriet, Senin (29/5/2017) malam. Tim Safari ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin.

Pada kesempatan itu, Pemko Banda Aceh menyerahkan bantuan kemakmuran masjid sebesar Rp 20 juta yang diserahkan langsung oleh Zainal Arifin dan diterima oleh Wakil Ketua Pengurus Masjid Al-Makmur Abu Bakar Usman. Penyerahan ini disaksikan langsung oleh ribuan jamaah yang memadati masjid agung tersebut setelah pelaksanaan salat Isya.

Setelah penyerahan bantuan tersebut, Tgk H A Karim Syech memberikan tausiah singkat sebelum pelaksaan salat Tarawih dan Witir. Dalam kesempatan ini ia menyampaikan bagi orang berpuasa diwajibkan untuk mengetahui syarat dan rukun, serta apa-apa saja yang dapat membatalkan pelaksanaan ibadah puasa.

“Asshiyam menurut bahasa adalah menahan diri. Menurut istilah adalah menahan diri daripada makan, minum, dan jimak, serta segala hal yang bisa membatalkan puasa dari semenjak fajar hingga matahari terbenam,” ujar A Karim Syech yang juga menjabat sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh.

A Karim Syech mengapresiasi pelaksaan puasa tahun ini dilaksanakan secara serentak antara dua ormas besar Islam Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang biasanya selalu berbeda dalam tahun-tahun sebelumnya dalam menentukan 1 Ramadan dan Idul Fitri. Ia mengharapkan hal seperti ini terus berlangsung ke depan karena dapat menjadikan umat Islam semakin kuat.

“Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103, Allah menyuruh umat Islam untuk menjalin persatuan dan dilarang bercerai-berai atau berselisih. Kenapa Allah menyuruh begitu? Karena persatuan akan menjadikan kita lebih kuat. Selama ini karena factor popularitas kita berselisih walaupun tahu itu diharamkan. Semoga persatuan seperti ini terus berlanjut dan diikuti oleh ormas-ormas Islam lainnya,” harap  Karim Syech.

Selanjutnya Tim Safari Ramadan Pemko Banda Aceh akan mengunjungi masjid-masjid lainnya di Kota Banda Aceh. Total keseluruhan ada sepuluh masjid yang akan dikunjungi dengan menyertakan penceramah dan juga penyerahkan bantuan kemakmuran masjid. 

Berikut Jadwal Safari Ramadan Pemko Banda Aceh

Senin (3 Ramadan/ 29 Mei 2017), Masjid Agung Al-Makmur, Lampriet, dengan penceramah Tgk  A Karim Syekh

Rabu (5 Ramadan/ 31 Mei 2017), Masjid Baburrahmah, Lamteumen Timur, dengan penceramah Tgk Syukri Daud Pango

Jumat (7 Ramadan/ 2 Juni 2017), Masjid Baiturrahim Ulee Lheue, dengan penceramah Ustaz Husni Suardi

Senin (10 Ramadan/ 5 Juni 2017), Masjid Ar-Rahmah, Merduati, dengan penceramah Dr Fauzi Saleh

Rabu (12 Ramadan/ 7 Juni 2017), Masjid Babul Jannah, Neusu Aceh, dengan penceramah Ustaz Nurkhalis Mukhtar, Lc, MA

Jumat (14 Ramadan/ 9 Juni 2017), Masjid Jamik, Lueng Bata, dengan penceramah Dr M Yasir Yusuf MA

Selasa (18 Ramadan/ 13 Juni 2017), Masjid Agung Al-Ikhlas, Gampong Ilie, dengan penceramah Ust Masrul Aidi

Kamis (20 Ramadan/ 15 Juni 2017), Masjid As-Shadaqah, Lamlagang, dengan penceramah Tgk  Rusli Daud, S. Ag

Senin (24 Ramadan/ 19 Juni 2017), Masjid Al-Hidayah, Peurada, dengan penceramah Tgk  Samsul Bahri, M.Ag

Rabu (26 Ramadan/ 21 Juni 2017), Masjid Agung Baiturrahmah, Kuta Alam, dengan penceramah Ustaz Ahmad Rizal

ACEH BESAR RAIH WTP 5 KALI BERTURUT-TURUT

DAILY MAIL INDONESIA, KOTA JANTHO - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kembali meraih piagam penghargaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-5 kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diterima langsung oleh Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah SSos dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Isman Rudy di gedung Aula Lantai II BPK Aceh, Senin (29/5/2017). Diraihnya predikat WTP itu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Besar tahun 2016.

