POLRESTA BANDA ACEH MUSNAHKAN GANJA SEBANYAK 39 KG

DAILY MAIL INDONESIA, BANDA ACEH – Jajaran Polresta Banda Aceh bersama instansi - instansi terkait memusnahkan barang bukti ganja sebanyak 175 batang atau 39 kg dengan cara dibakar, di halaman Mapolresta, Banda Aceh, Jumat (31/3).

Pemusnahan ini dilakukan oleh Kapolresta Kombes Pol T. Saladin, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh Besar, Kepala BNN Aceh Brigjen Pol Eldi Ezwar, Dandim 0101/BS Letkol Inf Mahesa Fitriadi, dan disaksikan oleh perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banda Aceh, Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta Kepala Kesbangpol Linmas Banda Aceh.

T. Saladin mengatakan, barang bukti ini merupakan hasil sitaan Satuan Reserse Narkoba dalam beberapa bulan terakhir. Ini merupakan tangkapan atau temuan Satresnarkoba Polresta dengan personel Polsek Krueng Raya pada Minggu, 29 Januari lalu, tepatnya di Gampong Ie Seu um, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.

"Barang bukti tersebut diamankan bersama tersangka berinisial EP dan NS, sebanyak 175 batang ganja terdiri dari ranting, daun dan biji dengan berat 39 kilogram. Sedangkan dua batang dan satu kilogram diambil untuk barang bukti waktu persidangan nanti," terangnya.

Menurutnya berkas perkara kedua tersangka tersebut sudah dilimpahkan ke Kejari Aceh Besar di Jantho.

"Pasal yang dipersangkakan kepada kedua tersangka adalah Pasal 111 Ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara," jelasnya.

Sementara Eldi Ezwar mengatakan, akan terus memantau peredaran gelap ganja yang marak selama ini. 

"Kami juga telah melakukan strategi yaitu dengan cara pencegahan dan pemberantasan, pencegahan dilakukan dengan sosialisasi ke sekolah - sekolah dan kerjasama dengan instansi terkait, sementara pemberantasan dengan menyatakan perang terhadap narkoba." tegas Eldi Ezwar.

Eldi Ezwar berharap Aceh ini bisa bersih dari narkoba, kami mengajak semua elemen masyarakat dan pemerintah bahu membahu memerangi narkoba saat ini.

PERTINA ACEH BESAR GELAR SELEKSI TINJU PORA 2018

DAILY MAIL INDONESIA, JANTHO - Sebanyak 33 petinju dari sejumlah kesatuan Kodam IM mengikuti seleksi yang akan dipersiapkan Pengkab Pertina Aceh Besar menghadapi PORA 2018. Proses seleksi petinju Aceh Besar ini sudah dimulai sejak 18 - 31 Maret 2017 di Sasana Tinju Dien Jauhari, Gampong Bayu, Darul Imarah dan Sasana Jasdam IM, Neusu.

Ketua Umum Pengkab Pertina Aceh Besar, Bakhtiar ST didampingi Ketua Komidam IM Cabor Tinju, Kolonel Cpl Arif Hendro Djatmiko, Kamis (30/3) mengatakan kegiatan seleksi ini bekerjasama dengan Jasdam IM dalam merekrut para petinju dari kesatuan yang ada dijajaran Kodam IM. Para petinju tersebut utusan dari Bataliyon 112 Raider, Bataliyon 111 Raider, Yon 113 JS, Yon 114 SM, Yon 115 ML, Yon 116 GS, Yon Zipur 16/DA, Yon Armed 17, Yonkav 11/Serbu, Denharhanuds 001.

Bakhtiar menyebutkan seleksi yang dilakukan meliputi administrasi, kesehatan, fisik, mental, tehnik dan pertandingan. "Proses seleksi ini ditangani langsung oleh Idaman Anhar, Rucky Tarmizi, Dien Jauhari, Antoni, dan Khusnul Maap," jelasnya.

Bakhtiar yang juga anggota DPRK Aceh Besar menjelaskan pelaksanaan seleksi sesi pertandingan di ring tinju Jasdam IM, Neusu digelar 29 - 31 Maret. Sedangkan seleksi menyangkut pembinaan fisik, tehnik dan mental di Sasana Dien Jauhari (DJ). "Dalam program ini juga ada lima petinju putri yang menjalani seleksi. Mereka juga dipersiapkan untuk atlet Aceh Besar pada PORA mendatang," tandas Bakhtiar. 

Begitupun, tambahnya lagi dalam persiapan petinju ke PORA, Pengkab Pertina Aceh selama ini juga memiliki petinju yang ditempa di sasana Lhoknga, Jasdam IM dan Sasana DJ yang merupakan sasana di bawah naungan Pengkab Aceh Besar. 

Dari seleksi ini di ring tinju Jasdam IM, dipertandingkan 10 kelas putra dan enam kelas petinju putri. Aceh Besar berusaha maksimal mempersiapkan petinju ke PORA untuk semua kelas.

Selain menggelar partai final seleksi pertandingan, Jumat (31/3) malam di Jasdam IM Neusu, Banda Aceh. Direncanakan juga pelantikan pengurus Pertina Aceh Besar periode 2017 - 2021. "Insya Allah Bupati, Ketua DPRK, Ketua Umum KONI Aceh Besar, Ketua Pertina Aceh dan sejumlah pengurus Cabang Olahraga lainnya akan menghadiri acara pelantikan dan demontrasi petinju cilik Aceh Besar," ungkap Bakhtiar.(rel)

MAHASISWA ACEH SELATAN DESAK PANG KAWOM HUSEN MAJU DI PILKADA ACEH SELATAN 2018

DAILY MAIL INDONESIA, BANDA ACEH – Aktivis mahasiswa Aceh Selatan mendesak Muhammad husen basyah, S.Pd untuk maju sebagai calon bupati atau wakil bupati pada pilkada Aceh Selatan 2018 mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Ade Fahmi, Aktivis Aceh Selatan asal Meukek yang juga aktif di Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) dan mantan Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Meukek Aceh Selatan (Ipelmas) dalam siaran pers rilis kepada Daily Mail Indonesia, Kamis (30/3).