Pada hari yang sama, penghargaan serupa yang diserahkan BPK Aceh kepada lima kabupaten/kota lainnya, masing-masing Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kabupaten Bener Meriah, dan Aceh Tengah.

Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah SSos menyatakan, Predikat WTP ke-5 kalinya sejak 2013  tersebut merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi Pemkab, DPRK, masyarakat, dan seluruh stakeholder. “WTP ini merupakan kado istimewa menjelang berakhirnya lima tahun masa kepemimpinan kami bersama Wabup Dr Syamsulrizal Mkes,” katanya.

Dari unsur Aceh Besar, tampak hadir Ketua DPRK Sulaiman SE, Sekdakab Aceh Besar Drs Iskandar MSi, Inspektur Aceh Besar Drs Marhaban, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Azhar SE, Sekwan Aceh Besar Jamaluddin SSos MM, dan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Aceh Besar Muhammad Basir SSTP MSi.

Kepala BPK Aceh, Isman Rudi mengatakan, bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, karena WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai “kewajaran” laporan keuangan bukan merupakan “jaminan” tidak adanya fraud di kemudian hari. “Saya apresiasikan kepada keenam kabupaten/kota di Aceh yang memperoleh WTP. Semoga ini dapat terus dipertahankan,” katanya.

BEA DAN CUKAI ACEH BERHASIL SITA JUTAAN BATANG ROKOK ILEGAL

DAILY MAIL INDONESIA, BANDA ACEH – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh kembali menunjukan komitmennya dalam memberantas barang kena cukai ilegal berupa hasil tembakau/rokok ilegal yang beredar di masyarakat, khususnya rokok ilegal yang beredar di wilayah Aceh. 

Hal tersebut disampaikan, Kepala Bea Cukai Aceh Rusman Hadi saat konferensi pers di Halaman kantor Bea Cukai Aceh, Banda Aceh, Selasa (30/5).

Rusman Hadi mengatakan, Operasi Patuh Ampadan I yang dilakukan oleh Bea Cukai Aceh telah berhasil menindak dan menyita jutaan batang rokok ilegal yang beredar di wilayah Aceh. Dalam kurun waktu dua minggu sejak Operasi Patuh Ampadan digulirkan pada 15 Mei 2017, Bea Cukai telah berhasil menindak dan menyita lebih dari 1,181 juta batang rokok ilegal melalui Tim Operasinya di Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh dan Kuala Langsa.

"Pelanggaran yang dilakukan diantaranya rokok tersebut dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya serta rokok dari Kawasan Bebas Sabang yang beredar di wilayah Aceh." ujarnya.

Ia menjelaskan, Operasi Patuh Ampadan I sendiri bertujuan untuk menurunkan tingkat peredaran rokok ilegal dan mengoptimalkan penerimaan negara di bidang cukai. Operasi ini dilaksanakan secara serentak dan terpadu di seluruh wilayah Indonesia, baik daerah produksi hasil tembakau, jalur distribusi maupun daerah pemasaram hasil tembakau mulai tanggal 15 Mei sampai 10 Juni 2017.

“Melalui Operasi Patuh Ampadan ini secara serentak dan terpadu di seluruh wilayah Indonesia, diharapkan mampu membatasi ruang gerak peredaran rokok secara ilegal serta meningkatkan kepatuhan pengusaha rokok di Indonesia. Hal ini akan menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan industri hasil tembakau dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai.” harapnya.

Seperti diketahui wilayah Aceh merupakan daerah pemasaran barang kena cukai berupa rokok, sehingga ditengarai masih banyak rokok ilegal yang beredar di Wilayah Aceh. Dalam kurun waktu Januari sampai April 2017, Bea Cukai Aceh telah menyita lebih dari 1,87 juta batang rokok ilegal, sehingga sampai dengan bulan Mei 2017 ini, rokok ilegal yang disita mencapai lebih dari 3 juta batang, dengan potensi penerimaan cukai mencapai 1 miliar rupiah.

KAKANWIL KEMENAG ACEH SERAHKAN ASET ASRAMA HAJI

1st

DAILY MAIL INDONESIA, BANDA ACEH – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Drs. H. M. Daud Pakeh, menyerahkan aset asrama haji kepada Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh, Drs. H. Taufiq Abdullah.

Penyerahan tersebut dilakukan di sela-sela kegiatan rapat konsultasi pembentukan kloter dan pemantapan kloter embarkasi Aceh tahun 1438 H/2017M di Hotel Grand Permata Hati, Blang Oi Banda Aceh, Minggu malam, 28 Mei 2017.

Penyerahan aset tersebut disaksikan oleh Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), para undangan pejabat essalon III di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh, Kepala seksi di lingkungan Bidang PHUdan UPT Asrama Haji, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah se-Provinsi Aceh.

“Aceh termasuk provinsi paling cepat melaksanakan penyerahan aset ke UPT Asrama Haji,” ujar Kakanwil.

Adapun Aset Barang Milik Haji (BMH) yang diserahkan kepada UPT Asrama Haji, adalah Tanah, Gedung dan Bangunan, peralatan, mesin dan Aset Lainnya.

Serah terima tersebut merupakan tindak lanjut dari maksud surat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Jakarta agar UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh dapat mengelola aset yang ada secara maksimal sesuai peraturan perundang-undangan.

“Sebenarnya penyerahan aset tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya, hanya menunggu momentum yang tepat untuk direalisasikan. Hari ini moment yansg sangat tepat, bersamaan dengan kegiatan penyusunan kloter, dimana para pejabat essalon III dan IV se-Provinsi Aceh khsusnya yang terkait dengan penyelenggaraan Ibadah Hai sedang berkumpul, maka Kakanwil mengambil momentum tersebut untuk merealisasikan penyerahan aset dimaksud,” ujar Kakanwil.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala UPT Asrama Haji menyambut gembira penyerahan aset tersebut guna kelancaran kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu, Taufik juga menjelaskan kebijakan terkait pengelolaan Asrama Haji Embarkasi Aceh saat ini serta rencana pengembangan di masa yang akan datang.

MASYARAKAT NURUSSALAM MINTA DINAS PENDIDIKAN ACEH BANGUN UNIT SEKOLAH BARU SMK

DAILY MAIL INDONESIA, ACEH TIMUR - Masyarakat di Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, provinsi Aceh, meminta Pemerintah Aceh dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan Aceh untuk dapat membangun Unit Sekolah Baru (USB), di desa Pulo U. Hal ini bertujuan dalam upaya meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi semua komponen bangsa di tanah air.

"Pemerataan pendidikan ke seluruh wilayah di tanah air, tak terkecuali di Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, menjadi salah satu manifestasi rasa keadilan dalam pembangunan bidang pendidikan," ujar Mukhtaruddin Usman, warga Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, Minggu, (28/05/2017).

Apalagi, kata Mukhtar, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan program pembangunan nasional bidang pendidikan yang diarahkan untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

"Ini bertujuan agar dapat meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi semua komponen bangsa di tanah air, melalui pendidikan formal seperti SMK atau bentuk sekolah menangah sederajad lainnya," kata Mukhtar.     

Menurutnya, pemerataan pendidikan masih menjadi salah satu permasahan yang krusial pendidikan di tanah air. Padahal, kata Mukhtar, pendidikan sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional.

"Ini juga sejalan dengan misi pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis serta masyarakat yang sejahtera.Begitupun, upaya perwujudan masyarakat sejahtera hanya dapat dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi dan manusia yang tidak lain adalah melalui pendidikan manusia itu sendiri," tuturnya.

Masih kata dia, pemerataan pendidikan wajib belajar 12 tahun untuk jenjang menengah, seperti yang dicanangkan pemerintah masih terbilang rendah terutama pendidikan menengah kejuruan, khususnya di Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur.

"Salah satu penyebabnya adalah belum adanya SMK Negeri yang didirikan di kawasan ini. Padahal, daerah tersebut memiliki potensi bidang peternakan, perikanan. Celakanya lagi, sebagian besar masyarakat juga berpendidikan rendah," imbuhnya. 