“Muhammad Husen Basyah atau akrab disapa Pangkawom Husen merupakan sosok pemimpin yang dikenal dekat dengan kalangan mahasiswa, pemuda dan tokoh masyarakat Aceh Selatan. Beliau adalah sosok yang selalu hadir di kalangan mahasiswa dan pemuda, kontribusi beliau untuk para mahasiswa dan pemuda selama ini sangatlah nyata bukan hanya cerita. Sebagai tokoh aceh selatan dan meukek khususnya beliau adalah sosok yang di nilai memiliki sosial tinggi, hal itu tebukti saat beliau menjadi Pangkawoem Meukek sampai sekarang ini di organisasi kawoem meukek seupakat ban sigoem donya, beliau siap melayani rakyat 24 jam. Maka sosok yang sepeti inilah yang kami nilai cocok untuk maju sebagai bupati atau wakil bupati aceh selatan 2018 mendatang” papar Fahmi.

Hal senada juga disampaikan oleh salmadi, S.Pd, Ketua Umum Mahasiswa Aceh Barat Selatan (MABAS) yang juga putra asli aceh selatan “Kami menilai sosok Muhammad husen basyah sangat mampu untuk memimpin aceh selatan kedepan, karena beliau mampu merangkul seluruh elemen masyarakat Aceh Selatan, ramah dan selalu siap untuk melayani rakyat kapanpun. Beliau adalah seorang pemimpin yang kami nilai  tegas, loyal dan komunikatif. Kedekatan beliau dengan tokoh-tokoh Provinsi Aceh juga membuat kami yakin beliau mampu memimpin Aceh Selatan kedepan” terang Salmadi.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya di kecamatan Meukek telah muncul sejumlah nama balon Bupati Aceh Selatan seperti H.T. Sama Indra (pertahana), H. Azwar Rahman, H. Muhyan Yunan, H. Azwir dll. Namun mahasiswa meukek di Banda Aceh justru terlihat lebih menarik dengan sosok Muhammad Husen Basyah. 

IKAWAPI BANGUN BISNIS SOSIAL DENGAN MENJALIN MOU DI MALAYSIA

DAILY MAIL INDONESIA, BANDA ACEH - Ikatan Wanita Pembangunan Indonesia (Ikawapi) selain menjalin kerjasama dengan Piskanita UniMAP, juga melakukan perjanjian MoU dengan Bumi Aviation yang dipimpin Abdul Wahab.

Selanjutnya Ikawapi juga menandatangani MoU dengan Qaaf Travel dan Tours yang dihadiri oleh Dato Azizan Bin Ayub selaku pengarah perusahaan tersebut. Penanda tanganan MoU dilakukan di Hotel Villa Aloe Setar, Kedah, Malaysia, Selasa (28/3).

Prof. Adjuct Marniati mengatakan, tujuan kerjasama untuk membangun bisnis sosial bagi organisasi Ikawapi, dimana 60% keuntungan bisnis diberikan kepada bantuan program kemanusiaan dan 40% untuk operasional manajemen organisasi.

“dengan demikian banyak bantuan yang dapat diberikan sesuai target dan program kerja Ikawapi.”ujar Marniati dalam siaran pers yang diterima Daily Mail Indonesia.com, Kamis(30/3).

Ia menambahkan, Ikawapi juga dalam hal ini mengembangkan kerjasama dengan Keddah Medical Center (KMC) dalam bidang pendidikan nursing dan pelayanan kesehatan yang dapat saling bermanfaat bagi kedua belah pihak.

“Sesuai visi dan misi Ikawapi membangun daerah melalui pendidikan,” terang Marniati.

Untuk diketahui kehadiran Ikawapi ini merupakan kunjungan balasan kerjasama, setelah penandatanganan MoU bulan lalu di Banda Aceh antara Ikawapi dengan KMC.

IKAWAPI ACEH BANGUN KERJASAMA INTERNASIONAL DI MALAYSIA

DAILY MAIL INDONESIA, BANDA ACEH - Sebanyak 32 orang delegasi UUI perwakilan dari DPP Aceh, DPD DKI Jakarta, DPD Aceh, dan DPD Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke Malaysia.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam kunjungan itu antara lain melakukan MoU kerjasama dengan Piskanita UNIMAP, dalam rangka saling membantu dalam masalah kemanusiaan dan pembangunannya wanita baik bidang pendidikan dan kesehatan.

Penanda tangan MoU dilakukan diruang kerja Rektor Universitas Malaysia Perlis yang dihadiri oleh ketua piskanita Prof. Zuraidah isteri dari Rektor UNIMAP dan dihadiri oleh 32 delegasi IKAWAPI dari Indonesia.

Prof. Zuraidah selaku ketua PISKANITA menyambut baik kerjasama ini banyak hal yang dapat dikembangkan bersama untuk pembangunannya wanita Indonesia melalui kajian dan pemetaan masalah wanita di Indonesia dan di Malaysia. Ia meyakini kerjasama ini dapat membawa manfaat bagi kedua-dua negara antara Indonesia dan Malaysia khusus nya Aceh dan Perlis.

Sementara itu Ketua DPP IKAWAPI selaku pimpinan dalam kunjungan kerja ini menyatakan bahwa Program kerjasama antara Ikawapi dan Piskanita akan segera di implementasikan dalam program pendidikan inovasi dan leadership kepada Wanita Indonesia dalam conference women Leader yang yang akan di hadirkan para menteri perempuan dan pejabat perempuan hebat Indonesia dan malaysia sebagai Keynote speaker.