Ia juga menjelaskan, tujuan dan sasaran pendirian SMK Negeri di Nurussalam itu untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, disiplin kerja serta dapat mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia di Dunia Usaha dan Dunia Industri, sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai kompetensi dari program keahlian.

"Juga untuk menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir sesuai bakat/minat, ulet dan gigih dalam pembelajaran, serta mampu beradaptasi dilingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional bidang keahliannya," terang Mukhtar.

Mukhtar juga menyebutkan, program keahlian yang layak dikembangkan pada SMK tersebut meliputi, Minyak dan Gas (Migas), Agribisnis produksi pertanian dan teknik mesin. Ini lantaran Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi bidang peternakan, perikanan dan kawasan industri Migas pertambangan dan energi.

"Sehingga nantinya sekolah ini nantinya akan mengembangkan program keahlian Minyak dan Gas (Migas), Agribisnis produksi pertanian dan teknik mesin," tutupnya.

BANDA ACEH RAIH WTP 9 KALI BERTURUT-TURUT

1st

DAILY MAIL INDONESIA, BANDA ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Aceh. Opini yang diraih Sembilan kali berturut-turut ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Isman Rudy kepada Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE bersama Ketua DPRK Arif Fadillah, di Aula Lantai II Gedung BPK RI Perwakilan Aceh di kawasan Lampineung, Banda Aceh, Senin (29/5/2017).

Usai menerima penghargaan tersebut, Illiza yang mewakili Bupati/Walikota enam daerah yang diserahkan LHP, mengatakan opini WTP kali ini menjadi sangat special bagi Pemerintahannya. Selain karena diraih pada bulan Ramadhan, WTP yang kesembilan kali berturut-turut ini menjadi WTP terakhir bagi Illiza pribadi karena pada 4 Juli akan berakhir masa tugas sebagai Walikota Banda Aceh. Begitu juga Bupati/walikota lain yang akan mengakhiri masa tugas beberapa bulan kedepan.

“Ini sangat special bagi kami, setelah beberapa bulan di Audit dan akhirnya pas di bulan Ramadhan kami meraih penghargaan ini. Beberapa diantara kami akan mengakhiri masa tugas, ini menjadi kado terakhir yang sangat special. Semoga pengganti kami nanti dapat mempertahankan prestasi ini,” harap Illiza.

Pada kesempatan tersebut, Illiza juga mengucapkan terimakasih kepada BPK atas bimbingannya selama sehingga tata kelola keuangan Pemko Banda Aceh semakin baik setiap tahunnya.

“Terimakasih atas bimbingannya selama ini, ini komitmen kami sejak awal menjabat. Artinya hanya di tahun pertama kami menjabat bersama Alm Mawardy Nurdin gelar WTP belum bisa diraih. Alhamdulillah setelahnya WTP kita raih secara berturut-turut,” ungkap Illiza.

Sebelumnya, Ketua BPK RI Aceh, Isman Rudy menyampaikan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) yang diserahkan pihaknya kali ini merupakan Laporan Keangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 dari enam daerah, yakni Banda Aceh, Langsa, Sabang, Aceh Tengah, Bener Meriah dan Aceh Besar.

“Ke enam daerah ini berhasil mendapatkan opini WTP, meski ada beberapa temuan dan kami telah merekemondasikan temuan ini harus ditindaklanjuti selama 60 hari kerja kedepan,” ujar Isman.

Meski BPK mendapati beberapa temuan, namun Isman memastikan temuan tersebut tidak mempengaruhi keenam Kab/Kota ini meraih opini.

“Kita juga perlu sampaikan bahwa, Opini WTP tidak menjamin tidak ditemukannya pelanggaran. Inti penilaian adalah kepatuhan hukum, system pengendalian intern, efektifitas dan pengungkapan yang cukup,” ungkap sosok yang menggantikan Maman Abdulrachman ini.

Di akhir sambutannya, Isman berharap Opini WTP yang diraih dapat meningkatkan motivasi ke enam daerah di Aceh ini untuk terus bekerja serius dalam pengelolaan keuangan daerah.

MEULIGOE KANDE HIJRAH MENJADI WARUNG KANDE DAN TAMPIL BEDA

DAILY MAIL INDONESIA, BANDA ACEH - Semakin maraknya bisnis kuliner di ibukota Banda Aceh mendorong warung nasi Meuligoe Kande yang telah launching pada ramadhan 2016 silam hijrah menjadi sebuah warung kopi modern dengan aneka sajian yang lebih lengkap dan tampilan modern yang berbasis etnik.

"Insya Allah, Warong Kande akan mulai kita buka, senin nanti (29/05/2017). Kita akan hadir dengan gaya yang beda dari sebelumnya," ungkap manajer Warong Kande, Safrullah kepada Media, di Warung Kande, Batoh, Banda Aceh, Sabtu Malam (27/05).

Lebih lanjut Safrullah memaparkan, adapun yang membuat warong kande beda adalah salah satu cafe dan resto yang di kemas secara traditional di balut dengan sentuhan modern. 

"Tempat ini cocok untuk pemuda pemudi yang rindu suasana traditional, karena di warong kande nantinya akan di jadikan sebagai tempat komunitas para seniman muda berkarya, di sediakannya tempat pertunjukkan untuk para seniman, tempat diskusi dan lain-lain," jelas pria yang akrab dengan sapaan Aloel ini.

Selama bulan Ramadhan, lanjut putra sulung Rafli Kande ini, warong kande akan buka mulai jam 16.30 sampai waktu berbuka puasa. Kemudian cafe buka pukul 22.00 - sampai sahur.

Aloel juga menyebutkan, sajian snack di warong kande sangat beraneka ragam, selain menyediakan snack anak muda yang kekininan seperti Churos, dimsum, sushi tei, roti bakar, indomi juga ada menu andalan dari warong kande yaitu OVObrom ( the next level onde onde).

"Makanan tradisi ini di kemas asli seperti umumnya hanya saja selai yang biasanya gula merah, diganti dengan selai Ovomaltine,"imbuhnya.

Sementara itu, kata Aloel yang juga tim Leader Keubitbit Band ini, adapun minuman yang disajikan juga sangat bervariasi. Dimulai dari espresso dan segala macam bentuk hot coffee lainnya, ice coffe flavour, milkshake, ice blend, squash, juga ada menu andalan yaitu FANREO, 

Menurut keterangan Aloel, minuman ini sangat cocok untuk kalangan anak muda yang bahannya terbuat dari Fanta, oreo dan susu.

"Kita juga menawarkan bonus dan diskon, setiap pemesanan makanan dan minuman lebih dari10 porsi, Warong kande akan berikan gratis 3 maakanan dan minuman," pungkasnya. 

Selama bulan Ramadhan tahun ini, jelas putra sulung Rafli Kande ini, makanan yang di sajikan selama bulan puasa 

-ayam penyet/bakar/goreng kande + nasi + teh dingin (22k)

-kuah belangong + nasi + es timun serut (28k)

-nasi liwet paket 4 orang + teh manis hangat (100k).

OMBUDSMAN : DANA RESES TIAP ANGGOTA DPD RP 150 JUTA

1st

DAILY MAIL INDONESIA, JAKARTA - Komisioner Ombudsman Laode Ida menegaskan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus berjuang mementingkan kepentingan daerah konstituen. Terlebih mereka dipilih langsung oleh masyarakat karena figurnya tanpa melihat latar belakang partai politik atau berbeda seperti memilih anggota DPR. 

"DPD itu seperti NGO (Non-Governmental Organization) pelat merah. Jadi tak boleh menunggu," ujar Laode dalam diskusi di Jakarta, Sabtu 27 Mei 2017. 

Laode yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD dua periode ini mengatakan anggota DPD tak boleh hanya bermain di 'kamar sepi'. Namun, harus mampu terjun ke 'kamar ramai'. Laode menilai DPD sudah seharusnya aktif dan berkreatifitas menciptakan 'produk'. Apalagi, lanjut dia, tiap anggota DPD diberikan dana reses yang tak kecil. 