Dalam MoU kerjasama juga menyepakati untuk melaksanakan program sosial masyarakat bersama Serta menggalang dana untuk tujuan kemanusiaan. “Saya berharap Ikawapi mampu menjadi contoh yang baik dalam menyelesaikan persoalan wanita di Indonesia dimulai dari pendidikan,”ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Ikawapi juga berkunjung ke Kantor Bandar kota Alor Setar Keddah Malaysia yang disambut oleh Datuk Hakim Arif setia usaha Sulit bandaraya Alor setar.

Datuk hakim mengatakan bahwa pihak nya sangat berkeinginan untuk mengunjungi Aceh dalam kunjungan kerja dan wisata karena Keddah dan Aceh merasakan Aceh adalah bagian dari pada Keddah bila melihat sejarah masa lalu.

Kehadiran pengurus IKAWAPI yang juga di hadiri oleh Isteri Wakil gubernur terpilih Diyah Esty Idawati serta Angota DPRA menyatakan siap untuk menyambut kedatangan Pihak banda raya Alor setar untuk mengembangkan kerjasama dengan Aceh terutama bidang Pariwisata dan kerjasama lainnya.

Ketua DPP IKAWAPI Prof. Adjunct Marniati M.Kes menyampaikan akan menyambut baik dan akan mempererat kembali hubungan silahturahmi antara Aceh dan Keddah 

SATPOL PP DAN WH ACEH SOSIALISASI GAMPONG SADAR HUKUM

DAILY MAIL INDONESIA, BANDA ACEH - Satpol Pamong Praja (PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh  menggelar kegiatan penyelenggaraan Sosialisasi Gampong Sadar Hukum, di Hotel Grand Aceh Syariah, Banda Aceh, Rabu(30/3).

Acara tersebut dihadiri Kasatpol PP dan WH Aceh, Kasatpol PP dan WH Aceh Besar dan kota Banda Aceh, para Kabid dan Kasi di lingkungan Satpol PP dan WH Aceh, serta para peserta rapat dan awak media.

Ketua Panitia Muhammad Iswanto mengatakan, kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari dari mulai 29 sampai 31 maret 2017, Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan Satpol PP dan personil linmas sehingga perlu pembentukan karakter yang fungsional dan profesional melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini. 

“kegiatan ini juga untuk menumbuhkan rasa solidaritas, komunikasi yang baik, kerja sama dan kekompakan tim antara aparatur Satpol PP serta personil linmas gampong yang sesuai dengan kondisi pemerintahan dan masyarakat Aceh saat ini. Karena Satpol PP dan WH Aceh adalah harapan pemerintah dalam penegakan peraturan.”Tegas Iswanto.

Maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan personil Satpol PP dan WH yang terintegrasi dengan personil linmas gampong sehingga setiap kegiatan  operasi/penertiban agar dapat dipahami yang pada akhirnya akan menjadikan masyarakat gampong sebagai pendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh institusi ini.

Iswanto menerangkan, penyelenggaraan ini merupakan suatu upaya positif yang dilakukan oleh setiap lembaga guna membangun/membentuk karakter lembaga tersebut baik dimata masyarakat umum. Begitu juga secara umum Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan linmas bekerja bukan berdasarkan perintah Gubernur/Walikota dan Bupati, tetapi berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.

“Untuk itu, anggota Satpol PP dan linmas diharapkan bekerja berdasarkan aturan dan instingnya, sehingga lebih cepat, tepat dan cermat dalam menghadapi kendala di lapangan. Sehingga tercipta ketentraman, kenyamanan, keamanan, ketertiban dan keselarasan pembangunan.”Terang Iswanto.

Iswanto juga mengingatkan kepada para peserta, teruslah bekerja dengan tidak meninggalkan keramahan.  Jangan arogan dalam bertindak dan lakukan dengan sopan santun," tegas bukan berarti harus keras, santun bukan berarti lemah. Oleh karena itu, mari tegakkan citra dan wibawa Satpol PP sebagai praja wibawa.

Sementara Kasatpol PP dan WH Aceh Dedy Yuswadi mengatakan, Visi Satpol PP dan WH Aceh adalah menjadi lembaga penegak Qanun dan kebijakan Kepala Daerah yang Profesional dan Kredibel untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya masyarakat Aceh yang bermartabat dan sejahtera.

“Selain itu kesadaran hukum masyarakat di gampong sangat diperlukan dalam membantu aparat satuan polisi PP dan WH melaksanakan tugas menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan.”Harap Dedy.

GUBERNUR ACEH : SABANG SEBAGAI WISATA BAHARI INTERNASIONAL

DAILY MAIL INDONESIA, BANDA ACEH - Keberhasilan event Sail Sabang 2017 akan mewujudkan cita-cita pemerintah untuk mewujudkan Sabang sebagai Pelabuhan Hub Wisata Bahari Internasional, khususnya untuk wilayah barat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Kepala Daerah dalam rangka Persiapan event Sail Sabang 2017, yang diselenggarakan di Sari Pan Pacifik Hotel, Rabu (29/3/2017).

“Pelaksanaan event tahunan sail ini telah dilakukan di berbagai penjuru daerah di Indonesia. Dengan mengusung tema yang berbeda pula. Sail Sabang 2017 sail yang ke-9, kami yakin hal ini akan mewujudkan harapan kita untuk mewujudkan Sabang sebagai Pelabuhan Hub Wisata Bahari Internasional atau Sabang as Hub Port for International Marine Tourism,” ujar Zaini.

Untuk diketahui bersama, Sail Sabang akan mempersembahkan berbagai atraksi wisata yang menarik dan atraktif dengan berbagai strategi promosi dan pemasaran yang baik. Sail Sabang 2017 diharapkan mampu memperkenalkan pesona Sabang dengan berbagai keunggulan wisata baharinya.

“Berbagai atraksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sabang khususnya dan Aceh secara umum sebagai Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia,” sambung pria yang akrab disapa Doto Zaini itu.