"DPD sebagai NGO besar yang dibiayai negara. Dana reses tiap anggota DPD Rp 150 juta sebetulnya bisa buat hidup satu LSM. Itu hanya satu kali reses," ujarnya. 

Sebelumnya, hal sama juga diutarakan oleh Pakar Hukum Ahmad Rivai yang menyebut DPD setara dengan LSM karena hanya memiliki fungsi mengusulkan. 

"DPD hanya seperti LSM. Karena hanya memiliki fungsi mengusulkan. Tidak bisa membuat undang-undang," katanya. 

Menurut Rivai, DPD harus diberi ruang untuk membuat kebijakan, misalnya dapat membuat undang-undang. Maka dari itu, ia mengusulkan Pasal 22 huruf d UUD 1945 yang mengatur fungsi, tugas dan wewenang untuk diamandemen. 

"Mereka menyerap aspirasi dan disampaikan ke DPR. DPD juga lembaga politik. Kapan mau memaksimalkan daerah? Padahal mereka bisa melakukan kesepakatan bersama apabila amandemen tercapai." tutupnya.(Merdeka)

PAUD DIKDAS ACEH DALAM AGENDA

PARIWARA PAUD DIKDAS ACEH

BANDA ACEH, BIN, Selasa, tanggal, 8,9,10  Mai 2017, ditempat BP PAUD Dikdas Aceh Lubuk Sukon, mengadakan rapat koordinasi, kita lakukan kepada Kabid pendidikan luar  sekolah kabupaten/kota Se-Aceh, dan rapat koordinasi itu juga melibatkan semua kepala SKB di 18 kabupaten / kota, karena SKB yang ada 18 dari 23 kabupaten/kota,  kata“As’ari”

Kemudian kita libatkan lembaga mitra PKBN, LKP yang Kursus, IGTKI, IMPODIK  lembaga mitra Podikmas, (masih ada runya kata as a’ri) dan dalam rapat koordinasi yang kita bicarakan dari tanggal 8 sampai 10 tiga hari, yang pertama mensosialisakan tentang perubahan status lembaga dari BPKB, menjadi BP PAUD Dikmas Aceh, dulu BPKB Aceh dibawah Dinas Pendidikan Aceh,

 tapi sekarang menjadi BP PAUD Dikmas Aceh dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, yang kedua, kita juga ingin menjelaskan kepada kabupaten / kota  bahwa selama ini pelaksanan pendidikan PAUD pendidikan masyarakat itu dilaksankan oleh Kabid Propinsi tapi dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan  pendidikan luar sekolah dan pendidikan PAUD ini beralih kepada kabupaten / kota sehingga yang dulunya BPKB mengurus PAUD dan Pendidikan Luar Sekolah itu tidak ada lagi kewenangan apa-apa maka pusat berinisiatif melalui lembaga ini supaya kegiatan-kegiatan  pusat yang ada di kabupaten / kota kita bisa memfasilitasinya misalnya menyangkut dengan  pelatihan guru PAUD, kan tidak mungkin tenaga pelatih dari Jakarta datang kekabupaten / kota diAceh untuk melatih guru PAUD Jadi ditempatkanlah angarannya ditempat kita untuk melatihnya ujar kepala BP PAUD Dikmas Aceh tersebut, ke dua BOP, Biaya Operasional Pendidikan Paud itu biayanya dari pemerintah pusat jadi kalau tidak ada propinsi tidak ada yang mengawasi makanya kita sekarang yang mengawasi itu  ditempatkan di tempatkan kita, yang ketiga kita juga menginformasikan semua kebijakan-kebijakan yang selama ini ditangani oleh propinsi dengan berlaku undang-undang 23 maka ditangani oleh BP PAUD Dikmas Aceh. 

Kemudian di dalam rapat tersebut juga Kita lahirkan lima kesepakatan

1.     Pengawasan pengelola BOP di AK PAUD Dikmas pengawasan hanya dari BP dan kabupaten/kota

2.     Ikut mendata anak tidak sekolah (ATS) untuk kita ikut sertakan Program Indonesia Printer (PIP) anak-anak putus sekolah yang umur dari 6 sampai sampai 21 kita cari mereka.h teruatama program-program pusat.