Doto Zaini menambahkan, sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo, yang sangat serius untuk meningkatkan kualitas seluruh sektor kehidupan, termasuk di sektor industri pariwisata. Sebagaimana diketahui, Pemerintah menarget kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun di tahun 2019.

Dalam pemaparannya, Zaini juga menjelaskan, bahwa Sail Sabang akan dipusatkan di Kota Sabang dengan lokasi utama di Teluk Sabang yang memiliki kedalaman rata-rata 22 meter. Bahkan, Teluk Sabang sudah terkenal sejak zaman Kolonial dan pernah dijadikan sebagai ‘kolen station’  atau stasiun batubara pada era kapal-kapal masih menggunakan tenaga uap.

Saat ini, Teluk Sabang juga telah dilengkapi dengan beberapa pelabuhan untuk kebutuhan sandar kapal container termasuk juga kapal cruise, yaitu Pelabuhan Container Terminal 1 (CT-1) dan Pelabuhan Container Terminal 3 (CT-3).

“Dua pelabuhan ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Sail Sabang 2017. Acara puncak Sail Sabang sendiri direncanakan akan dipusatkan di kawasan Pasiran, yaitu sebuah pantai yang terletak di Teluk Sabang yang diapit oleh Pelabuhan CT-1 dan Pelabuhan CT-3,” kata Zaini.

Menurut Zaini, pemilihan Pasiran sebagai lokasi acara puncak karena selain lokasinya yang sangat strategis dan aman untuk penyelenggaraan Sail Sabang. Nantinya, kawasan tersebut akan dijadikan sebagai pusat wisata bahari terpadu Teluk Sabang. Di kawasan Pasiran rencananya akan dibangun pelataran yang akan digunakan untuk mendukung acara puncak Sail Sabang 2017.

“Namun, masih ada beberapa kendala yang perlu dicarikan solusi, salah satunya adalah masih adanya aktifitas di kawasan ini, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, maupun masyarakat. Hal ini tentu saja akan berdampak saat pembangunan pelataran nantinya,” lanjut Zaini.

Hal yang mendesak dikerjakan di kawasan Pasiran adalah relokasi lahan dan bangunan Perum Perinus dan PT. Koja Bahari yang belum ada persetujuan hibah/pembebasan, Percepatan relokasi masyarakat nelayan dan pedagang oleh Pemerintah Kota Sabang.

Pembangunan pelataran seluas sekitar 36.644 m² untuk acara puncak di kawasan Pasiran membutuhkan biaya sebesar Rp. 14,5 miliar. Proses pembangunan akan dilakukan di bawah koordinasi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pelataran yang dibangun nantinya akan menghadap langsung ke Teluk Sabang dan dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung. Selain dapat menampung 5 ribu undanga, area utama juga dapat menampung 1.000 orang penari masal pada acara pembukaan Sail Sabang.

“Mengingatkan, semakin dekatnya waktu pelaksanaan Sail Sabang yang hanya menyisakan 8 bulan lagi, maka permasalahan di atas perlu segera diselesaikan karena akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan lokasi area puncak Sail Sabang 2017,” ujar Zaini.

Gubrnur berharap, Pelataran Pasiran akan menjadi salah satu bukti atau kenangan pasca penyelenggaraan Sail Sabang 2017 yang pernah dilakukan di Sabang. Pelataran ini juga akan terus  dikembangkan dan dipromosikan sebagai Sabang Marina Bay.

Sebelum ini, Sabang juga memiliki sebuah lokasi kenangan yang masih terus berkontribusi pada sektor ekonomi di kawasan kepulauan itu, yaitu keberhasilan penyelenggaraan Jambore IPTEK 1997 di Kota Sabang, salah satunya adalah Resort Gapang yang masih memberikan manfaat kepada wisatawan.

Sail Sabang 2017 akan diselenggarakan mulai tanggal 28 November hingga 5 Desember 2017. Acara puncak akan diselenggarakan pada Hari Sabtu Tanggal 2 Desember 2017. Berbagai atraksi wisata akan diselenggarakan dalam rangka mendukung kemeriahan Sail Sabang 2017.

BPKS DAN PEMKOT SABANG ANGGARKAN RP 73 MILYAR UNTUK SUKSESKAN SAIL SABANG

DAILY MAIL INDONESIA, BANDA ACEH - Untuk mendukung rangkaian kegiatan Sail Sabang 2017, baik pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan atraksi wisata, Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dan Pemerintah Kota Sabang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 73 Miliar pada tahun 2017.

Tahun 2017 ini, BPKS juga sudah mulai melakukan revitalisasi pelabuhan penyeberangan Balohan dengan anggaran sebesar Rp. 52 miliar dari total anggaran sebesar Rp. 221 miliar selama 3 tahun.

“Untuk mensukseskan acara ini, masih diperlukan sinkronisasi yang lebih intensif, sehingga masing-masing pihak dapat berperan sesuai dengan fungsi. Permasalahan aksesibilitas dan amenitas pendukung di Sabang juga perlu mendapat perhatian kita semua dalam rangka mendukung keberhasilan Sail Sabang 2017,” tambah Doto Zaini.

Aksesabilitas dan amenitas pendukung yang mendesak dilaksanakan menurut Gubernur Aceh adalah peningkatan pelayanan dermaga Ulee Lheue-Balohan dan Bandara Maimun Saleh.  Hal yang juga membutuhkan perhatian adalah penambahan frekuensi kapal penyeberangan dan penerbangan dari dan ke Kota Sabang serta peremajaan transportasi darat dalam Kota Sabang.

Selanjutnya, penambahan akomodasi dengan mendatangkan Kapal Penumpang PT. PELNI, Penataan kawasan sekitar pasiran, perkotaan kota Sabang, Iboih dan Gapang, pembangunan prasarana air bersih Kota Sabang, pembangunan TIC Tourist Information Center (TIC), pembangunan/bantuan homestay di Sabang, pembangunan tambat labuh yacht serta pemasangan BTS di beberapa titik blank spot di wilayah Sabang.

Melalui Rapat Koordinasi ini akan dapat mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan dalam rangka percepatan persiapan Sail Sabang 2017. kesukseskan Sail Sabang akan berdampak positif bagi kemajuan Sabang dan Aceh khususnya dan Indonesia umumnya,” pungkas Gubernur Aceh.

Sementara itu, Zulkifli H Adam selaku Wali Kota Sabang dalam pemaparannya menjelaskan, bahwa lahan sudah disiapkan oleh Pemko Sabang dan BPKS. Di lokasi Sabang Fair juga sebagian lahan masih kosong.

“Yang diperlukan saat ini hanya keputusan dari Koja Bahari untuk direlokasi. Namun berdasarkan hasil rapat terakhir acara puncak diindahkan ke Lokasi Sabang Fair,” ujar Zulkifli.

JASA RAHARJA GELAR DIKLAT UNTUK PENGEMUDI SE-ACEH

DAILY MAIL INDONESIA, BANDA ACEH - PT Jasa Raharja (Persero) Aceh bekerja sama dengan salah satu Media cetak di Aceh, menggelar Diklat bagi para abdiyasa/pengemudi dari perusahaan angkutan umum yang ada di Provinsi Aceh. Kegiatan tersebut selama dua hari dari 29-30 Maret 2017 di Hotel Sultan, Banda Aceh, Rabu (29/3).

Acara tersebut dihadiri Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Aceh, Herry Kesuma SE.MM, Kepala Urusan Iuran Wajib Kantor Ipusat Jasa Raharja Dwi Sasono, Wakil Sekjen DPP Organda Jonggir H Sitorus, Pengurus Jasa Raharja Aceh, Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh AKBP Drs H Adnan MAP, Dinas Perhubungan Aceh Auli Amri, DPD Organda Aceh Ermansyah, serta para peserta Diklat.

Herry Kesuma mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada profesi pengemudi sehingga bisa menghasilkan pengemudi yang handal, profesional dan beretika serta tauladan.

“Tingginya angka kecelakaan lalu lintas juga merupakan bukti kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan etika dan perilaku berkendara yang aman dan baik. Dilatar belakangi oleh hal-hal tersebut, maka acara Diklat dilaksanakan untuk para sopir angkutan umum.” jelas Herry.

Ia menambahkan Pelatihan ini khusus bagi para pengemudi khusus angkutan umum yang dapat memberikan pengetahuan dan pelatihan akan fungsi, tanggung jawab, etika, dan kesadaran terhadap profesi yang dijalankannya,”ujarnya.

Herry juga berharap ke depan dari kegiatan Diklat ini bisa menghasilkan pengemudi yang profesional dan beretika.

“Pengemudi angkutan umum adalah salah satu profesi yang sangat mulia. Dimana tugasnya menjual jasa mengantarkan orang dari satu tempat tujuan ke tujuan lainnya keberbagai penjuru baik antar desa antar kota dan antar provinsi dan mempunyai resiko yang cukup besar.” Terang Herry.

Sementara Ketua Panitia Piter SE mengatakan, PESERTA Diklat ini diikuti oleh 40 peserta perwakilan dari Angkutan Umum Se-Aceh, yang diharapkan dari hasil kegiatan diklat para pengemudi ini bisa diterapkan nantinya.

ISKANDAR AKTIVIS SOSIAL : SIAP BERBAKTI UNTUK TANAH KELAHIRANNYA

DAILY MAIL INDONESIA, LHOKSUKON - Sosok pemuda pedalaman Aceh Utara  Asal Kecamatan Paya Bakong mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) di ajang pemilu 2019 melalui Partai Nasional Demokrat (NasDem) meliputi lima kecamatan atau dapil 4, Paya bakong, Pirak timu, matang kuli, Tanah luas dan Nibong.

Amatan Awak Media Rabu, (29/3/2017) sekitar pukul 14:00 Wib, Iskandar didampingi tiga tokoh masyarakat kecamatan setempat mendatangi Kantor DPD Partai NasDem Aceh Utara untuk menyerahkan berkas percalonan Bacaleg. Berkas tersebut langsung diterima oleh Sekretaris DPD Partai NasDem Aceh Utara, Zuhera.

"Tujuan saya mencalonkan diri untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, apa lagi saya melihat daerah perdalaman di Aceh Utara didapil 4 luputnya perhatian pemerintah," Katanya.

Lanjutnya, Iskandar, mempunyai visi misi yang sangat besar, ingin sekali membantu fakir miskin yang tertindas dari kesenjangan sosial dan ekonomi, terutama yang menghuni rumah tidak layak.

Selain itu,  saya mencalonkan diri bukan untuk mencari sensasi, tapi saya tulus ingin berbuat dan berbakti terhadap tanah kelahiran saya, apa lagi selama ini kecamatan paya bakong tidak ada dewan.

"Jika saya di percaya, saya siap menjadi pelayan masyarakat selama 5 tahun kedepan," Ujar Alumni USM ini.

Iskandar menjelaskan saya mendaftar bacaleg Partai NasDem, karena NasDem merupakan salah satu partai nasional yang memikirkan nasib rakyat, hal ini terbukti dengan beberapa anggota partai nasdem terlibat korupsi langsung ditendang keluar dari struktur partai.

Menurut informasi, Iskandar merupakan aktivis sosial peduli masyarakat, bahkan dirinya merupakan seorang wartawan disalah satu media online di Aceh.

SEKDA ACEH BUKA RAPAT KOORDINASI PENAS 2017

Dailymailindonesia.net - [DMI-KHAIROL] - Banda Aceh, Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan MM, membuka Rapat Koordinasi Panitia Penyelenggaraan Pusat dan Panitia Pelaksana Daerah Penas Petani-Nelayan XV 2017 Aceh, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Rabu (08/03/2017).

Dalam sambutannya, Sekda Dermawan, menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen sepenuhnya untuk menyukseskan gelaran Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-15.