Dalam rapat koordinasi tersebut As A’ri lebih menekankan pada Penekanan utama sinkronisasi kabupaten / kota lembaga mitra dan BP PAAD Dikmas Aceh

Ke dua lebih kepada pengawasan dan inplementasi program PAUD Dikmas di Aceh terutama program-program pusat.

Ketiga terjali komunikasi dan dapat memecahkan persoalan terutama persoala-persoalan yang ada kaitannya dengan bantuan pusat menyangkut bantuan pusat dapat di pecahkan dipropinsi di BP ini jadi tidak semua persoalan-persoalan kecil harus dibawa kepusat misalnya  menyangkut verifikasi proposal awal itu kalau dibawa kepusat berapa biaya yang harus dikeluarkan kepusat pasti cukup banyak, jadi cukup dibawa kemari jadi nanti tim  disana dan kami disisini juga sama-sama memverifiaksi kemuadian baru yang lolos mendapatkan bantuan, dan semua proposal nanti tim disana akan datang baru yang lolos verifikasi saja yang dapat bantuan dan proposal itu dibawa ke pusat, jadi membantu pusat dalam hal aplikasi dan manajemen

Kemudain menyangkut tentang (PIP) Program Indonesia Printer (kartu indonesia printer) jadi kartu indonesia pinter dibuat oleh program pendidikan indonesia pinter. Jadi KIP dan PIP itu untuk pendidikn non formal

  Apa itu PIP?

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas,  korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). 

Siapa Sasaran Utama PIP?

1.   Peserta didik pemegang KIP;

2.   Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dengan pertimbangan khusus;

3.   Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang:
Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, Pelayaran, dan Kemaritiman.

Bagaimana cara menggunakan KIP?

1.   Penerima KIP harus terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan
formal (SD/SMP/SMA/SMK) ataupun non formal (PKBM/SKB/LKP);

2.   KIP harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) lembaga pendidikan

Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/SMK/MA.

·         Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus. 

·         Untuk tahap awal di 2014, KIP telah dicetak untuk sekitar 160 ribu siswa di sekolah umum dan juga madrasah di 19 Kabupaten/Kota. Untuk 2015, diharapkan KIP dapat diberikan kepada 20,3 juga anak usia sekolah baik dari keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau memenuhi kriteria yang ditetapkan (seperti anak dari keluarga peserta PKH).

·         KIP juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  seperti anak-anak di Panti Asuhan/Sosial, anak jalanan, dan pekerja anak dan difabel. KIP juga berlaku di Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ditentukan oleh Pemerintah. 

·         KIP mendorong pengikut-sertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah.

·         KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.

Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional (tercantum dalam RPJMN 2015-2019) yang bertujuan untuk: 

·         Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. 

·         Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan. 

·         Menurunnya kesenjangan partisipasi pendikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan dan antar daerah. 

·         Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. 

Prioritas Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)

·         Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah pada 2016.

·         Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS yang telah menerima bantuan Program Indonesia Pintar pada 2015 dari Kemdikbud dan Kemenag.

·         Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

·         Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tinggal di Panti Asuhan/Sosial

·         Siswa/santri (6-21 tahun) dari Pondok Pesantren yang keluarga/rumah tangganya memiliki KKS (khusus untuk PIP Kementerian Agama) maupun melalui jalur usulan Pondok Pesantren (sejenis FUM/Formulir Usulan Madrasah).

·         Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi dan/atau korban musibah berkepanjangan/bencana alam.

BB POM ACEH SITA 1.802 PRODUK PANGAN DAN OBAT

1st

DAILY MAIL INDONESIA, BANDA ACEH - Balai Besar POM (BBPOM) di Banda Aceh menyita sebanyak 1.802 produk pangan dan obat, ilegal, rusak, dan kedaluwarsa, dari seratusan tempat di Provinsi Aceh.

"Ada 1.802 produk pangan dan obat yang disita sejak operasi pengawanan yang dimulai pertengahan Mei lalu," kata Kepala BBPOM di Banda Aceh Syamsuliani di Banda Aceh, Jumat.

Operasi pengawasan pangan tersebut, kata Syamsuliani, dilakukan baru di enam dari 23 kabupaten/kota di Aceh, yakni Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Barat.