“Saya yakin bahwa kita semua di sini satu prinsip: Penas harus sukses,” kata Sekda Dermawan.

Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan. MM. Memimpin rapat koordinasi panitia penyelenggara dan panitia pelaksana Penas KTNA XV 2017 di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh 8/3/2017. Penas KTNA akan berlangsung dari tanggal 6-11/05/2017 di stadion Harapan Bangsa Banda Aceh.

Sekda yang juga Ketua Pelaksana Penas di Provinsi Aceh, menyebutkan, Pemerintah Aceh sudah membuat komitmen dengan unit-unit hotel di Aceh dan juga penduduk di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, sebagai pihak penyedia penginapan bagi 35 ribu tamu yang bakal hadir di Aceh.

Untuk itu, Sekda berharap semua ketua kontingen dari semua provinsi di Indonesia bisa segera melaporkan jumlah peserta, sehingga pendataan untuk penyambutan tamu bisa segera difinalkan.

“Target kami, akan ada 50 orang yang akan hadir ke Aceh. Masyarakat Aceh siap menampung  tamu 

yang akan tiba di sini,” ujar Sekda Dermawan.

Dalam gelaran Penas KTNA ke-15 itu, para pejabat daerah dari seluruh Provinsi di Indonesia bakal hadir ke Aceh. Sekda Dermawan mengajak, agar para pejabat daerah tersbut nantinya bisa menikmati keramah-tamahan Aceh. Jika bisa memilih, kata Sekda, para pejabat itu nantinya bisa menginap di rumah warga, tanpa harus bermalam di penginapan atau hotel. “Ada nilai lain yang bisa kita petik saat kita bersama warga. Kalau (menginap) di hotel para pejabat pastinya sudah sering.”

Pemerintah bersama seluruh masyarakat Aceh, lanjut Sekda, akan berusaha seoptimal mungkin untuk menyambut dan memuliakan tamu selama di Aceh. Penas yang akan digelar 6 hingga 11 Mei 2017 akan membuktikan bahwa Aceh adalah daerah damai dan salah satu destinasi yang ramah dalam menjamu para tamu.

Sementara itu, Ketua Umum KTNA Pusat, Winarno Tohir, dalam rapat koordinasi yang dihadiri sekitar 500 panitia (terdiri dari Ketua KTNA dan pendamping dari seluruh Indonesia, Ketua KTNA Provinsi dan Kota se Aceh) dalam rangka membahas kesiapan dari gelaran nasional tersebut.

“Kita juga sekaligus menyusun panduan Penas. Lewat panduan itu nantinya seluruh ketua di tingkat kabupaten dan kota dapat memandu anggotanya selama Penas berlangsung di Aceh,” ujar Winarno Tohir.

Winarno berharap Penas Aceh bisa berlangsung semarak dan lancar.

Momon Rusmono, Sekretaris Badan PPSSMP selaku Plh. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, meminta agar panitia di tingkat pusat dan provinsi bisa melakukan koordinasi yang lebih intens. Gelaran yang tinggal 51 hari. Karena itu, kata Momon, semua seksi di tingkat provinsi dan pusat harus terus berkoordinasi sehingga segala kendala dapat segera diantisipasi.

Momon juga meminta, agar panitia lokal di Provinsi Aceh membuat  media center sebagai pusat informasi. Dengan demikian, segala bentuk informasi dapat diterima dengan cepat oleh semua panitia dan ketua kontingen.

“Pastikan juga semua dukungan akomodasi bisa lancar. Karena para pejabat negara dan duta besar aka hadir ke Aceh,” ujar Momon. (Humas-Aceh)

HO-JAK TRANSPORTASI ONLINE ACEH, SIAP MENINGKATKAN KEMAJUAN PARIWISATA ACEH

Dailymailindonesia.net [DMI-KHAIROL] - BANDA ACEH– HO-JAK bisnis transportasi berbasiskan aplikasi online telah hadir di Banda Aceh. Aplikasi ini memanfaatkan kecanggihan teknologi android guna memudahkan pelanggannya mengakses transportasi. HO-JAK sudah didownload sebanyak 10 ribu kali oleh pengguna di Play Store.

CEO HO-JAK Chairul Mubarak mengatakan bisnis ini bertujuan untuk meningkatkan bisnis masyarakat dengan cara mengurangi angka pengangguran. Sampai sekarang orang yang telah bergabung menjadi driver HO-JAK mencapai sekitar 500 orang. “Kita ingin mengajak masyarakat untuk menambah penghasilan melalui bisnis ini,” tuturnya saat acara temu ramah CEO HO-JAK dengan komunitas masyarakat dan wartawan di Pango, Banda Aceh, Selasa (14/3).

Alat transportasi HO-JAK terdiri dari becak, sepeda motor, dan mobil. Masyarakat yang ingin mendaftar menjadi driver bisa langsung mendaftar melalui aplikasi. Bila driver tidak ingin bekerja mereka harus mematikan aplikasi HO-JAK. Ia mengakui bisnis ini masih memiliki banyak kekurangan. Tapi ia mencoba terus memperbaiki kekurangan itu.

Azhari Idris, Manager of  Director, menuturkan, HO-JAK memastikan kejelasan identitas drivernya. HO-JAK akan meminta kartu identitas yang jelas para drivernya. Tarif HO-JAK sendiri berdasarkan ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah berdasarkan jarak tempuh. Oleh karena itu HO-JAK memanfaatkan aplikasi google maps. Sehingga jalur driver saat mengantar penumpang bisa dipantau oleh tim IT HO-JAK.

Tambahnya, driver nantinya tidak perlu keliling mencari calon penumpang. Sambil duduk pun mereka bisa mendapatkan orderan melalui aplikasi ini. Ia mengatakan daripada kenderaan tidak terpakai di rumah bisa dimanfaatkan menjadi driver HO-JAK.