Operasi pengawasan pangan di kabupaten/kota lainnya, kata dia, segera dilakukan.

"Operasi pengawasan pangan di enam kabupaten/kota tersebut dilakukan terhadap 125 sarana atau toko. Yang terbanyak di Aceh Besar dengan 25 sarana. Paling sedikit di Aceh Tenggara dengan 18 sarana," kata Syamsuliani.

Sabanyak 1.802 produk pangan dan obat yang disita tersebut, di antaranya asal Malaysia, air mineral produk lokal, teh, dan kopi asal Thailand.

Jenis lainnya, susu kental manis, ikan kaleng, buah dalam kaleng, susu steril, sari buah, mi instan, makanan ringan, minuman teh dalam kemasan, bumbu instan, keju oles, produk olahan kacang, bubur bayi, tepung kue, dan biskuit.

Selain itu, lanjut dia, juga ada ratusan produk obat, jamu, dan kosmetika yang disita. Semua produk pangan, obat, dan kosmetika itu disita karena tidak memiliki izin edar, rusak, dan kedaluwarsa.

Syamsuliani mengingatkan kepada pedagang tidak menjual produk pangan, obat, dan kosmetika ilegal atau tidak memiliki izin edar, rusak, serta kedaluwarsa.

"Kepada masyarakat, kami mengimbau agar menjadi konsumen cerdas dengan tidak membeli produk pangan dan obat ilegal, kemasan rusak, dan kedaluwarsa," kata Syamsuliani.(antara)

DINAS PENDIDIKAN ACEH GELAR SEMINAR PENDIDIKAN DALAM RANGKA PERINGATAN HARDIKNAS

1st

DAILY MAIL INDONESIA, BANDA ACEH - Dinas Pendidikan Aceh menggelar Seminar Pendidikan Dalam Rangka Peringatan Hardiknas 02 Mei 2017, dengan tema bertajuk “Aceh ‘corong’ untuk percepatan peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di aceh.” Di Aula Gedung Dinas Pendidikan Aceh, Banda Aceh, Kamis (25/5). Seminar ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh  yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh Muslem Yacob.

Acara tersebut di hadiri empat narasumber, Drs. Sulaiman Abda, M.Si sebagai Wakil Ketua DPR Aceh, Drs. M. Mustagfirlin Amin, MBA sebagai Direktur Pembinaan SMK, Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji, MM sebagai Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga D.I.Y, Martunis Bukhari, S.Pd.I, MA sebagai Guru pendidikan Yayasan Sukma Bangsa.

Muslem Yacob mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan lagi dunia pendidikan di Aceh dimasa-masa yang akan datang sehingga setiap orang dapat memperoleh pendidikan secara merata di seluruh penjuru tanah air sehingga sumber daya manusia Indonesia akan lebih cerdas dan maju sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, yang sekarang sangat di butuhkan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

"Tujuan dari seminar itu adalah untuk dapat menerima masukan dari pelaku pendidikan, pelaku kepentingan dalam pendidikan ini, masukan semuanya yang ada narasumber dari pusat, dari daerah tentunya menjadi bahan awal bagi dinas pendidikan Aceh dalam menyusun RPJM, dan juga nantinya rencana strategis dinas pendidikan Aceh 5 tahun yang akan datang merangkup visi misi dari gubernur dan wakil gubernur aceh terpilih," terang Muslem.

Muslem juga mengatakan harapan dinas pendidikan Aceh ini dari seminar untuk RPJM yang akan datang. Ini terangkum masukan input-input, problem-problem di lingkungan dinas pendidikan, di siswanya apa, gurunya apa di sekolahnya apa, sehingga dalam menyusun rencana 5 tahun kedepan kita sudah ada masukan-masukan sesuai dengan kebutuhan, harapan dan keinginan, kalau kita merancang nanti tidak sesuai dengan kebutuhan dari bawah, jadi susah di capai tujuan penginkatan mutu, jadi inilah tujuan kita undang peserta ini.

Kegiatan seminar ini diikuti sekitar 300 perserta dari  guru, bidang pengawas, kepala sekolah dari kota Banda Aceh dan Aceh Besar serta beberapa stakeholder dibidang pendidikan dan tamu undangan lainnya.