“HO-JAK berupaya mengatasi tarif transportasi saat ini yang bervariasi. Gaji driver dibayar berdasarkan kerjanya,” pungkasnya.

Ia menjelaskan driver HO-JAK terdiri dari laki-laki dan perempuan. Katanya, bisnis ini turut mengutamakan driver perempuan. Mereka diharapkan tidak mengangkut penumpang pada malam hari.

Pada Mei 2017, Pekan Nasional (Penas) akan diselenggarakan di Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya. Dikatakan, HO-JAK akan siap menjadi transportasi bagi peserta Penas yang datang dari berbagai daerah di Aceh. Selain itu ia mengharapkan HO-JAK bisa meningkatkan kemajuan parwisata di Aceh.

“Wisatawan yang datang ke Aceh akan lebih mudah keliling Banda Aceh tanpa harus bingung mencari alat transportasi,” pungkasnya.

GERAKAN TANAM PERDANA, BAWANG MERAH VARIETAS TUKTUK JELANG PENAS-KTNA KE XV DI ACEH

Dailymailindonesia.net [DMI-KHAIROL] - BANDA ACEH - BPTP Aceh bekerja sama dengan Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia (Kopja Ganti), Ikawapi Aceh, PPL THL TB BPP Meuraxa, peneliti/penyuluh dan PT. East West Seed Indonesia sebagai distributor benih yang bernaung di bawah Asosiasi Benih Indonesia (Asbenindo). Mengadakan kerjasama gerakan tanam perdana bawang di Lahan Gelar Teknologi Penas, Lhong Raya, Banda Aceh, jumat (3/3).

Abdul Aziz Muda sebagai KSPP BPTP Balitbangtan Aceh mengatakan, bawang merah merupakan komoditi utama yang sangat strategis saat ini dan sedang mendapat perhatian pemerintah melalui Kementerian Pertanian. 

"Oleh sebab itu kami memberikan dukungan bagi swasta untuk memanfaatkan lahan gelar teknologi seluas 1000 meter guna menyambut Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA) KE - XV yang akan dilaksanakan di Lhong Raya, Banda Aceh, Provinsi Aceh, dari mulai tanggal 6 sampai 11 Mei 2017."terang Abdul Aziz.

Ia menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut untuk mempraktekan secara langsung cara budidaya bawang merah sekaligus dapat mengadopsi teknik pertanian, sehingga dapat disebarluaskan dimanfaatkan bagi masyarakat dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Sementara Hasdiana  sebagai Ketua Kopja Ganti Aceh, berharap dengan kehadiran Ikawapi Aceh bisa menjadi motor untuk gerakan pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga yang terbatas, untuk meningkatkan perekonomian keluarga. 

"Saya berharap  penyuluh dan peran serta LSM maupun Ikawapi, semua program yang dicanangkan Kementerian Pertanian  akan sampai ke pengguna. Apalagi sekarang kebutuhan bawang itu meningkat jadi disamping sebagai kebutuhan sehari-hari, gerakan ini juga bisa mendatangkan pendapatan bagi masyarakat." harap Hasdiana.

Hasan, SP sebagai Produk Promotor Banda Aceh - Bireuen, PT East West Seed Indonesia, menyampaikan apresiasi khusus untuk BPTP Balitbangtan-Aceh yang telah memberikan kesempatan untuk bekerjasama dengan pihaknya. 

"Ini merupakan suatu kesempatan bagi kami untuk melakukan yang terbaik pada even Penas dalam upaya mendukung pemerintah, sehingga dengan adanya demplot bawang merah, kami dapat dikenal oleh masyarakat secara meluas", terang Hasan. 

Selaku sponsorship dari kegiatan ini, Hasan menjelaskan benih bawang merah varietas tuktuk yang ditanam dalam bentuk biji bukan umbi. Verietas  ini merupakan varietas unggul. Ditambahkan pula keunggulan bawang merah yang ditanam melalui biji adalah kebutuhan bibit lebih sedikit. 

"Jika ditanam dengan umbi, jarak tanam 8 x10 cm atau 5 x10 cm membutuhkan satu ton bibit per hektar senilai Rp 15.000.000, sedangkan penggunaan benih dengan biji jauh lebih hemat, cukup memerlukan biji 4 kg per hektar, dan biayanyapun hanya Rp. 4.000.000', ujarnya meyakinkan. 

Selain itu, katanya lagi, produksi yang dihasilkan jauh lebih tinggi bisa mencapai 30 ton protolan basah per hektar. 

"Keunggulan lain budidaya bawang merah varietas tuktuk melalui biji adalah terhindar dari penyakit bawaan yang mungkin ditularkan jika ditanam melalui umbi, dan panen dapat dilakukan lebih cepat pada umur 60-70 hari", jelas Hasan. 

Sementara itu Kepala BPP Kecamatan Meuraxa,  Eva Noviasity yang ikut dalam kegiatan tanam perdana, sangat mengharapkan kepada dinas/instansi terkait agar demplot bawang merah  juga dapat dilakukan di wilayah kerjanya.

"Dengan adanya penerapan teknologi BPTP Balitbangtan-Aceh,  selain meningkatkan produksi juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan", terang Eva.

DPRA MINTA MK PERTIMBANGKAN KEKHUSUSAN ACEH TERKAIT SENGKETA PILKADA

Dailymailindoensia.com [DMI-KHAIROL]- JAKARTA – Sejumlah anggota DPR Aceh meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan ke khususan Aceh dalam pelaksanaan dan penyelesaian sengketa Pilkada Aceh yang sedang di adili saat ini. Selain itu, mereka juga menghimbau MK untuk selalu berpegang pada kekhususan Aceh dalam mengadili perkara-perkara Pengujian terhadap UUPA dikemudian hari.

Permintaan ini disampaikan Ketua DPR Aceh, Tengku Muharuddin usai beraudiensi dengan Fraksi Partai Gerindra DPR RI di Lantai 17 Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (17/3).

Dalam kesempatan itu, Tengku Muharuddin didampingi Wakil Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cage, Ketua DPRK Lhoekseumawedan Yasir dan Walikota Lhoekseumawe, Suaidi Yahya. Selain itu hadir pula Senator dari Aceh, Fachrul Razi serta sejumlah anggota DPK Lhoekseumawe.

Tengku Muharuddin menjelaskan bahwa Aceh merupakan daerah khusus yang diatur pula secara khusus melalui UU No 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan serentak di 101 daerah di seluruh Indonesia pada tahun 2017, dan khusus untuk Aceh dilaksanakan di 20 Kab/kota serta Pemilihan Gubernur Aceh yang sudah dilaksanakan pada Februari 2017 haruslah mengacu pada UU Pemerintah Aceh.

Di dalam ketentuan UUPA telah mengatur secara khusus menyangkut pelaksanaan Pilada, mulai dari tahapan pelaksana yang bersifat khusus yaitu Komisi Independen, peserta pemilih partai politik lokal dan jalur perseorangan (independent) yang juga bersifat khusus.

“Bahkan, syarat pencalonan yang diatur juga secara khusus dalam pasal 91 serta pelaksanaan dan penyelesaian perselisihan yang diatur juga secara khusus dlam Bab X bahagian ke V Pasal 65 s/d 74,” jelasnya.

Bahwa Partai Aceh yang merupakan salah satu partai lokal yang menjadi amanat dari MoU Helsinki, dan tertuang secara khusus dalam UUPA saat ini merupakan partai yang memiliki suara (kursi) mayoritas di parlemen baik DPRA maupun DPRK, dan secara mayoritas Partai Aceh juga menguasai 12 bupati/walikota dari 23 Kab/Kota dalam Provinsi Aceh.

Keberadaan UUPA, sambung Tengku Muharuddin, merupakan satu ketentuan khusus yang mengatur tentang Aceh (Lex Spesialis Derogat Legi Generalis) dan kekhususan ini haruslah dipandang juga sebagai amanat dari Konstitusi sebagaiman tertuang dalm Pasal 18 B UUD 1945.

“Dengan demikian, bila Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian sengketa Pilkada Aceh dengan tidak berpedoman pada UUPA, maka MK telah melakukan tindakan inkonstitusional dan dalam hal yang lebih khusus Pemerintah Indonesia (Pusat) telah mengabaikan ke khususan Aceh yang merupakan konsensus dari Perdamaian Helsinki yg telah disepakati dan ditandatangani Pada 15 Agustus 2005,” tegasnnya.

Ancam Mundur

Melanjutkan pernyataan Tengku Muharuddin, Walikota Lhoekseumawe, Suaidi Yahya juga mengingatkan, jika itu dilakukan MK (keputusan tidak berpedoman pada UUPA), sama halnya dengan meniadakan keberadaan Partai Aceh yang merupakan partai mayoritas suara dalam Parlemen Aceh sebagai partai ilegal.

“Kedua kami menghimbau kepada pemerntah Indonesia, untuk berkomitmen terhadap perjanjian damai yang telah disepakati bersama dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 (MoU Helsinki),” ucapnya.

Apabila hal ini tidak di indahkan, menurut Suadi maka Pemerintah Pusat dan MK benar telah meniadakan keberadaan peran dan fungsi Partai Aceh.

“Dan menganggap kami ilegal, maka dengan demikian kami menyatakan mengundurkan diri dari jabatan kami di Parlemen dan Pemerintahan,” pungasnya

GUBERNUR ACEH HADIRI PANGGILAN DPRA TERKAIT PELANTIKAN SKPA

Dailymailindonesia.net - [DMI-khairol]- BANDA ACEH  - Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah dan Kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang juga Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan MM, menghadiri rapat kerja yang digelar Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di ruang rapat Badan Anggaran DPRA, Senin 13 Maret 2017 malam.

Rapat ini membahas mutasi pejabat eselon II Aceh yang dilakukan Gubernur Aceh pada Jumat 10 Maret 2017. Dalam rapat yang berlangsung hingga pukul 24.00 Wib itu, Komisi I DPRA yang diketuai Abdullah Saleh dan dihadiri seluruh anggota, mempertanyakan alasan dan dasar hukum dilakukannya mutasi tersebut.

Gubernur Zaini dalam pemaparannya menjelaskan, mutasi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang ada dan sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Mutasi ini sudah melewati berbagai pertimbangan. Kami sudah memperhatikan jauh-jauh hari, ada SKPA yang tidak mengikuti peraturan. Ada sesuatu yang tidak benar. Terutama yang menyangkut disiplin dan loyalitas," ujar Gubernur Zaini menjawab pertanyaan Komisi I DPRA yang diketuai Abdullah Saleh.

Sementara Kepala Baperjakat yang juga Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan MM menjelaskan, sebagai badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan, pihaknya sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Yaitu memberikan pertimbangan dalam penetapan dan pemberhentian pejabab kepada gubernur Aceh.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Endrian, yang memberikan penjelasan dari sudut pandang hukum mengatakan, mutasi pejabat eselon II Aceh yang dilakukan pada Jumat 10 Maret 2017 sudah sesuai hukum. Menurutnya, mutasi tersebut tidak terlepas kaitannya dengan pengukuhan pejabat eselon II yang sebelumnya dilakukan Soedarmo saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Aceh beberapa waktu lalu yang dinilai kurang sejalan dengan filosofi hukum.

"Jadi ada tiga penyebab mutasi ini. Pertama, saat pengukuhan terhadap pejabat oleh Plt Soedarmo yang kurang sejalan dengan filosofi hukum yang dikehendaki pasal 124 ayat 4 Peraturan Presiden 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kedua, tak sejalan dengan Kepres 23 tahun 2015 pasal 6, dan penyebab yang ketiga ada pegawai eselon II yang berakhir masa jabatannya," ujar Endrian.